'Serangan pada Muslim adalah Serangan Terhadap Prancis'

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Pemerintah Prancis mengecam perusakan pusat budaya Islam negaranya dengan slogan-slogan Islamafobia. Pemerintah bahkan menyebut serangan terhadap Muslim adalah juga serangan terhadap Republik Prancis.

Menteri Dalam Negeri Prancis Gerard Darmanin mengatakan, kejadian tersebut adalah serangan yang menjijikkan terhadap kebebasan fundamental untuk percaya pada suatu agama di negaranya. Menurutnya, Muslim berhak mendapatkan perlindungan yang sama seperti kelompok agama lain di Prancis.

“Serangan terhadap Muslim adalah serangan terhadap Republik,” kata Darmanin setelah dia mengunjungi lokasi tersebut, Senin (12/4).

Darmanin mengaku telah memerintahkan badan penegak hukum untuk meningkatkan kewaspadaan di sekitar tempat ibadah Muslim di negara itu. Dia juga mengutuk perusakan pusat Islam dengan grafiti kebencian sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.

"Tulisan anti-Muslim yang telah tertulis di pusat budaya dan agama ini tidak dapat diterima. Kebebasan beribadah di Prancis adalah kebebasan mendasar," kata Gerald

Tempat pusat budaya Islam dirusak beberapa hari sebelum dimulainya bulan suci Ramadhan dengan coretan Islamofobia. Darmanin mengatakan, dia bepergian ke sana untuk menunjukkan solidaritas pemerintah Presiden Emmanuel Macron kepada komunitas Muslim.

Dewan Kepercayaan Muslim Prancis (CFCM), salah satu kelompok utama yang mewakili Muslim di Prancis, menyebut insiden itu sebagai "agresi yang tak terbendung”.

"Menjelang Ramadhan dan menghadapi lonjakan aksi anti-Muslim, CFCM menyerukan umat Islam di Prancis untuk waspada," kata asosiasi itu di Twitter.

CFFCM menyalahkan meningkatnya tindakan anti-Muslim pada perdebatan yang sedang berlangsung seputar RUU yang mengkonsolidasikan prinsip-prinsip Republik tanpa pandang bulu dan lebih banyak menargetkan komunitas Muslim. Dalam sebuah pernyataan, CFCM bahkan mengatakan perdebatan itu telah menjadi forum untuk pembenci dari semua lapisan.

Ia menambahkan slogan-slogan Islamofobia adalah bagian dari gerakan separatis yang ideologinya menginspirasi Brenton Tarrant, yang menembaki dua masjid di Christchurch, Selandia Baru pada Maret 2019 yang menewaskan 51 orang.

Asosiasi itu berharap agar Umat Islam meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aksi yang merugikan diri sendiri. "Separatisme ini dan mereka yang berperan penting dalam Islam saling memberi makan dan merupakan ancaman bagi negara kita dan sesama warga negara kita,” katanya.

Prancis mengikuti bentuk sekularisme yang kuat dan lebih dikenal sebagai laicité, yang dirancang untuk memisahkan agama dan kehidupan publik. Darmanin, seorang konservatif dalam pemerintahan Presiden Emmanuel Macron, adalah sponsor utama undang-undang yang disebut ingin mengatasi fundamentalisme dan melanggar nilai-nilai Prancis.