Kasus Makin Meroket Usai Luhut Klaim Covid Sangat Terkendali

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Sapto Andika Candra, Dessy Suciati Saputri, Fauziah Mursid

Penambahan kasus positif Covid-19 terus mencatatkan rekor harian saat Rabu (14/7) ini menyentuh 54.517 kasus baru. Sebelumnya pada Selasa (13/7) penambahan kasus positif harian juga mencatatkan rekor tertinggi sebesar 47.899 orang.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 juga melaporkan penambahan kasus aktif harian yang sangat tinggi pada hari ini yakni sebesar 35.764 orang. Sehingga total kasus aktif yang masih dalam perawatan dan penanganan menjadi sebesar 443.473 orang.

Dari penambahan kasus positif harian ini, DKI Jakarta menjadi penyumbang tertinggi yang mencapai hingga 12.667 orang. Disusul Jawa Barat dengan penambahan sebesar 10.444 orang. Di posisi ketiga yakni Jawa Timur menambahkan 7.088 orang, Jawa Tengah melaporkan 5.110 orang, dan Banten melaporkan 3.889 orang.

Angka positivity rate harian tercatat sebesar 31,54 persen. Satgas juga mencatat masih terdapat 192.716 suspek di berbagai daerah yang masih harus mendapatkan pengawasan.

Untuk kasus meninggal, Satgas melaporkan sebanyak 991 orang dalam 24 jam terakhir ini. Selama pandemi terjadi, total kasus meninggal pun telah mencapai 69.210 orang. Sedangkan untuk kasus sembuh terdapat penambahan sebanyak 17.762 orang dan menjadikan total kasus sembuh di Indonesia mencapai angka 2.157.363.

Pada Selasa (13/7), Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, meskipun lonjakan kasus positif terus terjadi dalam beberapa pekan terakhir ini, kenaikan kasus aktif nasional pada minggu ini mengalami perlambatan. Dari catatan Satgas, kasus aktif pada 27 Juni tercatat meningkat sebesar 45,52 persen dari minggu sebelumnya. Kemudian pada 4 Juli, kasus aktif meningkat 42,15 persen dan pada 11 Juli kasus aktif meningkat sebesar 27,36 persen.

“Peningkatan ini cenderung lebih rendah daripada minggu-minggu sebelumnya,” ujar Wiku saat konferensi pers.

Ia memerinci, dari 34 provinsi di Indonesia, sebanyak 16 provinsi di antaranya tercatat mengalami perlambatan kenaikan kasus aktif. Sedangkan di Pulau Jawa dan Bali hanya lima provinsi yang mengalami perlambatan kenaikan kasus aktif, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, dan Banten.

“Adanya perlambatan kasus aktif ini dapat terjadi karena kenaikan kasus positif yang tinggi ini diimbangi dengan kenaikan kesembuhan yang tinggi juga. Ini adalah hal yang penting karena ini menunjukan kemampuan kita dalam melawan pandemi ini,” ujar Wiku.

Wiku juga menyampaikan, dalam beberapa hari terakhir ini gap antara penambahan kasus positif dan penambahan kesembuhan tercatat semakin kecil. Menurut Wiku, tingginya kasus aktif justru bisa menjadi peluang untuk terus meningkatkan angka kesembuhan.  

Dari data Satgas, total kesembuhan mingguan nasional pada minggu ini setengahnya dikontribusikan dari DKI Jakarta. Wiku pun mengapresiasi seluruh pemerintah daerah yang bergerak cepat menangani pasien sehingga meningkatkan angka kesembuhan.

“Dengan kondisi saat ini di mana rumah sakit dan bahkan puskesmas sudah sangat kewalahan menangani pasien Covid-19 yang sangat banyak, bukan tidak mungkin masyarakat yang terkena Covid-19 dapat terlambat ditangani karena harus menunggu antrian yang panjang,” kata Wiku saat konferensi pers.

Untuk terus meningkatkan angka kesembuhan, Wiku meminta pemerintah daerah agar memantau kapasitas rumah sakit dan puskesmas di wilayahnya masing-masing. Jika seluruh fasilitas layanan kesehatan sudah penuh, maka perlu segera mengkonversi tempat tidur non Covid-19 menjadi untuk Covid-19.

“Jika sudah tidak bisa lagi dikonversi, maka perlu untuk segera membangun atau membuka tempat isolasi terpusat atau fasilitas penanganan darurat dengan mempertimbangkan jumlah kasus di wilayah masing-masing,” tambah Wiku.

Namun, sayangnya menurut Wiku, terjadi kenaikan jumlah kelurahan dengan tingkat kepatuhan memakai masker warganya kurang dari 60 persen, yakni mencapai sebanyak 3.455 kelurahan atau desa pada minggu ini. Pada minggu sebelumnya, tercatat terdapat sebanyak 2.654 kelurahan atau desa yang tingkat kepatuhan memakai masker warganya kurang dari 60 persen.

“3.455 kelurahan desa tidak patuh tersebut paling banyak berasal dari Jawa Timur yaitu 569 kelurahan desa tidak patuh, Aceh 558 kelurahan desa tidak patuh, Jawa Barat 481 kelurahan desa tidak patuh, Jawa Tengah 270 kelurahan desa tidak patuh, dan Gorontalo 212 kelurahan desa tidak patuh,” ujar Wiku.

Hal ini menunjukan semakin bertambahnya jumlah kelurahan dan desa yang warganya abai dalam menjalankan protokol kesehatan. Wiku pun mengingatkan, penanganan Covid-19 hanya dengan meningkatkan fasilitas kesehatan saja tidak cukup membantu mengendalikan kasus jika masyarakatnya tak patuh.

“Ingat penanganan Covid-19 dengan meningkatkan fasilitas kesehatan mungkin saja dapat membantu pada penanganan orang yang sudah terinfeksi Covid-19. Namun, tidak akan pernah cukup apabila orang yang terinfeksi jumlahnya terus meningkat dan tidak terkendali,” kata dia.

Wiku kemarin juga memberi sinyal perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat yang seharusnya berakhir pada 20 Juli mendatang. Wiku menyebutkan, bahwa pemerintah terus melihat efek dari implementasi kebijakan di lapangan. Evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM Darurat, ujarnya, dilakukan secara berkala.

"Jika kondisi belum cukup terkendali, maka perpanjangan kebijakan maupun penerapan kebijakan lain bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan demi keselamatan dan kesehatan masyarakat secara luas," kata Wiku.

Data laju kasus Covid-19 yang disajikan oleh Satgas Penanganan Covid-19 tidak sesuai dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Senin (12/7). Saat itu kepada wartawan, Luhut menegaskan, bahwa Covid-19 di Indonesia sangat-sangat terkendali.

"Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadannya, sangat-sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali," ujar Luhut.

Luhut mengakui, bahwa pemerintah memang menghadapi masalah dan tantangan dalam mengendalikan Covid-19 di Tanah Air. Namun Luhut menegaskan, masalah-masalah yang ada diurai dan diselesaikan dengan baik oleh tim di pemerintahan. Presiden Jokowi pun, ujar Luhut, memberikan arahan yang jelas dalam setiap kebijakan pengendalian Covid-19.

"Dan kami sebagai pelaksananya tidak ada masalah. Semua kami putuskan secara terintegrasi. Semua kami putuskan secara terintegrasi," kata Luhut.

Luhut bahkan yakin, kondisi di lapangan akan membaik dalam 4-5 hari ke depan. Pernyataannya ini berdasarkan sejumlah upaya yang sudah dilakukan pemerintah, di antaranya menambah RS darurat, menambah fasilitas isolasi terpusat, menambah pasokan oksigen bahkan impor, mempercepat laju vaksinasi, hingga pembagian paket obat gratis bagi pasien Covid-19 melalui TNI.

"Kami sepakat akan peningkatan vaksinasi dilakukan oleh TNI Polri dan dinkes, langsung ke daerah-daerah marginal. Jadi pinggiran-pinggiran kota, langsung tim akan menyuntikkan di sana dan itu saya kira bisa berjalan minggu ini," kata Luhut.

In Picture: Dinkes Papua Buth 223 Tabung Oksigen Setiap Harinya

Pemerintah, kata Luhut, juga menyiapkan 300 ribu paket obat gratis untuk pasien Covid-19 tanpa gejala atau OTG (orang tanpa gejala) dan bergejala ringan. Menurut Luhut, pembagian obat gratis yang akan dimulai Rabu (14/7) ini diharapkan bisa menjangkau seluruh kasus aktif di Indonesia saat ini.

"Presiden putuskan mulai Rabu kita launching 300 ribu paket obat untuk OTG, dan juga untuk yang kelas-kelas penyakit yang masih tidak serius. (Pembagiannya) OTG 10 persen, paket demam dan anosmia 60 persen, dan demam dan batuk 30 persen," ujar Luhut dalam keterangan pers usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Senin (12/7).

Selain itu, Luhut juga menegaskan bahwa pemerintah berupaya memastikan kecukupan pasokan obat untuk terapi pasien Covid-19 yang bergejala sedang-berat. Dari catatan pemerintah, jenis obat yang saat ini pasokannya kurang adalah Rendesivir dan Actemra. Khusus untuk Actemra, pemerintah Indonesia bahkan sudah mengurus lisensi untuk bisa memproduksi sendiri di dalam negeri.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui Pemerintah saat ini pontang-panting berusaha keras menyiapkan ketersediaan ruang perawatan untuk pasien Covid-19. Ma'ruf menyoroti terus melonjaknya penambahan kasus Covid-19 di Tanah Air dalam beberapa pekan terakhir.

"Pemerintah sekarang pontang-panting menyiapkan perawatan sampai banyak yang pasang tenda di RS," ujar Wapres saat bertemu terbatas dengan ulama dan tokoh Islam di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (12/7).

Tak hanya ruang perawatan, sektor kesehatan saat ini juga tengah berjuang mulai dari ketersediaan oksigen hingga tenaga kesehatan (nakes) yang jumlahnya tidak memadai lantaran tidak sedikit yang wafat. Ia mengungkap, jumlah nakes yang meninggal karena Covid-19 per 6 Juli telah mencapai 1.000 jiwa lebih.

"Kekurangan oksigen, kekurangan tenaga kesehatan, ini sebenarnya ini bertumpuk-tumpuk masalah yang dihadapi ini," katanya.