Ironi OTT Probolinggo: Dipimpin Penyidik yang tak Lulus TWK

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizkyan Adiyudha, Dadang Kurnia, Antara

Senin (30/8) dini hari, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Operasi senyap itu dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas Penyelidik, Harun Al Rasyid dengan target seorang kepala daerah di Probolinggo, Jawa Timur.

Ironisnya, "Si Raja OTT" itu merupakan pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) yang digelar beberapa waktu lalu. Tes tersebut diadakan sebagai syarat peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Harun saat ini berstatus nonaktif menyusul Surat Keputusan (SK) 652 yang dikeluarkan Ketua KPK, Firli Bahuri pada 7 Mei lalu. SK memerintahkan pegawai KPK tak lulus TWK untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab mereka kepada atasannya langsung.

Keterlibatan Harun dalam OTT di Probolinggo juga dikonfirmasi oleh penyelidik nonaktif KPK lainnya, Rieswin Rachwell. Dia mengungkapkan, bahwa operasi senyap tersebut memang dipimpin oleh Harun Al Rasyid.

"Saya bangga dengan rekan-rekan kami yang masih terus berjuang memberantas korupsi dan tetap menjaga integritasnya dalam keadaan seperti ini," katanya.

OTT yang dilakukan terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari cs bukan perkara mudah. Rieswin mengungkapkan, kegiatan penyelidikan dilakukan sebelum adanya upaya penyingkiran pegawai melalui TWK.

Awalnya, ada tujuh penyelidik yang telah mengumpulkan banyak informasi dan bahan keternagan sebelum TWK diadakan. Jumlah penyelidik kemudian berkurang drastis usai penyelenggaraan tes yang dinilai penuh kecacatan administrasi itu

"Dari semula tujuh orang (termasuk Harun Al Rasyid selaku kasatgas), berkurang menjadi empat orang saja karena TWK," katanya.

Meski tersingkir akibat mekanisme TWK, arahan dan bimbingan terakhir Harun Al Rasyid sebelum dinonaktifkan membantu proses penangkapan satu kepala daerah ditambah sembilan orang lainnya itu. Rieswin mengatakan, para penyelidik selalu dan akan tetap memberikan dukungan moral serta semangat kepada rekan-rekan penyelidik KPK yang tetap aktif bertugas dan berjuang memberantasan korupsi.

Rieswin melanjutkan, bahwa keberhasilan kegiatan tangkap tangan adalah hasil kerja keras dan kerja aktif penyelidik KPK. Mereka mampu mengolah informasi dan bahan keterangan yang telah dikumpulkan.

"Bukan dengan menunggu kecerobohan pelaku-pelaku," katanya.

Pernyataan tersebut merujuk pada pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata yang menyebutkan bahwa banyaknya OTT yang dilakukan tergantung dari kecerobohan terduga koruptor dalam menggunakan gawainya. Menurut Alex, menurunnya OTT juga disebabkan karena operasi senyap murni informasi dari masyarakat.

"OTT ini tergantung pada kecerobohan dari pengguna HP tersebut, ketidakhati-hatian mereka, sehingga mereka kelepasan ngomong dan kemudian bisa diikuti dan seterusnya," kata Alexander Marwata, Selasa (24/8) lalu.

Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari bersama suaminya yang merupakan Anggota DPR RI Hasan Aminuddin tiba di Gedung KPK, Jakarta, Senin sore untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keduanya bersama delapan orang lainnya terjaring OTT KPK di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Ahad (29/8).

"Senin (30/8) sekitar pukul 17.05 WIB, tim KPK dan pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan OTT KPK di Kabupaten Probolinggo telah tiba di Gedung Merah Putih KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ali mengatakan, tim KPK segera melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pihak-pihak yang diamankan tersebut. Sebelumnya, mereka telah dilakukan pemeriksaan awal di Polda Jawa Timur pasca terjaring OTT.

"Kami akan informasikan perkembangannya setelah tim selesai melakukan permintaan keterangan dan menyimpulkan hasil kegiatan tangkap tangan dimaksud," ucap Ali.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Probolinggo setelah Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari terjaring OTT KPK. Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Jatim, Jempin Marbun mengatakan, hal ini dilakukan agar roda pemerintahan di Kabupaten Probolinggo tidak terganggu.

Jempin menyatakan, pihaknya sangat menghormati proses hukum yang dijalani Tantri. "Kita menunggu keputusan KPK, yang jelas kita akan menyiapkan Plt untuk menganti posisi bupati," kata Jemprin, Senin (29/8).

Jempin menyatakan, pihaknya menunggu 1 x 24 jam untuk mengeluarkan surat keputusan (SK) Plt Bupati Probolinggo. Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur juga diakuinya melakukan koordinasi dengan Mendagri, agar tidak terjadi kekosongan jabatan.

Wakil Ketua DPW NasDem Jatim Bidang Media dan Komunikasi Publik, Vinsensius Awey mengaku terkejut mendengar ada anggota partai yang terjaring OTT KPK di Kabupaten Probolinggo. Mantan Anggota Komisi C DPRD Surabaya itu menyatakan, pihaknya sangat menghormati proses hukum yang berjalan.

"Kami menghormati kerja KPK. Partai NasDem akan tunduk dan taat kepada semua tahapan hukum, sampai pada keputusan hukum yang mengikat," ujarnya.