Membuka Peluang Koalisi Anies-AHY di 2024

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Ali Mansur, Flori Sidebang, Nawir Arsyad Akbar

Pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pada Kamis (6/5) sore dinilai kental dengan nuansa penjajakan politik menuju 2024. Koalisi antara AHY dan Anies pun sangat mungkin terjadi dalam pilpres mendatang.

"Menurut saya, kedua-duanya memang sama-sama membuka peluang dan ruang untuk kemungkinan berkoalisi pada 2024 yang akan datang," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, Jumat (7/5).

Apalagi, Qodari menambahkan, keduanya sama-sama tengah sibuk melakukan safari. Anies beberapa hari yang lalu melakukan safari ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara, AHY bersafari ke beberapa tokoh dan partai politik untuk melakukan konsolidasi usai Partai Demokrat diterpa isu kudeta.

"Safari (Anies) soal beras itu sendiri juga sebetulnya bisa dimaknai sebagai mengenai pesan mengenai perhatian dan mungkin kemampuan Anies untuk mengatasi atau menangani masalah pangan masyarakat. Kemudian, AHY tentu saja banyak keliling karena ada konflik di Partai Demokrat," ujarnya.

Qodari menambahkan, nuansa penjajakan politik ke depan juga sangat kental dari pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Terlihat bagaimana pujian Anies kepada AHY mengenai kepemimpinan AHY di Partai Demokrat.

Selain itu, kata Qodari, sejumlah pihak juga telah memberi dukungan kepada Anies, mulai dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), hingga tokoh-tokoh pergerakan 411 dan 212. Di kalangan partai nasionalis, selain dengan Partai Demokrat, kedekatan Anies dengan Nasdem juga sudah terjalin sejak lama.

"Di Demokrat Anies pernah menjadi calon presiden dalam konvensi pada tahun berapa itu 2018 ya, atau sebelumnya jelang tahun 2014 ya, itu saya lupa persisnya seingat saya 2013-2014 itu. Kemudian, dengan Nasdem ada sejarah juga karena Anies sebagai salah satu penggagas ormas Nasional Demokrat," ucapnya.

Melihat peluang koalisi tersebut, Qodari menangkap kemungkinan ada tiga skenario pasangan calon presiden yang bakal terjadi pada 2024 ke depan. Pertama, pasangan Joko Widodo-Prabowo Subianto melawan kotak kosong dengan syarat harus melalui amendemen. Pasangan capres kedua, yaitu Prabowo Subianto melawan Anies Baswedan. Pasangan capres ketiga, yaitu antara Prabowo melawan Anies Baswedan, melawan Ganjar Pranowo.

"Walaupun akan sedikit terjadi ketegangan antara siapa yang harus jadi calon presiden, apakah Anies atau AHY, mungkin nanti yang menentukan adalah elektabilitasnya siapa yang lebih tinggi. Nah, kalau data yang sekarang Anies tetep konsisten selalu di atas, jadi ya mungkin ini membuka opsi Anies capres dan AHY adalah cawapres pada 2024 yang akan datang," ungkapnya.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, juga melihat pertemuan Anies AHY sebagai sebuah penjajakan politik. "Wajar kalau pertemuan Anies dan AHY dikaitkan dengan Pilpres 2024. Sebab, dua tokoh muda ini memang capres potensial pada Pilpres 2024. Hasil survei LP3ES memperlihatkan, Anies dan AHY dua sosok muda yang masuk lima besar, baik popularitas maupun elektabilitasnya," ungkap Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/5).

Karena itu, kata Jamiluddin, wajar kalau Anies dan AHY saling membutuhkan untuk kepentingan Pilpres 2024. Anies dengan elektabilitas yang tinggi tentu memerlukan perahu dari partai politik. Partai Demokrat yang dikomandoi AHY tentu berpeluang menjadi perahu Anies. Selain mempunyai perahu, AHY juga memiliki popularitas dan elektabilitasnya juga moncer.

"Jadi, pertemuan di Balai Kota kiranya penjajakan ke arah duet capres pada Pilpres 2024. Penjajakan ini diperkirakan akan berlanjut untuk mematangkan duet tokoh muda itu pada Pilpres 2024," ujar Jamiluddin menjelaskan.

Untuk mewujudkannya, tentu masih diperlukan dukungan partai lain. Partai yang berpeluang dijajaki tampaknya PKS dan Nasdem. Dua partai ini punya kedekatan dengan Anies. Sementara, Partai Demokrat punya kedekatan dengan PKS. Kalau Anies dan AHY dapat menjaga popularitas dan elektabilitasnya, tampaknya tidak akan sulit mendapat dukungan dari Partai Demokrat dan PKS.

Menurut Jamiluddin, dua partai ini bersama Partai Demokrat sudah lebih dari cukup untuk mengusung duet Anies-AHY pada Pilpres 2024. Bahkan, tidak menutup kemungkinan dukungan akan datang dari PPP dan PAN. Sebab, dua partai ini juga punya kedekatan terhadap Partai Demokrat dan Anies.

"Kalau duet Anies-AHY terwujud, tentu akan jadi magnet sekaligus lawan tangguh bagi kompetitornya pada Pilpres 2024," kata Jamiluddin menutup.

Usai bertemu Anies, AHY membantah anggapan ada pembahasan mengenai Pilpres 2024. "Belum, kita tidak berbicara ke sana ya, kita ini sama-sama sedang menjalankan amanah," kata AHY, di Balai Kota Jakarta, Kamis (6/5).

AHY menjelaskan, saat ini Anies masih menjalankan amanah sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga tahun 2022. Sedangkan dirinya mendapatkan amanah sebagai Ketua Umum Partai Demokrat selama lima tahun ke depan.

"Artinya, tidak ada pembicaraan soal politik praktis yang terlalu jauh," ujarnya.

Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut, ia dan Anies hanya membahas mengenai berbagai masalah yang sedang dihadapi Indonesia. Terutama di tengah pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini.

"Hanya ingin meyakinkan bahwa dalam situasi negeri yang membutuhkan kehadiran kita semua, negara hadir pemerintah hadir, partai politik dan semua elemen bangsa harus hadir," jelas AHY.

Lebih lanjut, dia menuturkan, melalui diskusi tersebut, ia dan Anies pun saling memberi dukungan. Selain itu, AHY mengungkapkan, mereka juga bertukar gagasan untuk menemukan solusi terbaik bagi permasalah yang sedang dihadapi bangsa ini.

"Termasuk tadi kalau ada masukan, gagasan atau apapun yang baik untuk disampaikan, tentu dengan senang hati saling membuka diri untuk itu," ungkap AHY.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Anies Baswedan menyampaikan terima kasih dan apresiasinya terhadap AHY dan jajaran Partai Demokrat. Anies pun berharap agar kerja sama yang sudah terjalin selama ini bisa semakin kuat.

"Saya sampaikan apresiasi kepada Mas Agus dan seluruh jajaran Partai Demokrat yang selama ini telah bekerja bersama," kata Anies. "Kolaborasi yang kita kerjakan selama ini Insya Allah makin baik dan makin kuat kita kerjakan sama-sama," imbuhnya.

Pascakudeta terhadap kepimpinan AHY di Partai Demokrat, popularitas AHY meningkat. Dalam survei Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi (LP3ES) terkait preferensi masyarakat terhadap tokoh potensial dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang dirilis Kamis (6/5), nama AHY muncul.

Meski tidak di peringkat pertama tapi nama AHY mengungguli Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno. Di peringkat pertama survei LP3ES adalah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dengan 16,4 persen.

Selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (12,8 persen) dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (9,6 persen). Berada di peringkat empat, ada nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (8,8 persen), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (7,5 persen), dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno (6,2 persen).

Untuk figur ketua umum partai politik teropuler, Prabowo kembali menempati peringkat pertama dengan 27,6 persen. Selanjutnya ada nama Megawati Soekarno Putri (23,3 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (21,5 persen), Muhaimin Iskandar (6,8 persen), dan Airlangga Hartarto (6,1 persen).

Sementara itu, Partai Demokrat melonjak ke peringkat dua dengan ekeltabilitas sebesar 11,3 persen. Tepat di atasnya, ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 24,0 persen. Sedangkan Partai Gerindra berada di peringkat ketiga dengan 9,0 persen dan Partai Golkar berada di bawahnya dengan 7,4 persen.

Di bawah PKS, ada Partai Nasdem dengan 2,8 persen, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2,4 persen, Partai Amanat Nasional (PAN) 2,2 persen, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1,0 persen. Sementara itu,  elektabilitas partai-partai di luar parlemen seperti Partai Berkarya dan Partai Solidaritas  mendapatkan 0,3 persen.

Sedangkan, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Perindo, dan Partai Hanura sebesar 0,2 persen. Sementara itu, ada 30,4 responden yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

LP3ES menggunakan sampel sebanyak 1.200 responden, terbagi berdasarkan jumlah pemilih yang tercatat pada Pemilu 2019. Survei menggunakan metode acak bertingkat (Multistage random sampling).

Dengan margin of error sebesar 2,8 persen pada tingkat kepercayaan (level of confidence) 95 persen. Pengumpulan data dilakukan pada 8-15 April 2021, melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur.