PM Israel Beri Sinyal Bekukan Rencana Pembangunan Permukiman
Langkah PM Israel diyakini adalah permintaan oleh Pemerintah AS
REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV — Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menolak untuk mengizinkan Dewan Perencanaan Tertinggi negara itu (Supreme Planning Council) bertemu yang dapat membekukan rencana pembangunan pemukiman, menyusul adanya tekanan dari Amerika Serikat (AS).
Menurut laporan, keputusan Bennett mengartikan bahwa akan ada pembekuan total terhadap rencana pembangunan pemukiman di Tepi Barat. Itu juga mengartikan bahwa keputusan berlaku selama Dewan Tertinggi tidak dapat melakukan pertemuan.
Langkah Bennett diyakini adalah permintaan oleh Pemerintah AS yang dipimpin oleh Presiden Joe Biden. Dewan Perencanaan Tertinggi bertanggung jawab untuk menyetujui rencana konstruksi perluasan pemukiman dan infrastruktur.
Dilansir Middle East Monitor, biasanya, pertemuan Dewan Perencanaan Tertinggi diadakan setiap tiga bulan. Pertemuan terakhirnya dilakukan pada Januari.
Bennett membantah secara de facto bahwa telah membekukan pembangunan pemukiman. Ia juga menyoroti bahwa Dewan Perencanaan Tertinggi tidak bertemu selama berbulan-bulan di bawah pemerintahan israel yang sebelumnya dipimpin oleh mantan perdana menteri Benjamin Netanyahu.