Bank Himbara akan Salurkan Modal Kerja ke Sektor Pariwisata

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bank himpunan milik negara (Himbara) akan menyalurkan modal kerja ke sektor-sektor yang terdampak pandemi Covid-19. Adapun sektor tersebut mencakup pariwisata, perhotelan, dan restoran. 

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan kucuran modal kerja juga akan diberikan di Provinsi Bali yang menjadi prioritas. "Sektor pariwisata, perhotelan, dan restoran jadi prioritas di Bali. Tadi malam sudah rapat dengan Pak Suahasil (Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara) dan dirut Himbara mulai didata seluruh nasabah yang milik Himbara untuk rolling modal kerja tambahan," ujarnya saat acara Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional, Jumat (9/4).

Menurutnya kebijakan yang diterbitkan OJK bersama stimulus dari pemerintah dan Bank Indonesia membuat stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga. Meskipun pertumbuhan kredit memang masih minus sekitar dua persen.

"Kredit besar tidak akan recover pulih kalau demand belum tumbuh. Bagaimana hotel akan beri kredit kalau pengunjung belum ada. Bagaimana transportasi ngambil modal tambahan kalau gak ada penumpangnya, dan sebagainya,” ucapnya.

Hanya saja, kata Wimboh, leading indicator menunjukkan ada tanda-tanda pertumbuhan, sehingga pemangku kepentingan termasuk OJK mulai siap-siap agar semua sektor bisa bertumbuh cepat, terutama sektor perhotelan, cafe, dan restoran.

“Ada tujuh ribu pengunjung ke Denpasar. Pasti hotel-hotel harus siap-siap menyiapkan utilitynya,” ucapnya.

Maka itu OJK akan mulai berkoordinasi dengan Himbara untuk mendata para nasabah sektor-sektor tersebut agar cepat mendorong pemulihan ekonomi nasional. Ke depan OJK optimis penyaluran kredit bisa pulih dengan cepat dengan adanya program vaksinasi.

"Itu semua kami harapkan pada 2021 recovery lebih cepat, optimisme harus ada. Kita datang ke Bali, bahwa kita sudah bisa traveling dan aman. Kita sudah traveling ke Semarang, Surabaya, bahkan Sumatra barat, dan sebagainya dan kita lakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan tidak masalah. Kami bersama sektor jasa keuangan tahun ini kita harapkan jadi momentum kebangkitan kita untuk UMKM dan korporasi,” ungkapnya.

Per Februari 2021, kredit perbankan masih kontraksi sebesar 2,15 persen secara year on year (yoy) menjadi Rp 5.419,1 triliun. Hal ini disebabkan kredit korporasi menahan laju pertumbuhan kredit yang kontraksi sebesar 3,75 persen (yoy).

"Kredit besar tidak akan recover kalau demand belum tumbuh. Bagaimana hotel akan beri kredit kalau pengunjung belum ada. Bagaimana transportasi ngambil modal tambahan kalau gak ada penumpangnya, dan sebagainya," ucapnya.

Dari sisi lain, OJK mengingatkan perbankan bisa mendapatkan modal kerja di tengah masa pandemi Covid-19. Perbankan, ditegaskannya, sudah diminta oleh OJK tidak banyak melakukan penilaian risiko atau screening supaya bisa mendapat modal kerja khususnya bagi yang telah melakukan restrukturisasi kredit.

Hal ini ditegaskannya sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 48 Tahun 2020. Melalui kebijakan ini pilai penilaian risiko bisa mendapatkan kredit modal kerja hanya dari sisi ketepatan pembayaran pokok atau bunga untuk kredit sampai Rp 10 miliar.

"Jadi tidak ada tiga pilar lagi. Pilar prospek tidak ada prospek bagus, itu sudah dihilangkan, jadi hanya ketepatan membayar," ucapnya.

Ketika sudah melakukan restrukturisasi kredit tersebut, Wimboh memastikan perbankan apapun akan mampu memberikan kredit modal kerja baru untuk pengusaha bisa kembali menjalankan bisnisnya.

"Kalau mereka dalam konteks Covid tidak ada pilar-pilar langsung lancar sudah tidak usah pilar-pilar, sudah langsung lancar, tidak ada pilar-pilaran kalau yang bukan restru satu pilar," ucapnya.

Hal ini ditegaskannya, kata Wimboh, masih banyak otoritas di daerah, termasuk kalangan pengusaha yang merasa kesulitan untuk mendapat kredit modal kerja baru di perbankan.

"Bahkan dengan perbankan kita sampaikan yang namanya scoring-scoring pinggiran dulu, kalau dengan data itu semua fraud sale 2020 tidak ada yang bagus. Ini tinggal note dari Jakarta kepada seluruh kantor cabangnya," ucapnya.

Sementara Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menambahkan salah satu penyebab belum lancarnya pengusaha untuk mendapatkan modal kerja karena ada beberapa pengusaha yang tidak akan mampu melunasi utang-utang lamanya.

"Memang di Bali isu utamanya banyak pengusaha yang utang lamanya tidak mampu dibayar. Kalau kasih utang baru harus ada semacam pemutihan masa. Jadi, ada hutang yang tidak mungkin bisa dibayarkan, ini yang kita pikirkan apakah bisa diputihkan dulu,” ungkapnya.