Soal Palestina, Ketua MUI: Ini Amanat Konstitusi Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut menanggapi pernyataan Jenderal (Purn) AM Hendropriyono soal Palestina. Sebelumnya, Hendropriyono menyatakan Palestina dan Israel bukan urusan Indonesia, melainkan urusan mereka, bangsa Arab dan Yahudi.

"Bagi saya itu (pernyataan Hendropriyono) suatu hal yang menyedihkan, mengingat beliau tokoh nasional," kata Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional MUI, Bunyam Saptomo kepada Republika, Kamis (20/5).

Bunyam menyampaikan, semua tahu bahwa pimpinan nasional Indonesia yakni Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri telah menetapkan kebijakan membela bangsa Palestina yang masih menderita karena penjajahan zionis Israel. Dasar pembelaan kepada Palestina adalah amanat konstitusi, yakni melawan penjajahan dan membela kemanusiaan serta keadilan. 

"Oleh karena itu sedih bila ada tokoh nasional yang tidak memahami amanat konstitusi Indonesia tersebut," ujarnya.

Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional MUI juga menanggapi munculnya netizen Indonesia yang membela Israel. Bunyam mengatakan, melihat ada upaya Israel dan kaki tangannya untuk menggiring opini mendukung Israel. Ini merupakan upaya terstruktur dari zionis Israel dalam perang opini.

"Oleh karena itu, saya menyerukan kepada umat Islam untuk berpartisipasi dalam perang opini global melawan narasi zionis dan islamophobia," ujarnya.

Bunyam mengajak setiap Muslim menggunakan jarinya untuk memencet gadget dalam upaya jihad menyebarkan kebenaran melawan zionis dan islamophobia. InsyaAllah setiap ketukan jari ini akan memperoleh pahala dari Allah SWT. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas menyampaikan catatan untuk orang-orang yang tidak peduli terhadap nasib rakyat Palestina. Ia juga menjelaskan hubungan masalah yang dihadapi bangsa Palestina dan jati diri bangsa Indonesia.

Di akhir catatannya, Buya Anwar menegaskan, kalau ada orang yang menganjurkan agar bangsa Indonesia tidak perlu peduli terhadap nasib rakyat Palestina yang dijajah dan dibantai oleh Israel secara semena-mena. Maka pandangan yang seperti itu jelas-jelas tidak sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yakni Pancasila terutama sila keduanya yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 

"Dan juga pandangan yang seperti itu menurut saya menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak paham dan tidak mengerti dengan baik amanat yang ada dalam konstitusi negara kita terutama yang terkait dengan alinea pertama yang terdapat dalam mukadimah atau pembukaan UUD 1945," ujarnya.