Spanyol Desak Pemerintah Kuba Izinkan Warganya Berunjuk Rasa
Ribuan warga Kuba turun ke jalan memprotes situasi ekonomi yang memburuk
REPUBLIKA.CO.ID, MADRID -- Spanyol pada Selasa (13/7) meminta pemerintah Kuba untuk mengizinkan warganya berunjuk rasa setelah ribuan orang turun ke jalan memprotes situasi ekonomi yang memburuk dan kurangnya kebebasan di negara itu.
"Spanyol membela hak dasar warga Kuba untuk melakukan aksi protes damai dan meminta otoritas Kuba untuk menghormati itu," kata Kementerian Luar Negeri Spanyol dalam sebuah pernyataan.
Krisis ekonomi Kuba dipicu oleh kolapsnya industrinya pariwisata karena pandemi Covid-19. Kementerian pun mengatakan mereka sedang mengupayakan bantuan untuk meringankan situasi ekonomi Kuba.
Pernyataan itu muncul ketika anggota partai Podemos Spanyol berpihak pada pemerintah Kuba dalam menyalahkan blokade ekonomi yang dipimpin Amerika Serikat atas situasi memprihatinkan di negara itu.
“Saya tidak menganggap kepemimpinan di Kuba sebagai kediktatoran,” kata Alejandra Jacinto, anggota Podemos di Madrid.
Menurut kelompok hak asasi manusia di pengasingan, Cubalex, setidaknya 100 pengunjuk rasa, aktivis, dan jurnalis telah ditahan di Kuba sejak Minggu.
Pada Senin, Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel mengatakan para demonstran “mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan".
"Kemarin kami melihat penjahat. Aksi protes itu tidak berjalan damai. Ada vandalisme. Mereka melempari kios-kios penukaran mata uang asing, barang-barang pun dicuri," kata presiden, sambil menyalahkan kampanye media sosial yang diatur AS dalam memanipulasi para pengunjuk rasa.
"Kami mendukung rakyat Kuba untuk mendapatkan kebebasan dan keselamatan dari cengkeraman pandemi maupun penderitaan akibat krisis ekonomi di bawah rezim otoriter Kuba," kata Presiden AS Joe Biden.
Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador, sementara itu, mengecam “intervensi” AS dan menawarkan kiriman bantuan kemanusiaan ke Kuba.