Jokowi: tidak Ada Toleransi Terhadap Penyelewengan Anggaran

Jokowi mengaku temukan sejumlah proyek tak jelas sasarannya.

Republika/Edwin Dwi Putranto
Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Rep: Sapto Andika Candra Red: Bayu Hermawan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmennya untuk mencegah dan memberantas korupsi. Dalam pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2021 hari ini, Jokowi menyampaikan bahwa dirinya tidak memberi toleransi sedikitpun terhadap penyelewengan anggaran. 

Baca Juga

"Apalagi disaat kita seperti sekarang ini, semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi. Di saat kita semuanya sedang bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi," kata Jokowi, Kamis (27/5). 

Jokowi juga meminta aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) agar benar-benar mengawasi seluruh perencanaan belanja anggaran. Termasuk terkait belanja untuk pembangunan infrastruktur. 

Jokowi mengaku menemukan sejumlah proyek di daerah yang sasaran dan parameter keberhasilannya tidak jelas. Misalnya, ia menemukan ada pembangunan waduk yang tidak dilengkapi dengan saluran irigasi sekunder atau tersier. Ada juga pembangunan pelabuhan yang tidak dilengkapi dengan akses jalan. 

"Tidak jelas sasarannya, anggaran itu yang mau disasar apa. Saya temukan di lapangan," tegasnya.

Jokowi pun meminta pembangunan infrastruktur dan program lain di daerah perlu pengawalan dan perencanaan yang baik. Tujuannya, agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari belanja anggaran yang dilakukan. 

"Saya instruksikan agar BPKP dengan APIP kementerian, lembaga, dan daerah kawal dari hulu sejak awal. Pada saat perencanaan harus diikuti. Tidak sekedar mengulang-ulang terus. Kita ini mengulang perencanaan dari tahun-tahu sebelumnya. Sehingga tidak pas," ujarnya.

Jokowi pun mengingatkan bahwa peran utama dari aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) adalah menjamin program-program pemerintah mampu mencapai tujuan belanja anggarannya. Tentu, imbuh presiden, dengan proses yang akuntabel, efektif, dan efisin. Pengawasan juga harus menjamin tidka adanya penyimpangan anggaran.  

"Mengikuti prosedur itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah tercapainya target-target yang telah ditetapkan," katanya.

 

 
Berita Terpopuler