PPKM Berakhir atau Tidak, Prokes Jalan Terus
Umat Islam diminta tidak lalai menjalankan prokes.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua PP Muhammadiyah Prof Dadang Kahmad mengimbau umat Islam tidak lalai menjalankan protokol kesehatan, baik ketika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang atau tidak. PPKM berakhir pada hari ini dan hingga kini belum ada keputusan diperpanjang-tidaknya dari pemerintah.
"Semua protokol yang harus dijalankan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas, itu perlu. Karena bagaimana pun penyakit ini penyakit (yang disebabkan) kerumunan, jadi kita sendirilah yang harus mengatur," tutur dia kepada Republika.co.id, Ahad (25/7).
Apalagi, Dadang melanjutkan, syariat Islam memerintahkan untuk tidak membahayakan diri dan orang lain. "Pandemi ini masih tinggi, belum terkendali, kita harus mengendalikan diri sendiri dengan ikhtiar yang maksimal, tanpa lalai, tanpa menyepelekan, dan Insya Allah kita terhindar dari pandemi," ujarnya.
Dadang memandang, sebagian masyarakat telah mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Tetapi ada sebagian lain yang masih lalai dan menganggap tidak penting. Menurut dia, kemungkinan ini karena mereka terpengaruh informasi hoaks yang berkaitan dengan Covid-19.
"Kalau belum terbukti secara langsung, masyarakat kita memang kurang percaya. Virusnya tidak terlihat sehingga mereka kurang percaya kecuali kalau sudah terpapar. Tetapi semoga Allah SWT melindungi kita semua," ujarnya.
Di sisi lain, Dadang mengatakan, pemerintah juga harus tetap siaga dengan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk meminimalisir tingkat penularan dan dampak orang-orang yang terpapar Covid-19.
"Jangan ada lagi kasus oksigen kurang, dan obat yang kurang atau susah dicari. Ini tentu tidak bagus. Dan pemerintah juga harus memastikan masyarakat bisa makan secara baik, karena makanan yang baik itu bentuk usaha untuk menambah kekuatan imun kita," tuturnya.
Dadang menekankan, pemerintah dari pusat sampai desa perlu konsisten untuk melindungi sekaligus memberikan contoh kepada masyarakat tentang disiplin protokol kesehatan.
"Bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga daerah sampai ke tingkat desa. Mereka harus memberikan contoh. Jangan ada lagi yang melanggar prokes oleh tingkat desa atau kecamatan," tuturnya.