Kemenag Terbentur Anggaran Bantu Pesantren di Perbatasan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pesantren yang berada di wilayah perbatasan negara berjumlah sekitar 520 pesantren. Namun, pada tahun ini, Kementerian Agama (Kemenag) hanya bisa memberikan bantuan untuk 33 pesantren perbatasan.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Waryono Abdul Ghofur mengatakan Kemenag hanya bisa menyalurkan bantuan kepada 33 pesantren tersebut karena keterbatasan anggaran. Karena itu, menurut dia, proses pemberian bantuan itu juga dilakukan proses seleksi.

“Diantaranya karena memang ketersediaan anggaran. Kedua, kita juga seleksi karena dari sekian ratus pesantren perbatasan kondisinya berbeda-beda,” ujar Waryono kepada Republika.co.id, Rabu (13/10).  

Kendati demikian, menurut dia, Kemenag tetap berupaya membantu ratusan pesantren di wilayah perbatasan. Bahkan, ia terus melakukan koordinasi dengan pihak kementerian/lembaga lain untuk membantu memberikan fasilitas, misalnya tekait jaringan internet maupun listrik.

“Kami komunikasi juga dengan Kominfo, PLN agar mereka (ratusan pesantren di perbatasan) terlayani,” ucapnya.

Dia pun berharap, 520 pesantren di wilayah perbatasan tersebut bisa terlayani semua hingga 2024. Namun, menurut dia, masalahnya saat ini Kemenag sedang terkena refocusing anggaran.

“Jadi harapannya mudahan-mudahan tidak ada refocusing. Kedua, mudah-mudahan ada tambahan anggran di tengah perjalanan sehingga kemudian banyak pesantren yang terfasilitasi sarana dan prasarananya,” katanya.

Kasubdit Pendidikan Pesantren Kementerian Agama Basnang Said juga mengakui pada tahun ini Kemenag tidak memiliki anggaran yang cukup untuk memberikan bantuan kepada 520 pesantren di perbatasan.  

“Jumlah pesantren di perbatasan itu kurang lebih 520 pesantren, tapi kemampuan keuangan Kemenag lewat Ditjen Pendidikan Islam itu baru bisa menyasar 33 pesantren. Tapi ke depannya kita berharap tentu koutanya bisa bertambah lagi,” ujar Basnang.

Sebanyak 33 pesantren yang lolos seleksi tersebut akan menerima bantuan dana sebesar Rp 75 juta. Diperkirakan dana tersebut paling lambat akan cair pada November mendatang. Sedangkan pesantren yang belum mendapatkan bantuan tersebut, menurut Basnang, masih bisa mendapat program bantuan lainnya.

“Bila kemudian tidak mendapatkan bantuan ini, masih ada bantuan-bantuan lainnya yang bisa mereka dapatkan. Misalnya, BOP atau kemudian ada anggaran rehab asrama,” ujarnya.

Meskipun bantuan tersebut hanya diberikan kepada 33 pesantren, pemerintah tentu akan tetap memberikan perhatian penuh kepada pembangunan pesantren di wilayah perbatasan. Hanya saja, dalam melakukan perencanaan program, pemerintah selalu memiliki prioritas.  

“Karena, pesantren inilah sebenarnya yang menjadi corong Indonesia untuk menyampaikan kepada publik bahwa kita harus komitmen NKRI, komitmen kebangsaan, dan tetap menjunjung tinggi semangat nasionalisme itu,” ucapnya.

Untuk tahun depan, Kemenag akan mengusulkan agar anggaran bantuan untuk pesantren di perbatasan ditingkatkan lagi menjadi 100 pesantren. “Di pagu indikatif kita tahun 2022 itu kita mengusulkan 100 pesantren sesuai dengan kemampuan anggaran kita,” kata Basnang.