Korut Tuding DK PBB Keluarkan Standar Ganda

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Utara (Korut) menuding Dewan Keamanan PBB menunjukkan standar ganda dengan mengkritik uji coba rudal Pyongyang. Sebelumnya Komite sanksi Dewan Keamanan PBB menyatakan, uji coba rudal Korut telah melanggar resolusi PBB.
 
Pekan lalu, Korut meluncurkan rudal balistik taktis jarak pendek, yang mendorong Amerika Serikat (AS) meminta komite sanksi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk melakukan pertemuan. Pada pertemuan komite sanksi pada Jumat (19/3), AS menyerukan untuk menjatuhkan sanksi tambahan dan memperketat pelaksanaan tindakan yang ada.

Selain itu, AS juga mengecam uji coba rudal Korut sebagai pelanggaran resolusi PBB. Direktur Jenderal Organisasi Internasional di Kementerian Luar Negeri Korut, Jo Chol-su mengatakan, pertemuan itu dirancang untuk meniadakan hak Korut untuk membela diri. Oleh karena itu Korut akan menyusun tindakan balasan.

"Ini merupakan penyangkalan terhadap negara berdaulat dan standar ganda yang jelas menjadi isu DK PBB, atas dasar 'resolusi' PBB. Ini adalah produk langsung dari kebijakan permusuhan AS," kata Jo dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita resmi KCNA.

"Tidak masuk akal bahwa hanya tindakan pertahanan diri kita yang benar yang harus dipilih untuk dikecam, ketika banyak negara lain di seluruh dunia menembakkan semua jenis proyektil untuk tujuan meningkatkan kekuatan militer mereka," kata Jo menambahkan.

Sebelumnya, Korut mengatakan bahwa Presiden AS Joe Biden telah mengambil langkah yang salah dan memulai permusuhan yang mendalam dengan mengkritik uji coba rudalnya. Sekretaris Komite Sentral Partai Buruh Ri Pyong-chol mengatakan, uji coba itu merupakan pertahanan diri terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat. Diketahui, Korea Selatan dan AS menggelar latihan militer gabungan dengan senjata canggih yang mereka miliki.

"Kami mengungkapkan keprihatinan mendalam kami atas kepala eksekutif AS yang menyalahkan uji coba reguler, pelaksanaan hak negara kami untuk membela diri, sebagai pelanggaran 'resolusi' PBB dan secara terbuka mengungkapkan permusuhannya yang mendalam," kata Ri dalam sebuah pernyataan oleh kantor berita resmi KCNA.