Usulan Lockdown untuk Bangkalan

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dadang Kurnia, Ronggo Astungkoro, Antara

Daerah Bangkalan di Pulau Madura menjadi satu-satunya zona merah di Jawa Timur (Jatim). Upaya lockdown bagi Bangkalan pun diusulkan untuk menekan laju kasus Covid-19.

Lonjakan kasus di Bangkalan selama beberapa hari terakhir membuat usulan karantina atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bagi Bangkalan mengemuka. Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dr. Windhu Purnomo, meminta Pemerintah Kabupaten Bangkalan segera menginjak rem dalam upaya pengendalian Covid-19 dengan menerapkan PSBB. Menurutnya, langkah tersebut perlu diambil mengingat tingginya lonjakan kasus konfirmasi positif Covid-19 dalam dua pekan terakhir.

Berdasarkan peta risiko penyebaran Covid-19 yang dirilis Satgas Covid-19 pusat,  Bangkalan yang sebelumnya berstatus zona oranye berubah menjadi zona merah Covid-19. Bahkan Bangkalan menjadi satu-satunya daerah di Jatim yang berstatus zona merah. Artinya, tingkat penyebaran Covid-19 di sana sangat tinggi.
 
"Saat ini PSBB adalah pilihan yang terbaik agar segera dihentikan penyebarannya. Kemudian di dalam wilayah sendiri harus menerapkan protokol kesehatan, bahkan kalau perlu ada law enforcement," kata Windhu, dikonfirmasi Kamis (17/6)

Pertimbangan lainnya, lanjut Windhu, adalah ditemukan dua kasus Covid-19 varian B1617.2 asal India atau varian Delta. Virus yang masuk katagori Delta ini disebut lebih berbahaya dibanding varian sebelumnya yang berasal dari Wuhan, China.

Bahkan menurutnya lebih ganas ketimbang strain Inggris, Afrika Selatan, dan juga Brasil. Karena, tingkat penularannya 98 persen lebih cepat dan lebih luas. Ia pun menyarankan Pemkab Bangkalan segera melakukan PSBB dan tidak memberi akses untuk keluar daerah.

"Jalannya Bangkalan ini harus dikunci tidak lagi sekadar orang boleh lintas batas ke Surabaya. Swab antigen itu tidak seakurat PCR, bisa saja terjadi false negative kalau ketika lewat dan melakukan kontak dengan orang lain akan berbahaya padahal sebenarnya dia positif," ujarnya.

Berdasarkan data yang dirilis Satgas Covid-19 pusat, saat ini Kabupaten Bangkalan, Madura, menjadi satu-satunya daerah yang masuk zona merah di Jatim. Selain itu, ada 33 daerah di Jatim yang masuk zona oranye Covid-19, dan empat daerah sisanya berstatus zona kuning. Empat daerah dimaksud adalah Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Sumenep, dan Pamekasan.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengaku telah melakukan upaya-upaya dalam menekan penyebaran Covid-19 di Bangkalan, khususnya varian Delta. Forkopimda Jatim beserta Tim Tracer Kabupaten Bangkalan  melakukan tracing massal di daerah-daerah zona merah di Bangkalan, untuk menemukan kasus-kasus positif yang diduga termasuk strain mutasi.

"Harapannya, dengan tracing dan isolasi cepat ini bisa semakin cepat  memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Bangkalan," ujar Khofifah.

Khofifah juga mengaku terus melakukan genomic surveilance aktif untuk memetakan pola mutasi di Jawa Timur, melakukan tracing serta isolasi massal di daerah kantong infeksi Covid-19. "Ini demi memastikan kasus mutasi tersebut tidak menyebar ke daerah-daerah yang lain," ujar Khofifah.

Upaya menekan kasus Covid-19 di Bangkalan juga dilakukan dengan melibatkan para kiai, ulama, serta tokoh masyarakat Kabupatem Bangkalan. Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat tersebut dirasa penting untuk meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

"Selama ini masih ada  masyarakat yang kurang mempercayai penyakit  Covid-19. Inilah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya disiplin masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan,” kata Khofifah.

Khofifah memohon  kepada para kiai, ulama, serta tokoh masyarakat untuk bisa menyampaikan pesan tentang pentingnya menjalankan protokol kesehatan serta mengikuti vaksinasi. Pesan ini diharapkan dapat disampaikan, baik di lingkungan pendidikan formal maupun di lingkungan pendidikan non formal seperti pesantren.

"Saat ini kita membutuhkan ikhtiar dan doa dari semua demi kebaikan dan kemaslahatan seluruh masyarakat Bangkalan, Madura, dan Jawa Timur pada umumnya," ujarnya.

Khofifah memgingatkan, saat ini varian Delta B16172 telah masuk ke Jatim dan ditemukan di Bangkalan. Mutasi jenis ini, kata dia, merupakan strain asal India yang lebih menular  dan telah mengalami transmisi lokal.

“Tidak bisa pemerintah saja yang kerja keras atau masyarakat saja, tapi juga tokoh masyarakat, tokoh agama, TNI, Polri, Ormas, dan elemen lainnya harus saling bahu membahu, mengingatkan agar tetap disiplin protokol kesehatan,” kata dia.

Khofifah mengatakan, langkah strategis yang juga dilakukan Pemprov Jatim adalah dengan  mendirikan Ruang Karantina dan Isolasi Terpusat di Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS), Bangkalan. Dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan bisa mempermudah koordinasi dan mempercepat penanganan antara kedua wilayah, yaitu di Surabaya dan Bangkalan.

Pendirian tempat layanan tersebut, lanjut Khofifah, juga sebagai lanjutan dari upaya pengetatan penyekatan yang dilakukan di kedua sisi Jembatan Suramadu. Hal itu tentunya sebagai bentuk proteksi pemerintah kepada masyarakat di kedua wilayah.

"Kalau tidak dilakukan penyekatan dan swab antigen, maka mereka yang tidak merasa sakit, akan melakukan aktivitasnya. Mobilitas ini berpotensi untuk menyebarkan virus Covid-19," kata diam

Pemprov Jatim juga telah menyiapkan rumah sakit penyangga sebagai rujukan pasien Covid-19 asal Bangkalan. Yakni RSUD dr. Soetomo, RSU Haji, RS Syaiful Anwar Malang, RS Al Irsyad, RS PHC Surabaya, dan RS Lapangan Indrapura.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, juga sudah datang ke Bangkalan meminta bantuan kiai menyadarkan masyarakat akan bahaya Covid-19. Dia menekankan tes swab penting untuk dilakukan karena fakta di lapangan kebanyakan pasien yang dibawa ke rumah sakit sudah dalam kondisi parah.

“Kita melihat fakta, kebanyakan yang dibawa ke Rumah Sakit sudah parah, untuk mencegah itu, agar para ulama mensosialisasikan bahwa tes swab itu penting untuk mengetahui dan agar dapat mencegah,” ujar Mahfud dalam siaran persnya, Rabu (16/6).

Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron, mengatakan, kondisi saat ini sebagian besar masyarakat tidak mau ke rumah sakit, namun setelah parah baru ke rumah sakit dan meninggal. Hal tersebut membuat munculnya suatu kesimpulan di tengah masyarakat, yakni jangan ke rumah sakit karena pasti mati.

Dari kejadian tersebut, Mahfud ingin menggunakan pendekatan lokal untuk menyadarkan masyarakat. Sebab, kata dia, kiai atau tokoh alim ulama merupakan sosok paling menjadi panutan dan paling didengar dan dipatuhi masyarakat. Dia menerangkan betapa bahayanya Covid-19.

“Jangan kita masih anggap Covid-19 itu main-main, lihat contoh kasus yang terjadi peningkatan dalam 24 jam di India. Indonesia juga saat ini sudah peringkat 18 dunia dan sampai saat ini sudah mencapai 1,9 juta kasus,” kata Mahfud.
 
Mahfud menjelaskan, pemerintah bukan tidak berbuat apa-apa untuk mengatasi hal itu. Menurut dia, dalam melakukab kebijakan, pemerintah sudah berdialog dan meminta pendapat ulama seperti NU, Muhammadiyah dan MUI. “Namun masyarakat kita ini, apalagi di Bangkalan, kalau tokoh agama mencontohkan, dan bicara, mereka pasti ikut,” ujar Mahfud.

Kasus aktif Covid-19 di Jatim saat ini sebanyak 2.731. Meningkat 80 persen sejak awal lebaran. Kasus aktif di Bangkalan sendiri melonjak menjadi terbanyak di Jatim saat ini sebanyak ratusan orang.

Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Sunyoto Usman menilai masyarakat mesti membenahi sikap dan tindakan agar upaya mencegah pandemi bisa berjalan dengan baik. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada, Sunyoto Usman, dalam keterangannya mengatakan ada empat tingkatan dalam menyikapi kasus Covid-19 yakni, pengetahuan, kesadaran, sikap, dan tindakan.

Menurut dia, pengetahuan mengenai Covid-19 sudah tersebar dan kesadaran masyarakat mulai timbul. "Tapi yang masih harus dibenahi itu kaitannya dengan sikap dan tindakan. Sikap dan tindakan itu level analisisnya sudah komunal. Kalau kesadaran, itu relatif masih individual atau kelompok kecil," kata Sunyoto.

Sunyoto memberikan contoh bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menurutnya berhasil menciptakan sikap dan gerakan secara komunal di lintas kabupaten/kota dalam menghadapi penyebaran Covid-19. Misal, kasus di Kudus tapi penanganannya melibatkan dokter dari wilayah lain.

"Sikap dan tindakan itu melibatkan multi stakeholder, sudah pada ruang lingkup yang lebih luas. Kalau hanya bicara kesadaran, masih butuh sikap, dibutuhkan tindakan. Dan itu sifatnya komunal," tuturnya.

Dia menegaskan pencegahan penularan Covid-19 bukan hanya urusan pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan strategis, sedangkan pendekatan secara individual bisa dilakukan kelompok masyarakat. "Kalau pusat itu kan membuat kebijakan yang strategis, tapi yang penting operasional di tingkat bawah. Kalau pemerintah, ya minimal provinsi untuk menggerakkan operasional di tingkat lokal. Kalau Satgas di tingkat pusat hanya membuat kebijakan strategis, mereka tidak punya instrumen operasional ke bawah," ucapnya.

Sementara itu, dia menilai para pemimpin maupun elite bangsa ini perlu memberikan keteladanan bagi masyarakat agar protokol kesehatan tetap dipatuhi. "Elite dan tokoh-tokoh masyarakat harus memberikan keteladanan," kata dia.

Bupati, camat menurut dia jangan membuat kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan, sebaliknya, membuat contoh baik yang bisa ditularkan pada masyarakat lain. Sunyoto mengatakan hukuman atau sanksi tidak akan efektif menekan kasus Covid-19.

"Harus ada gerakan komunal seperti apa, ada insentif dan disinsentif," kata dia.