Satgas Prediksi Lonjakan Kasus Masih akan Terjadi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito memprediksi, kenaikan kasus Covid-19 masih akan terjadi hingga beberapa minggu ke depan pascalibur Idul Fitri. Lonjakan kasus di sejumlah daerah dalam beberapa minggu terakhir ini harus menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah, khususnya dalam mengantisipasi aktivitas masyarakat yang menimbulkan kerumunan dan meningkatkan potensi penularan.

“Pulau Jawa berkontribusi terhadap 52,4 persen kasus nasional dan diperkirakan akan ada kenaikan kasus dalam beberapa minggu ke depan setelah Idul Fitri,” ujar Wiku saat konferensi pers, Rabu (9/6).

Wiku mengatakan, terdapat 25 kabupaten kota yang berkontribusi besar pada kenaikan kasus secara nasional. “25 kabupaten kota ini merupakan kabupaten kota dengan penyumbang tertinggi dari kenaikan kasus Covid-19 selama 3 minggu terakhir secara nasional,” kata Wiku saat konferensi pers.

Kabupaten kota dengan kenaikan kasus tertinggi di lima provinsi tersebut, yakni:

1. Jateng dikontribusikan oleh Kudus dengan lonjakan kasus yang mencapai 7.594 persen. Kemudian Jepara naik 685 persen, Sragen naik 338 persen, Kota Semarang naik 193 persen, dan Semarang naik 94 persen.

2. Kepulauan Riau dikontribusikan oleh Kota Batam naik sebesar 257 persen, Karimun naik 116 persen, Natuna naik 100 persen, Bintan naik 81 persen, dan Kota Tanjung Pinang naik 13 persen.

3. Sumatera Barat dikontribusikan oleh Pasaman Barat naik sebesar 157 persen, Agam naik 151 persen, Solok naik 128 persen, Dharmasraya naik 125 persen, dan Kota Padang naik 75 persen.

4. DKI Jakarta dikontribusikan oleh Jakarta Selatan naik 92 persen, Jakarta Timur naik 67 persen, Jakarta Pusat naik 57 persen, Jakarta Utara naik 43 persen, dan Jakarta Barat naik 42 persen.

5. Jawa Barat dikontribusikan oleh Ciamis naik 700 persen, Bandung naik 261 persen, Cianjur naik 188 persen, Karawang naik 152 persen, Cirebon naik 115 persen.

Kenaikan kasus itu turut membuat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) naik di sejumlah daerah.

Satgas juga mencatat terdapat sembilan kabupaten kota yang saat ini berada pada situasi yang mengkhawatirkan dengan kenaikan kasus lebih dari 100 persen dan angka keterisian tempat tidur atau BOR yang lebih dari 70 persen.

Daerah-daerah itu harus segera mendapatkan penanganan sehingga kasus dapat terkendali. Kesembilan kabupaten kota tersebut, yakni:

1. Kudus dengan kenaikan kasus bahkan mencapai 7.594 persen dan BOR sudah mencapai 90,2 persen.

2. Jepara dengan kenaikan kasus 685 persen dan BOR mencapai 88,18 persen.

3. Demak dengan kenaikan kasus 370 persen dan BOR mencapai 96,3 persen.

4. Sragen dengan kenaikan kasus 338 persen dan BOR mencapai 74,84 persen.

5. Bandung dengan kenaikan kasus 261 persen dan BOR mencapai 82,73 persen.

6. Kota Cimahi dengan kenaikan kasus 250 persen dan BOR mencapai 76,6 persen.

7. Pati dengan kenaikan kasus 205 persen dan BOR mencapai 89,57 persen.

8. Kota Semarang dengan kenaikan kasus 193 persen dan BOR mencapai 87,95 persen.

9. Pasaman Barat dengan kenaikan kasus 157 persen dan BOR mencapai 75 persen.

Selain itu, terdapat empat kabupaten kota dengan angka BOR yang telah mencapai di atas 70 persen tetapi peningkatan kasusnya tak lebih dari 100 persen. Ia mengingatkan, kondisi di daerah ini patut diwaspadai dan segera mendapatkan penanganan agar tak semakin parah.

Keempat kabupaten kota tersebut yakni:

1. Purwakarta dengan kenaikan kasus 78 persen dan BOR mencapai 80,69 persen.

2. Bandung Barat dengan kenaikan kasus 64 persen dan BOR mencapai 71,77 persen.

3. Kota Bandung dengan kenaikan kasus 40 persen dan BOR nya mencapai 75,28 persen.

4. Blora dengan kenaikan kasus 13 persen dan BOR nya mencapai 76,42 persen.

Karena itu, Wiku mendorong agar pemerintah daerah dapat saling bergotong royong dengan pemerintah daerah di wilayahnya ataupun antarwilayah. Sehingga, kebijakan penanganan Covid-19 yang dihasilkan dapat secara efektif mencegah penularan dan masuknya importasi kasus.

Wiku mengingatkan kepala daerah untuk melakukan pengendalian sehingga tidak memperparah kenaikan kasus secara nasional. “Untuk itu, mohon kepada seluruh bupati dan wali kota dari seluruh kabupaten kota ini untuk segera memperbaiki penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing,” jelas dia.

Daerah, kata Wiku, dapat melakukan fokus penanganan dengan menurunkan kasus sesegera mungkin dan menekan agar tidak terjadi penularan. “Apabila di kabupaten kota ini menurun, maka kasus nasional akan menurun pula secara signifikan,” tambah Wiku.

Sementara itu, ia mengatakan, pemerintah telah dilakukan pemerintah baik melalui upaya preventif hingga kuratif untuk mengantisipasi lonjakan kasus. Upaya ini dilakukan melalui peran dari posko penanganan Covid-19 di tingkat desa atau kelurahan.

“Peran posko ini sangatlah penting dalam melakukan pencegahan yang lebih efektif dan efisien dan tepat sasaran di tataran mikro sehingga nantinya tekanan terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan dapat dihindari,” jelas Wiku.

Selain itu, Wiku juga meminta Satgas di daerah agar melakukan evaluasi skenario pengendalian di tingkat RT, termasuk mikro lockdown di RT berzona merah sehingga kasus dapat dikendalikan lebih efektif. Selain itu, untuk memaksimalkan upaya pencegahan penularan di tingkat makro, penerapan PPKM kabupaten kota di seluruh provinsi juga perlu dievaluasi khususnya dalam menutup sektor-sektor yang melanggar instruksi Mendagri No 12/2021.

“Namun, pada prinsipnya, secara nasional kondisi Indonesia masih tergolong terkendali. Begitu pun dengan sektor perekonomian yang secara bertahap sudah mulai pulih,” kata dia.