Gedung Putih Tolak Sistem Sertifikasi Vaksin Covid-19

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan tidak akan ada sistem yang mengharuskan setiap orang menunjukkan sertifikat vaksin untuk mencegah infeksi virus corona jenis baru (Covid-19). Hal ini diumumkan di tengah pembukaan kembali pembatasan di negara-negara bagian, termasuk dalam ketentuan perjalanan.

“Pemerintah AS tidak akan mendukung sistem yang mengaruskan warga Amerika membawa kredsensial,” ujar sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki pada Selasa (6/4), dilansir The National.

Sementara itu, kepala penasehat medis dan pakar penyakit menular AS Anthony Fauci juga memberi pendapat serupa.  Menurut Fauci, Pemerintah AS tidak akan menjadi penggerak utama dari konsep sertifikat atau paspor vaksin.

Ia mengatakan bahwa mungkin pemerintah terlibat dalam memastikan segala sesuatu dilakukan secara adil, namun tetap ada kekhawatiran terkait privasi, termasuk perlindungan informasi medis dan keterlibatan federal dalam hal membuktikan vaksinasi COVID-19.

“Privasi dan hak warga Amerika harus dilindungi. Ini akan mencakup masalah keamanan, privasi dan diskriminasi. sehingga sistem ini tidak digunakan,” jelas Psaki.

Sebelumnya, sejumlah pihak dari berbagai sektor, mulai dari bisnis, universitas, kantor, dan penyelenggara acara berskala besar memperdebatkan apakah akan meminta orang-orang membuktikan bahwa mereka telah melakukan vaksinasi COVID-19. Fauci menyebut bahwa ada kemungkinan mereka hanya mengizinkan orang-orang yang memiliki sertifikat vaksin untuk datang.

“Mungkin ada perguruan tinggi atau institusi pendidikan lain yang melakukan itu. Saya tidak mengatakan mereka harus atau mereka akan melakukannya,” jelas Fauci.

Sejumlah pakar hukum mengatakan bahwa organisasi diizinkan untuk mengizinkan atau menolak masuknya orang yang belum divaksinasi. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) telah menyediakan kartu sebagai bukti vaksinasi, tetapi bentuk bukti lain, seperti aplikasi, menyebabkan perdebatan tentang privasi dan keamanan.

CommonPass, dibuat oleh Commons Project dan World Economic Forum, adalah alat elektronik untuk menunjukkan bukti vaksinasi COVID-19 atau hasil tes PCR negatif. Organisasi tersebut mengatakan aplikasi seluler sedang dalam uji coba domestik.

Asosiasi Perjalanan Udara Internasional memiliki tiket perjalanan yang mulai digunakan di seluruh dunia. New York saat ini memiliki aplikasi serupa yang disebut Excelsior Pass, yang dikembangkan oleh IBM.

Negara bagian tersebut menggunakannya untuk acara berskala besar di Madison Square Garden, Barclays Center dan Citi Field, yang telah dibuka kembali dengan kapasitas terbatas. Namun, Excelsior Pass menghadapi tantangan atas perlindungan privasi untuk pengguna aplikasi yang belum diklarifikasi.

Bagaimanapun, negara bagian mengatakan pengguna dapat menunjukkan bukti vaksinasi atau hasil tes negatif tanpa aplikasi. Perdebatan telah menjadi politis, dengan beberapa negara bagian bergerak untuk melarang sertifikat atau kredensial vaksin.

Texas, yang merupakan negara bagian AS pertama dan terbesar yang dibuka kembali sepenuhnya, tidak mengizinkan adanya sertifikat vaksin. Gubernur Gregg Abbott mengatakan vaksin selalu bersifat sukarela dan tidak pernah dipaksakan.

"Pemerintah seharusnya tidak meminta orang Texas untuk menunjukkan bukti vaksinasi dan mengungkapkan informasi kesehatan pribadi hanya untuk menjalani kehidupan sehari-hari,” jelas Abbott.

Gubernur Florida Ron DeSantis menandatangani perintah eksekutif Jumat lalu yang melarang bisnis meminta pelanggan untuk menunjukkan sertifikat vaksin. Gubernur Mississippi Tate Reeves juga menjadi salah satu yang menentang sertifikat vaksin.