WHO: Prematur untuk Kesampingkan Corona dari Kebocoran Lab

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA — Sekretaris Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, masih terlalu dini untuk mengesampingkan hubungan potensial antara kebocoran laboratorium sebagai asal munculnya virus corona jenis baru (SARS-CoV-2). Virus ini telah menyebabkan Covid-19 , penyakit yang menjadi pandemi sejak tahun lalu. 

Dalam sebuah pernyataan, Tedros menyerukan agar Pemerintah China bersikap lebih transparan ketika para ilmuwan melakukan penyelidikan asal usul Covid-19. Ia menyebut, selama ini tim internasional yang melakukan perjalanan ke Negeri Tirai Bambu awal tahun ini untuk menyelidiki sumber penyakit wabah tersebut kesulitan mendapatkan akses data mentah.

Kasus Covid-19 pertama kali dikonfirmasi di Wuhan, China pada Desember 2019. Tedros mengatakan bahwa WHO sebenarnya telah meminta negara itu bersikap transparan, terbuka, dan mau bekerja sama khususnya dalam memberi informasi data mentah yang diminta sejak awal pandemi terjadi. 

Karena itu, Tedros mengatakan, masih terlalu dini untuk mengesampingkan teori bahwa virus itu mungkin telah lolos dari laboratorium Pemerintah China di Wuhan. Pernyataan ini bertentangan dengan laporan WHO pada Maret yang menyimpulkan bahwa kebocoran laboratorium adalah hal yang sangat tidak mungkin.

"Saya sendiri adalah seorang teknisi laboratorium, saya seorang ahli imunologi, dan saya telah bekerja di laboratorium, dan kecelakaan laboratorium terjadi, itu biasa," ujar Tedros, dilansir France 24, Jumat (16/7). 

Dalam beberapa bulan terakhir, gagasan bahwa pandemi dimulai di laboratorium dan mungkin melibatkan virus yang direkayasa telah mendapatkan daya tarik. Salah satunya bagi Presiden AS Joe Biden yang memerintahkan peninjauan intelijen untuk menilai kemungkinan tersebut pada Mei.

Hal tersebut membuat Pemerintah China mengecam AS dan mengatakan bahwa upaya untuk menghubungkan asal-usul Covid-19 ke laboratorium bermotivasi politik. Negara itu telah menyarankan bahwa wabah mungkin telah dimulai di luar negeri.

Pada pertemuan tahunan para menteri kesehatan WHO beberapa bulan lalu, China mengatakan bahwa pencarian asal-usul Covid-19 di kemudian hari harus dilanjutkan di negara lain. Sebagian besar ilmuwan menduga bahwa virus corona jenis baru berasal dari kelelawar, tetapi tak jelas rute pasti pertama kali virus itu masuk ke manusia, entah melalui hewan perantara atau dengan cara lain. 

Biasanya, diperlukan waktu puluhan tahun untuk mengetahui sumber alami virus hewan, seperti Ebola atau SARS. Tedros mengatakan bahwa memeriksa apa yang terjadi, terutama di laboratorium adalah hal penting untuk memastikan jika pandemi terkait dengan laboratorium.

"Kami membutuhkan informasi langsung tentang bagaimana situasi lab ini sebelum dan pada awal pandemi. Jika kami mendapatkan informasi lengkap, kami dapat mengecualikan dugaan kebocoran laboratorium," jelas Tedros, seraya menambahkan bahwa kerja sama dengan China sangat penting.

Banyak pakar kesehatan masyarakat juga menyerukan pemeriksaan independen terhadap asal usul Covid-19. Hal itu karena WHO tidak memiliki kekuatan politik untuk melakukan analisis forensik dan bahwa badan PBB ini telah gagal setelah lebih dari setahun untuk mendapatkan informasi serta rincian penting dari China.

Jamie Metzl, yang telah memimpin sekelompok ilmuwan yang menyerukan penyelidikan asal-usul yang lebih luas, menyambut baik komentar Tedros. Namun, ia mengatakan sangat disayangkan dan berbahaya bahwa tidak ada rencana saat ini untuk penyelidikan yang dipimpin oleh para ahli di luar badan kesehatan PBB.

Lebih lanjut, Metzl mengatakan bahwa China telah berulang kali memblokir permintaan untuk semua catatan dan sampel yang relevan terkait asal usulCovid-19. Sementara itu, seorang profesor hukum kesehatan masyarakat di Universitas Georgetown Lawrence Gostin mengatakan, permohonan Tedros yang tidak biasa untuk kerja sama dengan China menggarisbawahi betapa lemahnya WHO.

"WHO tidak memiliki kekuatan atau kekuatan politik untuk menuntut akses ke informasi penting bagi kesehatan global," kata Gostin, yang juga menjabat sebagai direktur Pusat Kolaborasi WHO untuk Hukum Kesehatan Masyarakat dan Hak Asasi Manusia, dikutip dari laman Australia Nine News.