PBNU Rekomendasikan Pemerintah Perbaiki Sistem Kesehatan

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof KH Said Aqil Siroj memastikan dukungan dan membersamai langkah-langkah pemerintah menangani pandemi covid-19 dari hulu hingga hilir.  Menurut Kiai Said, meskipun sekarang tengah landai masih ada kemungkinan terjadi lonjakan gelombang ketiga.

Menurut keterangan epidomolog, kata dia, berdasarkan pola kurva tiga-lima bulanan, lonjakan diperkirakan terjadi di akhir 2021. Untuk itu dari sisi hulu, kata dia, penerapan prokes tidak boleh kendor.  Sementara dari sisi tengah, menurut Kiai Said, NU mendukung percepatan vaksinasi agar segera terbentuk herd immunity atau kekebalan tubuh.

“Dari sisi hilir, NU merekomendasikan agar pemerintah memperbaiki sistem kesehatan nasional,” ujar Kiai Said saat sambutan dalam acara pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Jakarta, Sabtu (25/9).

Kiai Said menuturkan, perbaikan sistem kesehatan tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan rasio dan keandalan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, mengurangi kesenjangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan, serta memperkuat ekosistem kesehatan, mulai kemandirian farmasi, penambahan dokter dan nakes, kapasitas RS dan Puskesmas, dan produksi alkes.

"Saat ini, sekitar 94 persen alkes (alat kesehatan) yang beredar adalah produk impor. Dominasi alkes impor menandai rapuhnya sistem kesehatan nasional," jelas Pengasuh Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah ini.

Kiai Said menjelaskan, pandemi hanya bisa diatasi dengan adanya sinergi dan kerja sama pemerintah dan masyarakat. Masyarakat harus tetap displin prokes, sedangkan pemerintah harus menggalakkan vaksinasi dan memperbaiki ekosistem kesehatan.

Menurut dia, pemerintah juga perlu membatasi akses masuk bagi tenaga kerja asing, sampai situasi pandemi terkendali. Di sisi lain, kata dia, masyarakat tidak boleh euforia dengan berbagai pelonggaran kegiatan masyarakat.

“Kita semua harus waspada terkait potensi datangnya gelombang ketiga," ucapnya.

Kiai asal Cirebon ini mengatakan, NU sendiri telah kehilangan ratusan kiai dan pengasuh pesantren selama pandemi Covid-19, sehingga hal ini merupakan musibah besar bagi NU dan kerugian besar bagi umat Islam.

Oleh karena itu, menurut dia, NU harus menjadi teladan dalam sebuah ikhtiar untuk memutus mata rantai penularan Covid-19, meski diyakini bahwa ajal sepenuhnya di tangan Allah Swt. “Kita wajib berikhtiar, menjaga dan melindungi para masyayikh, para kiai, pengurus dan warga nahdliyin dengan disiplin menjalankan prokes, baik dalam kegiatan pribadi maupun kegiatan organisasi,” katanya.

Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun ini diselenggarakan dengan protokol kesehatan ketat dan berbagai pembatasan. Seluruh peserta dari tiap provinsi di Indonesia diwajibkan membawa bukti sertfikat vaksinasi dan telah menjalani tes usap antigen sebelum masuk ruang acara.

"Meski situasi saat ini cenderung melandai di tengah gencarnya ikhtiar pemerintah melakukan vaksinasi, kita tidak boleh lengah dan abai," ujar Kiai Said. 

Setelah sempat ditunda, Kiai Said beesyukur Munas-Konbes NU akhirnya bisa digelar meski dengan jumlah peserta terbatas sekadar sebagai forum internal, dengan peserta terbatas, tanpa mengundang pihak eksternal.

"Ini dilakukan untuk menyempurnakan ikhtiar kita dalam rangka memutus rantai penularan," ucapnya.

Sebagai informasi, Munas-Konbes NU 2021 sebagai forum tertinggi kedua setelah Muktamar NU akan membahas dan memberikan berbagai rekomendasi penyelesaian persoalan kepada pemerintah pada setiap bidang.

Bidang-bidang yang menjadi pembahasan antara lain adalah tentang kesehatan, polhukam (politik, hukum, dan keamanan), pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat (kesra). Pembahasan tersebut akan menghasilkan sejumlah butir rekomendasi dari setiap bidang dan ditujukan kepada pemerintah.

Wakil Presiden RI, Prof KH Ma'ruf Amin turut hadir dan memberi sambutan secara daring dalam upacara pembukaan di hadapan sekitar 250 peserta yang terdiri jajaran pengurus PBNU beserta badan otonomnya, serta utusan PWNU dari berbagai provinsi di Indonesia. Kiai Ma'ruf mengapresiasi penyelenggaraan forum permusyawaratan nasional ini dan berharap menghasilkan sejumlah masukan berharga bagi pemerintah dan masyarakat secara umum.