Sri Mulyani Ungkap Kesulitan UKM Menembus Pasar Global

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengungkap sejumlah hambatan yang menjadi kendala bagi para pelaku UMKM untuk menembus pasar ekspor. Padahal UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian, seperti menciptakan lapangan kerja.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ada lima kendala yang menjadi penyebab sulitnya pelaku UMKM untuk menembus pasar global. "Kami memahami UMKM memiliki berbagai persoalan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing untuk mendukung ekspor," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat acara Memacu Ekspor UKM, secara virtual, Selasa (20/4).

Sri Mulyani merinci kendala pertama minimnya pemahaman legalitas seperti mengenai NPWP, nomor induk usaha, hak kekayaan intelektual (HAKI), izin prosedur ekspor impor, izin usaha, hingga sertifikasi keamanan pangan, serta sertifikasi halal. Menurutnya saat ini pemerintah berupaya melakukan penyederhanaan perizinan bagi para pelaku UMKM, termasuk perizinan untuk ekspor impor.

"Sertifikasi keamanan pangan, sertifikasi halal, dan mahalnya biaya sertifikasi jadi penghalang. Ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menyederhanakan, namun bagi usaha kecil untuk memperhatikan legalitas kegiatan usaha," ucapnya.

Kedua, UMKM memiliki akses yang cukup sulit dalam mendapatkan pembiayaan karena minimnya utilisasi dari program penugasan khusus ekspor. Adanya agunan dan modal yang terbatas, UMKM juga dihadapkan pada masalah suku bunga tinggi dari pembiayaan lembaga keuangan.

“UKM kita memiliki agunan dan modal yang terbatas, selalu dihadapkan pada suku bunga tinggi serta proses dan waktu yang lama dan minimnya akan pembukuan. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan suku bunga bagi usaha kecil menengah. KUR merupakan salah satu contoh, volume dan aktivitas untuk UMKM terus ditingkatkan," ucapnya.

Kemudian persoalan ketiga ,lanjut Sri Mulyani, masalah pendampingan dalam meningkatkan sumber daya alam (SDM) dan tata kelola perusahaan yang sangat menentukan peningkatan daya saing produk. Selanjutnya pada area produksi, minimnya standar produk yang sesuai standar global turut menjadi penghalang UKM menembus pasar global.

“Dari sisi produksi terjadi inkonsistensi dari produksi dan tidak terjadi kontinuitas dari kualitas dan produknya. Hambatan dari sisi kapasitas produksi dan bahan baku menjadi faktor yang berkontribusi pada persoalan produksi,” ucapnya.

Keempat hambatan dari sisi penelitian dan pengembangan atau research and development yang turut dirasakan pelaku UKM. Maka itu pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka menambah anggaran bidang R&D hingga insentif usaha agar RnD mendapatkan insentif perpajakan.

Terakhir kendala kelima, terbatasnya informasi pelaku UMKM mengenai peluang pasar, jangkauan pemasaran, minimnya promosi,literasi digital, hingga market riset.

“Ketidakkonsistenan dalam meng-update produk di dalam marketplace juga menjadi salah satu faktor. Jalur logistik dengan kurangnya infrastruktur logistik, IT, dan konektivitas laut, darat, dan udara juga menyebabkan mahalnya biaya logistik dan mahalnya biaya pengiriman,” ucapnya.

Menurut Sri Mulyani masalah lain yang juga dihadapi para UMKM yakni pendampingan. Saat ini, banyak upaya pendampingan bagi UMKM untuk bisa mengidentifikasi kebutuhan mereka, meningkatkan kualitas SDM, tata kelola, hingga manajemen perusahaan.

“Hambatan UMKM untuk bisa masuk pasar ekspor adalah masalah produksi. Para pelaku UMKM seringkali kesulitan untuk memenuhi standar produksi yang ditetapkan secara global, termasuk kapasitas produksinya yang belum secara berkesinambungan memenuhi permintaan global,” ungkapnya.

Terakhir masalah pemasaran. Dia menyebut  terbatasnya informasi mengenai peluang pasar dan jangkauan pemasaran oleh UMKM dan minimnya kemampuan promosi hingga tingkat literasi digital dan keuangan untuk menembus pasar global.

"Ketidakkonsistenan dalam update produk marketplace menjadi salah satu faktor. Jalur logistik salah satu penghalang kurangnya infrastruktur transportasi logistik dan IT serta rendahnya konektivitas transportasi darat laut udara wilayah Indonesia menyebabkan meningkatnya dan mahalnya biaya logistik dan lamanya pengiriman," ucapnya.

Selain itu, Sri Mulyani menyebut investasi pemerintah bidang infrastruktur dan UU Cipta Kerja akan memberi kemudahan berusaha, menjadi bentuk perhatian pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM. Hal ini juga memberikan berbagai insentif, kemudahan perizinan, dan dukungan dalam penyediaan dana melalui perbankan dan lembaga keuangan.

“Pemerintah berharap UMKM dapat melakukan penetrasi di pasar global, ini bukan sesuatu yang muskil. Melalui berbagai upaya makan UMKM diharapkan akan memiliki kepercayaan diri, pengetahuan, dan siap berkompetisi di pasar global,” ucapnya.