Pembangunan Huntap Korban Tsunami Lampung Tersisa 30 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Dua tahun lebih pascamusibah gelombang Tsunami Selat Sunda di Lampung, pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban telah mencapai 70 persen. Rencananya, sisa 30 persen huntap rampung pada Juni 2021 mendatang. 

“Progren pembangunan huntap sudah 70 persen,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Selatan M Darmawan dalam keterangannya, Rabu (31/3). 

Berdasarkan data BPBD Lampung Selatan, Rabu (31/3), total pembangunan huntap sebanyak 524 unit yang tersebar di sembilan titik. Diantaranya, Kecamatan Rajabasa meliputi Desa Kunjir sebanyak 138 unit, Desa Way Muli Timur 129 unit, Desa Way Muli 58 unit, Desa Sukaraja 20 unit, Desa Rajabasa 34 unit, Desa Banding 13 unit, dan Pulau Sebesi 78 unit. 

Di Kecamatan Kalianda berada di Kelurahan Kalianda sebanyak 34 unit, Desa Maja 18 unit. Di Kecamatan Sidomulyo akan dibangun dua unit di Desa Suak. Pelaksanaan pembangunan huntap dimulai aktif pada April dan Mei 2020. Masing-masing hutanp dibangun di atas lahan 10 meter persegi sesuai luas tanah yang ditetapkan pemerintah.  

Musibah gelombang tsunami Selat Sunda terjadi pada 22 Desember 2018, menelan korban jiwa 437 orang, dan korban hilang 154 orang yang berada di pesisir Banten dan Lampung. Gelombang tsunami tersebut dampak dari ambruknya kawah Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. 

Pengembang huntap PT Tatalogam Lestari membangun rumah permanen dengan sistem yang memungkinkan rumah bisa dibangung dengan cepat atau disebut Domus. Rumah Domus ini sesuai dengan perencanaan matang, material tepat, dan teknik pengerjaan benar, efektif, dan efisien.

Menurut Monica, perwakilan PT Tatalogam Lestari, pembangunan...

Menurut Monica, perwakilan PT Tatalogam Lestari, pembangunan huntap dilakukan secara kuat, cepat, hemat, dan indah. Hal tersebut dilakukan mulai dari pondasi rumah hingga rumah berdiri. Rumah Domus diklaim pengembang tahan gempa. 

Arifin, warga Desa Tejang Pulau Sebesi yang menjadi korban dampak gelombang tsunami Selat Sunda meminta pemerintah adil dalam memberikan siapa yang berhak menempati huntap tersebut. 

“Jangan sampai ada yang tidak menjadi korban, atau rumahnya tidak rusak mereka mendapatkan jatah huntap. Ini harus adil, biar tepat sasaran,” ujar tokoh masyarakat Pulau Sebesi kepada //Republika.co.id//, Rabu (31/3) 

Dia memantau penetapan warga yang akan menempati huntap tersebut, masih banyak yang tidak sesuai dengan peruntukkannya. Masih ada warga yang menjadi korban musibah tsunami tidak mendapatkan jatah huntap, sedangkan ada warga lain yang benar-benar tidak menjadi korban masuk daftar penghuni huntap. 

Menurut Arifin, sudah dua tahun lebih musibah tersebut, warga di Pulau Sebesi sudah melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal. Warga yang menjadi petani ke kebun atau sawah, yang menjadi nelayan melaut mencari ikan, dan juga yang berdagang ke pasar. 

“Sekarang listrik sudah hidup 24 jam, aktivitas warga sudah normal kembali. Tapi, pembangunan huntap memang belum selesai,” ujarnya. 

Beberapa waktu lalu, NGO Kiara memberikan bantuan perahu kepada nelayan terdampak gelombang tsunami di Pulau Sebesi. Selain bantuan perahu, organisasi nirlaba di bidang perikanan dan kelautan tersebut membantu mesin perahu dan dan juga pendampingan trauma healing dan kegiatan sosial lainnya. 

Masuknya bantuan perahu dari Kiara tersebut, sekira satu setengah tahun dari musibah, nelayan di Pulau Sebesi sudah beranjak ke laut. Bantuan perahu diberikan kepada nelayan yang memang perahunya hilang atau rusak berat.