Upaya Sayap Kanan India Runtuhkan Masjid

IHRAM.CO.ID, NEW DELHI – Bagi Aktivis Negara Bagian Uttar Pradesh (UP), Muniza Khan, permohonan terbaru di pengadilan untuk menyelidiki asal-usul tiga masjid menjadi bab buruk dalam politik India. “Masjid-masjid kali ini tidak boleh dirobohkan seperti Masjid Babri,” kata Khan.

Sebuah masjid era Mughal abad ke-16, Masjid Babri, dihancurkan oleh umat Hindu pada musim dingin tahun 1992. Pembongkaran tersebut memicu perselisihan hukum selama beberapa dekade dengan kelompok Hindu sayap kanan yang mengklaim Raja Mughal Babur menghancurkan sebuah kuil Hindu Dewa Ram dan menggantinya dengan masjid.

Perselisihan hukum berakhir pada 2019 ketika Mahkamah Agung India menyerahkan seluruh tanah yang disengketakan seluas 2,77 hektare di Ayodhya kepada komunitas Hindu. Ini memungkinkan pembangunan kuil yang didedikasikan untuk Dewa Ram.

“Menyusul putusan Babri, partai-partai politik sadar jika opini publik dapat digoyahkan ke satu arah, pengadilan akan cukup gugup untuk melawan massa karena dapat memicu kerusuhan,” ujar dia.

Advokat Mahkamah Agung, Wisnu Jain (35 tahun), mengatakan jumlah masjid dan monumen yang disengketakan di seluruh India sekitar 50 masjid. Misi Jain adalah untuk menantang legalitas masjid yang disengketakan karena ia percaya banyak masjid dibangun dengan menghancurkan kuil-kuil Hindu. Permohonan terbaru didasarkan pada temuan Sejarawan India, Jadunath Sarkar, pada awal abad ke-20.

Dua pengamatan Sarkar menyoroti dua masjid UP, yakni Shahi Idgah di Mathura dan Jahanara atau Jama di Agra. Ini membentuk dua permohonan Jain yang menantang legalitas masjid. Masjid Shahi Idgah yang tanahnya seluas 13,37 hektare diduga dibangun di atas tanah tempat Dewa Hindu Krishna lahir. Dalam karya lain, Anecdotes of Aurangzib and Historical Essay (1917), Sarkar menegaskan, kuil Mathura tempat Dewa Hindu Krishna lahir diratakan demi pembangunan Masjid Jahanara.

Sepekan sebelum Radar Penembus Tanah (GPR) diajukan di Pengadilan Mathura, pembelaan serupa mengadvokasi GPR di Masjid Gyanvapi, Varanasi di timur UP yang bersebelahan dengan kuil Hindu, Kashi Vishwanath. Itu diajukan berdasarkan gugatan asli yang diajukan pada tahun 1991 dengan klaim Raja Aurangzeb menghancurkan bagian dari kuil Kashi Vishwanath pada abad ke-17 untuk membangun Masjid Gyanvapi.

Hakim pengadilan Varanasi tidak hanya mengakui permohonan tetapi juga memerintahkan GPR. Pada tanggal 23 Oktober 2002, Pengadilan Tinggi UP memerintahkan untuk melaksanakan GPR di Masjid Babri. Perintah tersebut akhirnya memfasilitasi penyerahan situs kepada umat Hindu.

Akademisi AS Shridhar K Damle mengatakan Nasionalis Hindu Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) yang berkuasa di India telah mengumpulkan rencana penghancuran masjid selama beberapa dekade. Damle mencatat dalam bukunya the Brotherhood in Saffron: the Rashtriya Swayamsevak Sangh and Hindu Revivalism (1987) bahwa Vishva Hindu Parishad (VHP), Dewan Hindu Dunia yang berafiliasi dengan RSS mengidentifikasi 25 masjid lain yang akan dikonversi. Peran utamanya untuk mendapatkan keputusan pengadilan yang menguntungkan tahun 1986yang mengizinkan umat Hindu menyembah Dewa Ram di situs Masjid Babri, ditolak oleh hukum ratusan tahu lalu.

VHP melanjutkan aksinya untuk mengubah dua situs bersejarah lain di UP, yakni Masjid Shahi Idgah dan Masjid Gyanvapi. Damle dan rekan penulisnya Walter K Anderson memperingatkan meskipun upaya untuk membongkar masjid populer dan dapat mengakibatkan peningkatan solidaritas Hindu, yang pasti hampir memperburuk ketegangan antara Hindu dan Muslim.

Kolumnis Swaminathan S Anklesaria Aiyar berpendapat pengakuan pengadilan atas permohonan yang menyelidiki masjid jelas bertentangan dengan Undang-Undang Tahun 1991 dan interpretasi Mahkamah Agung. “UU Tahun 1991 menjadikannya kriminal untuk mencoba pengambilalihan agama,” kata Aiyar.

Dilansir TRT World, Selasa (15/6), masalah Partai Bharatiya Janata (BJP) di UP meningkat ketika kematian akibat pandemi melonjak menyusul perlawanan petani yang berkepanjangan terhadap reformasi pertanian. BJP memenangkan kursi lebih sedikit daripada oposisi dalam jajak pendapat badan lokal terbaru. Menurut Perusahaan Intelijen Data Global, Morning Consult, terjadi penurunan tajam pada peringkat Perdana Menteri India, Narendra Modi.

“BJP sedang mencari masalah. Meratakan masjid adalah hal yang ideal untuk mempolarisasi masyarakat,” kata Sekretaris Intezamia Masajid, S.M. Yaseen.

Kontroversi candi-masjid dapat mempolarisasi suara yang menguntungkan BJP karena 80 persen dari 20 juta orang UP beragama Hindu. Namun, Jain membantah bahwa petisi diajukan untuk menguntungkan BJP.

“Jika saya berniat untuk mempolarisasi, mengapa saya harus pindah ke pengadilan? Sebaliknya saya akan meminta partai politik untuk mengubah undang-undang,” ucap dia.

Kasus Masjid Babri diperiksa di pengadilan dan masjid itu dirobohkan. Sampai sekarang, kata Yaseen, tidak ada ketakutan di antara penduduk. Namun, pada tahun 2018 ada upaya untuk melanggar keamanan di Gyanvapi dan berbicara tentang Shahi Idgah. “Jika umat tidak mendapatkan keadilan dari pengadilan maka masyarakat mengambil hukum di tangan mereka sehingga yang memutuskan masyarakat bukan saya,” ujar dia.