Ribuan Warga Prancis Tolak Kartu Izin Masuk Tempat Publik
Unjuk rasa terjadi di Paris dan sejumlah kota di Prancis untuk menolak kartu izin
REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Ribuan orang di ibu kota Paris dan kota-kota di Prancis lainnya turun ke jalan menentang peraturan yang mewajibkan masyarakat menunjukkan kartu izin terkait virus corona untuk masuk ke tempat-tempat publik. Pemerintah memberlakukan peraturan itu ketika Prancis dilanda wabah Covid-19 yang keempat.
Juru bicara kepolisian mengatakan pengunjuk rasa melukai tiga orang petugas polisi di Paris. Di media sosial Twitter Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin mengatakan sejumlah pengunjuk rasa ditahan termasuk 10 orang di Paris.
Itu merupakan akhir pekan ketiga berturut-turut masyarakat turun ke jalan memprotes kebijakan Covid-19 pemerintah Presiden Emmanuel Macron. Hal itu menjadi sesuatu yang jarang terlihat sebelumnya karena biasanya masyarakat lebih fokus untuk menghabiskan waktu mereka menikmati liburan musim panas.
Sejak unjuk rasa digelar jumlah demonstran bertambah dengan stabil. Seruan itu seperti gerakan 'rompi kuning' yang dimulai pada 2018 yang menentang kenaikan harga bahan bakar dan biaya kebutuhan hidup.
Pejabat Kementerian Dalam Negeri mengatakan 204.090 orang terlibat dalam unjuk rasa di seluruh Prancis, termasuk 14.250 orang di Paris. Lebih banyak sekitar 40 ribu orang dibandingkan pekan lalu.
"Kami menciptakan masyarakat yang tersegrasi dan saya pikir ini sesuatu yang tidak dapat dipercaya dilakukan di sini, negara hak asasi manusia," kata guru ikut turun ke jalan, Anne, ia menolak menyebutkan nama belakangnya.
"Jadi saya turun ke jalan, seumur hidup saya tidak pernah berunjuk rasa sebelumnya, saya pikir kebebasan kami dalam bahaya," tambahnya.
Prancis mewajibkan pengunjung museum, bioskop dan kolam renang menunjukkan kartu pas virus corona yakni sertifikat vaksin atau bukti negatif tes virus corona. Parlemen Prancis menyetujui kebijakan ini pekan lalu. Seluruh petugas kesehatan wajib divaksin dan kartu pas juga akan diwajibkan bagi pengunjung bar, restoran, pameran perdagangan, stasiun kereta dan rumah sakit.
Pemerintah Prancis mengerahkan 3.000 petugas polisi untuk mengamankan unjuk rasa di Paris. Polisi anti huru-hara menahan pengunjuk rasa untuk berada di rute-rute yang diizinkan. Pihak berwenang ingin menghindari bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa di Champs-Elysees pekan lalu.
Warga kota-kota lain seperti Marseille, Lyon, Montpelier, Nantes dan Toulouse juga turun ke jalan. Mereka berteriak 'kebebasan' dan 'katakan tidak pada kartu izin kesehatan.