AS tak Berencana Normalisasi Hubungan dengan Rezim Assad

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan Washington tidak berencana 'menormalisasikan atau memperbaiki' hubungan diplomatik dengan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad. AS juga tidak mendorong negara lain melakukannya.

Pernyataan ini merespons pertanyaan mengenai apakah AS akan mendorong dan mendukung pendekatan terbaru Yordania dan Suriah. Hal itu setelah Yordania membuka kembali pintu utama perbatasan dengan Suriah pada Rabu (29/9) kemarin.

Yordania sempat menjauhi negara tetangganya yang dera perang saudara selama sepuluh tahun terakhir. Suriah menyalahkan sanksi-sanksi negara Barat atas kesulitan ekonomi yang mereka lalui.

Negara Timur Tengah itu berharap dibukanya kembali jalur bisnis dengan negara tetangga di sebelah selatan dapat membantu memulihkan diri dari perang dan menarik lebih banyak mata uang asing.

"AS tidak akan menormalisasikan atau memperbaiki hubungan diplomatik kami dengan rezim Assad atau mendukung yang lain melakukannya, mengingat kekejian yang dilakukan rezim Assad pada rakyat Suriah," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataannya seperti dikutip Alarabiya, Kamis (30/9).

"Assad tidak mendapatkan legitimasinya di mata kami dan tidak ada pernyataan mengenai normalisasi hubungan AS dengan pemerintahannya saat ini," tambah juru bicara.

Pernyataan ini menjadi sikap paling keras pemerintah Presiden Joe Biden mengenai Suriah. Kebijakan Biden pada Suriah fokus memastikan kekalahan permanen ISIS dan memberikan bantuan kemanusiaan pada rakyat negara Timur Tengah itu.

AS sudah menarik perwakilannya dari Suriah sejak 2012 lalu. Pemerintahan mantan Presiden Donald Trump memberlakukan sejumlah sanksi pada Assad dan orang-orang terdekatnya.

Langkah yang diambil bulan Juni tahun lalu itu mencekik pendapatan pemerintah Assad. Situasi ini juga mempersulit upaya Suriah kembali ke negosiasi yang dipimpin PBB dan mengakhiri perang saudara yang berlangsung sudah lebih dari sepuluh tahun.

Negara-negara Arab memotong hubungan dengan Suriah selama perang sipil yang menurut PBB menewaskan 350.209 orang. Negara-negara Arab sekutu AS seperti Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mendukung kelompok yang melawan pemerintahan Presiden Bashar al-Assad.

Namun Damaskus berhasil mengalahkan pemberontak dengan dukungan Rusia dan Iran. Perbatasan Jaber sudah dibuka sebagian pada tahun 2018 lalu setelah pemerintah Suriah mendorong pemberontak ke selatan tapi perdagangan belum pulih hingga sebelum perang yakni sekitar 1 miliar dolar AS.

Satu-satunya perbatasan Suriah yang berfungsi normal adalah dengan Lebanon. Serta beberapa tahun terakhir ini dengan Irak setelah negara itu membuka kembali perbatasan Qaim pada tahun 2019 lalu.

"Kami yakini stabilitas di Suriah dan wilayah sekitarnya hanya dapat dicapai melalui proses politik yang mewakili semua rakyat Suriah dan kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan sekutu, mitra, dan PBB untuk memastikan solusi politik jangka panjang masih dapat dicapai," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS.