Israel Hancurkan 72 Bangunan Warga Palestina dalam 3 Bulan

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, telah memperingatkan para pejabat tentang serangan pasukan pendudukan Israel, dan pemukim ekstremis yang semakin keras dan rasis terhadap warga Palestina. Mansour menyampaikan hal tersebut melalui surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, presiden Dewan Keamanan PBB dan presiden Majelis Umum PBB.

Dalam suratnya, Mansour mengatakan bahwa pasukan pendudukan telah menghancurkan 72 bangunan dalam kurun waktu tiga bulan. Hal itu menyebabkan 78 warga Palestina, termasuk 47 anak-anak dan 15 perempuan kehilangan rumah mereka.  

Sementara, lebih dari 350 orang lainnya terkena dampak pembongkaran. Di sisi lain 218 keluarga Palestina, yang terdiri dari 970 orang, termasuk 424 anak-anak, memiliki kasus penggusuran yang tertunda di pengadilan Israel.

Mansour merujuk pada pengumuman Israel tentang perintah pembongkaran lainnya. Ratusan perintah pembongkaran untuk bangunan yang diduga tanpa izin akan dikeluarkan di seluruh Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur.  

Mansour mencatat bahwa LSM Israel, Breaking the Silence mengungkapkan, otoritas pendudukan secara rutin menolak hampir 99 persen aplikasi izin bangunan Palestina. Akibatnya, hampir tidak mungkin bagi warga Palestina untuk membangun dan mengembangkan komunitas mereka.

Pejabat Palestina juga merujuk pada kekerasan pemukim bersenjata yang diizinkan untuk menyebarkan teror dan menyerang warga Palestina. Kelompok-kelompok seperti itu berada di sekitar Beita, dekat Nablus. Di wilayah itu terdapat sejumlah kelompok pemukim ekstremis seperti Lehava, La Familia, Price Tag, dan Hilltop Youth. Belum lama ini, seorang anak Palestina berusia 16 tahun, Ahmed Zaher Bani Shamsa, ditembak dan dibunuh oleh pasukan Israel.

Mengatasi situasi di Jalur Gaza, Mansour mengatakan bahwa, otoritas pendudukan telah melanjutkan serangan udara di wilayah yang terkepung. Serangan ini melanggar gencatan senjata yang mulai berlaku bulan lalu.  Serangan di Beit Lahia dan Khan Yunis telah menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur dan lahan pertanian.

Mansour menyoroti seruan UNRWA untuk bantuan pemulihan kemanusiaan, dengan menyerukan bantuan keuangan segera untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Palestina, wanita dan pria setelah agresi militer Israel. Dia juga menekankan perlunya Dewan Keamanan untuk memenuhi tanggung jawab, dan mengambil langkah konkret dalam mengimplementasikan semua resolusinya. Dia menekankan, itu akan membutuhkan diakhirinya praktik pemberian pengecualian de facto kepada Israel dari mematuhi hukum dan konvensi internasional.  

Selain itu, Mansour mengkritik keengganan masyarakat internasional untuk memasukkan Israel ke dalam daftar hitam pelanggar hak-hak anak pada saat konflik bersenjata. Dia menggambarkan hal ini sebagai kegagalan moral dan hukum oleh PBB.

"Anak-anak Palestina menghadapi segudang bahaya dan pelanggaran berat di tangan Israel, sebagaimana tercermin dalam laporan berturut-turut yang dihasilkan oleh Sekretaris Jenderal, termasuk pembunuhan, cacat, penahanan, penangkapan, serangan terhadap sekolah dan rumah sakit, dan memblokir bantuan,"  kata Mansour, dilansir Middle East Monitor, Kamis (1/7).

"Tidak ada pembenaran atas kegagalan kronis PBB untuk memasukkan Israel ke dalam daftar hitam, yang merupakan langkah pertama untuk menciptakan rencana aksi perbaikan dan mencapai akuntabilitas dan keadilan bagi anak-anak Palestina yang masih menjadi korban kekerasan dan pelanggaran sistematis Israel," kata Mansour menambahkan.

Mansour mengatakan, merampas anak-anak Palestina dari perlindungan hukum internasional sama dengan memberikan impunitas penuh untuk Israel. "Ini mendorong Israel untuk terus melakukan kejahatannya. Anak-anak Palestina adalah target utama Israel dan serangan serta invasi militernya," ujar Mansour.