Strategi Baru Pascajebolnya Pos Penyekatan Mudik di Karawang

Polda Metro atur di setiap 3 KM ada penyekatan pemudik keluar Jabodetabek.

Republika/Thoudy Badai
Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan saat pemeriksaaan di posko penyekatan mudik lebaran Kedung Waringin, Karawang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahad (9/5). Kemacetan tersebut terjadi imbas dari penyekatan kendaraan pemudik sebagai tindak lanjut aturan terkait larangan mudik pada 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang. Republika/Thoudy Badai
Red: Indira Rezkisari

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Ali Mansur, Uji Sukma Medianti, Sapto Andika Candra, Dessy Suciati Saputri, Antara

Menjelang Lebaran, Polda Metro Jaya menambah pos-pos penyekatan untuk mencegah pemudik keluar dari Jabodetabek. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, mengatakan, penambahan dilakukan setelah ribuan pemudik menjebol barikade penyekatan di Jalur Pantura Kedungwaringin, perbatasan Kabupaten Bekasi-Karawang, pada Ahad (9/5) kemarin.

"Kita akan tambah dari TNI, Polri kita sudah rapatkan kita akan tambah kekuatan. Tambah personel tambah penyekatan, jadi tiap masuk tiap 3 KM nanti ada penyekatan atau per 5 KM ada penyekatan disekat-disekat sampai nanti kembali," tegas Yusri Yunus saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (10/5).

Pemudik yang nekat menjebol pos penyekatan tersebut didominasi pengendara sepeda motor yang membeludak membuat kemacetan parah. Namun Yusri menegaskan, mereka yang menjebol pos penyekatan pasti akan terjaring atau dicek lagi di pos berikutnya. Khususnya di perbatasan-perbatasan wilayah hingga tujuan akhir pemudik.

"Nanti dia lewat juga akan dicek lagi di Karawang, yang terjadi kemarin setelah lolos di Gedung Waringin di Karawang disekat lagi, di Purwakarta disekat lagi, disekat terus akan diputarbalikkan. Jadi ini sebagai imbauan kepada orang-orang untuk masyarakat yang mau mudik sebaiknya tidak usah mudik," imbau Yusri.

Karena itu, Yusri mengingatkan kepada masyarakat yang masih memaksa mudik untuk tidak nekat. Ia berharap, peristiwa jebolnya pos penyekatan di perbatasan Bekasi-Karawang, pada Ahad kemarin adalah yang terakhir. Yusri juga berharap, kebijakan pemerintah tersebut dibuat untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 bukan untuk mempersulit masyarakat.

"Kejadian kemarin cukup yang terakhir kami akan berupaya semaksimal mungkin menyadarkan masyarakat untuk kami putarbalik. Karena ini operasi kemanusiaan untuk menekan angka positif Covid-19, jangan menjadi India kedua negara kita ini," kata Yusri.

Pos sekat mudik 2021 di Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, jebol pada Ahad (9/5). Dalam sebuah video yang beredar tampak polisi kewalahan mengadang pemudik yang jumlahnya tak terbendung lagi.

Pada akun @cikarangviral, petugas kepolisian terlihat berjibaku melakukan penyekatan di Jalan Raya Rengas Bandung, Kedungwaringin, yang merupakan akses ke Pantura. Peristiwa kepadatan arus pemudik ini terjadi sekira pukul 22.30 WIB di Kedungwaringin dekat perbatasan Bekasi-Karawang.

Petugas sudah meminta pemudik memutar balik pengendara yang diindikasi sebagai pemudik menggunakan pengeras suara. Namun karena kalah jumlah, akhirnya sekat pun dijebol.

Kapolres Metro Bekasi, Kombes Hendra Gunawan, mengatakan, pembukaan sekat ini merupakan diskresi kepolisian. "Ini diskresi kepolisian ya, jadi kenapa dibuka, karena sudah terlalu padat antren juga sudah hampir sekitar 5 km," kata Hendra kepada wartawan, Ahad (9/5).

Kendati dibuka, pihaknya sudah berkoordinasi dengan jajaran polres di kabupaten/kota seperti Karawang, Purwakarta, Subang hingga Cirebon untuk meningkatkan penjagaan.

Baca Juga

Petugas gabungan melakukan pemeriksaan sejumlah kendaraan di posko penyekatan mudik lebaran Kedung Waringin, Karawang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahad (9/5). Kemacetan terjadi dikawasan tersebut imbas dari penyekatan kendaraan pemudik sebagai tindak lanjut aturan terkait larangan mudik pada 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang. Republika/Thoudy Badai - (Republika/Thoudy Badai)





Selama larangan mudik, pemerintah melakukan tes acak terhadap masyarakat yang bersikeras pulang kampung. Tes acak bisa dilakukan dengan antigen atau PCR.

Dari 6.742 pemudik yang dilakukan tes di 381 lokasi oleh Polri melalui Operasi Ketupat, didapat 4.123 orang di antaranya positif Covid-19. Angka ini mewakili lebih dari separuh pemudik yang dilakukan random testing.

"Konfirmasi positifnya 4.123 orang. Dan dilakukan isolasi mandiri, 1.686 orang dan dirawat 75 orang," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Senin (10/5).

Selain melakukan tes acak terhadap pemudik, aparat kepolisian juga melakukan pemeriksana terhadap 113.694 kendaraan di titik-titik penyekatan. Dari angka tersebut, 41.097 di antaranya diminta memutar balik kembali ke asal perjalanan. Polri juga menemukan pelanggaran oleh 346 travel gelap.

"Kembali ditegaskan bahwa untuk antarwilayah aglomerasi tidak memerlukan surat izin perjalanan," kata Airlangga.  

Kementerian Perhubungan memprediksi arus balik mudik masyarakat akan terjadi pada H+2 Lebaran atau pada Ahad (16/5). Sebanyak 3,6 juta masyarakat atau sebesar 22 persen diperkirakan akan kembali dari daerah kampung halamannya.  

“Dari catatan kami, ada 22 persen yang akan balik pada hari Ahad H+2 itu kalau di kuantifikasi kira-kira 3,6 juta,” kata Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Senin (10/5).

Karena itu, Kemenhub mengusulkan dua hal utama. Yakni meminta masyarakat agar menunda kepulangan agar tidak terjadi penumpukan pertemuan pergerakan orang di titik tertentu serta mengusulkan agar memasifkan upaya tracing atau pelacakan di sejumlah tempat dengan konsentrasi masyarakat yang besar. Seperti di Madiun, Ngawi, Surabaya, Solo, Yogyakarta, Semarang, Cirebon, Jakarta, dan juga di Bakauheni.

Menhub juga mengusulkan agar pelaku perjalanan darat bisa mendapatkan vaksinasi gratis. “Sedangkan perjalanan udara kita akan usulkan dengan tracing dengan waktu yang lebih pendek. Tapi besok baru kita akan melakukan pembahasan,” tambah Budi.

Budi mengatakan, kebijakan peniadaan mudik yang telah berlaku ini pun berjalan dengan efektif. Pada periode 6-9 Mei penerapan larangan mudik, tercatat terjadi penurunan signifikan pergerakan masyarakat.

“Kalau dari normal itu di udara penurunan sampai 93 persen, kalau di laut, kereta api itu kira-kira 90 persen. Di darat sedikit penurunan kira-kira 40 persen,” jelasnya.

Karena itu, pemerintah mengapresiasi masyarakat yang menaati larangan mudik tahun ini untuk mencegah penularan Covid-19 yang lebih tinggi. Ia mengatakan, kebijakan ini dapat berjalan efektif setelah TNI-Polri dan juga pemda melakukan penyekatan di berbagai titik.

Selain itu, Kemenhub juga mencatat, di sektor logistik hanya terjadi penurunan sebesar 3-5 persen. “Artinya, rencana kita untuk melakukan peniadaan mudik pada penumpang dan memberikan seluas-luasnya pergerakan kepada logistik itu terjadi dengan baik,” tambah dia.

Larangan mudik Lebaran. - (Republika)




Bukan cuma mudik yang perlu diwaspadai. Guru Besar Paru dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Prof Tjandra Yoga Aditama, mengatakan, perilaku di saat Lebaran pun harus dijaga. Misalnya, tetap menjaga jarak setidaknya satu meter dengan orang lain dan semua orang harus mengenakan masker termasuk saat shalat Id. Hal ini sebenarnya juga berlaku saat sholat tarawih selama Ramadhan dan shalat wajib berjamaah di masjid.

Ketua Tim Pedoman dan Protokol dari Tim Mitigasi PB IDI, Eka Ginanjar, saat dihubungi dalam kesempatan terpisah menekankan, pentingnya pihak penyelenggara sholat Id memperhatikan areanya apakah masuk zona merah atau bukan, banyak pendatang dari luar area atau tidak sehingga risikonya dapat dinilai. Hal ini sesuai dengan isi surat edaran dari Kementerian Agama tentang panduan ibadah Ramadhan dan Idul Fitri yang menyatakan kegiatan-kegiatan ibadah dengan kapasitas 50 persen ruangan untuk wilayah berzona hijau dan kuning.

Sementara untuk wilayah yang masuk zona merah dan oranye, maka segala macam kegiatan ibadah dilarang karena dikhawatirkan akan menyebabkan klaster baru penularan di masyarakat. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga sudah mengatakan, pelaksanaan sholat Id (berjamaah) hanya boleh dilakukan di zona hijau dan kuning dengan protokol kesehatan dan pembatasan 50 persen jamaah.

Menurut Eka yang mengambil spesialisasi penyakit dalam, sebelum jamaah melaksanakan sholat, perlu adanya adanya pemeriksaan suhu tubuh. Dia juga mengingatkan jangan sampai melanggar aturan menjaga jarak.

"Protokol kesehatan dilaksanakan ketat dengan mewajibkan pakai masker, screening suhu, mencuci tangan dan jangan berkerumun," kata dia. Kemudian pada pelaksanaannya, semua orang wajib memperhatikan sejumlah hal yakni memiliki ventilasi bagus (apabila di dalam ruangan, durasi pendek atau jangan terlalu lama sholatnya) serta jarak terjaga dengan pengaturan shaf yang baik.

Soal masker dan tip aman lainnya sebelum sholat, lebih khusus mengenai masker, para pakar kesehatan mengutamakan masker bedah yang pas di wajah ketimbang masker kain. Masker bisa menghalangi partikel air liur yang keluar dari mulut dan hidung mengenai orang lain.

Masker bedah khususnya memiliki kemampuan filtrasi lebih baik dengan memblokir partikel lebih kecil dan menawarkan lebih banyak perlindungan pada pemakainya daripada masker kain satu lapis. Fungsi ini akan baik apabila dikenakan secara benar, termasuk menggantinya rutin.

Dokter spesialis gizi klinik dari Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional, Yohan Samudra, mewajibkantidak melepas masker hingga kembali ke rumah masing-masing. "Tentu saja semua diwajibkan memakai masker dan tidak dilepas hingga kembali ke rumah masing-masing," kata Yohan.

Kemudian mengenai lokasi pelaksanaan shalat, para pakar termasuk Tim Mitigasi Covid-19 PB IDI, dr. Ulul Albab, merekomendasikan tempat terbuka seperti lapangan sepak bola atau parkiran. Sehingga sirkulasi udara cukup serta dapat menjaga jarak dengan baik, ketimbang di dalam ruangan di tempat terbuka.

"Sholat Id di tempat terbuka dianjurkan dibandingkan di tempat tertutup, dan penggunaan masker bedah lebih diutamakan dibandingkan masker kain," kata Ulul.

Kalaupun berlangsung di ruang tertutup, Yoga yang pernah menjabat Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara dan Mantan Dirjen P2P & Kepala Balitbangkes itu menyarankan pihak penyelenggara sholat Id memastikan ada aliran udara di dalam ruangan yang memadai, demi menurunkan kemungkinan penularan Covid-19 saat sholat. Kemudian mengenai hal lainnya agar bisa sholat dengan aman, Yohan yang berpraktik di Primaya Hospital Tangerang itu juga menyarankan mengambil wudhu dahulu di rumah dan segera mencuci perlengkapan sholat saat sampai di rumah.

Di sisi lain, Ulul mengingatkan tidak memaksakan diri berangkat ke lokasi sholat padahal kondisi tubuh tak fit semisal ada gejala batuk, pilek atau demam. Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, dr. Muh. Khidri Alwi menambahkan, pelaksanaan sholat dengan menerapkan protokol kesehatan diharapkan tidak menempatkan pada risiko terkena Covid-19.

"Betul-betul patuhi protokol kesehatan. Kalau sholat berdempet-dempetan, kita ragu juga. Risiko jauh lebih berkurang kalau di lapangan dibandingkan di masjid karena terbuka. Apabila ada tanda-tanda sakit semisal batuk atau demam sebaiknya tidak sholat (Id berjamaah)," tutur dia.

Sholat Idul Fitri - (Republika)

 
Berita Terpopuler