Protes di Myanmar Semakin Rusuh, 50 orang tewas

IHRAM.CO.ID, YANGON, -- Myanmar telah menyaksikan tindakan paling keras terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi pada Sabtu ketika rezim militer yang berkuasa menunjukkan kekuatannya pada Hari Angkatan Bersenjata dan menewaskan sedikitnya 50 orang.

Junta, dalam pesan yang disiarkan televisi pada Jumat malam, memperingatkan para pengunjuk rasa tentang risiko ditembak di kepala dan punggung jika mereka melanjutkan demonstrasi anti-kudeta.

Namun, ketika para pengunjuk rasa menentang ancaman junta dan turun ke jalan di kota-kota di seluruh negeri pada Sabtu, mereka menghadapi tindakan keras oleh pasukan keamanan.

Myanmar Now, media terkemuka di negara itu, melaporkan bahwa mereka telah memverifikasi kematian 50 warga sipil di 23 kota di delapan dari 15 wilayah pada Sabtu siang.

Sedikitnya delapan orang juga telah ditembak mati di kota Dala, Yangon, pada Jumat larut malam, ketika pasukan keamanan menggunakan kekerasan terhadap kerumunan yang menuntut polisi untuk membebaskan dua wanita yang ditahan karena berpartisipasi dalam protes anti-kudeta.

Dewan Keamanan Nasional, yang dibentuk dan dipimpin oleh panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing setelah kudeta 1 Februari, telah meningkatkan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa yang menuntut segera diakhirinya kekuasaan militer.

Setidaknya 328 pengunjuk rasa telah dibunuh oleh pasukan keamanan sejak kudeta 1 Februari hingga Jumat kemarin, menurut Asosiasi Tahanan Politik, sebuah kelompok aktivis yang berbasis di Thailand

Janji Pembentukan Pemerintahan Koalisi Federal

Penjabat pemimpin pemerintah sipil paralel Myanmar pada Sabtu menekankan pemerintah koalisi federal akan segera dibentuk, serta perlunya pembentukan tentara koalisi federal untuk melindungi pengunjuk rasa pro-demokrasi dari rezim kudeta.

Man Win Khaing Than, yang ditunjuk oleh anggota parlemen yang digulingkan sebagai wakil presiden dan penjabat presiden pemerintah sipil, mengatakan pembentukan koalisi federal dilakukan menyusul negosiasi dengan kekuatan politik yang berbasis di wilayah etnis negara itu.

"Kita juga perlu bergandengan tangan dengan saudara dan saudari etnis dalam membentuk tentara federal untuk melindungi nyawa dan harta benda rakyat," ungkap Win dalam pidato peringatan Hari Perlawanan 27 Maret, hari di mana tentara mulai melawan pendudukan Jepang pada 1945.

Hari itu diubah namanya oleh militer Myanmar menjadi Hari Angkatan Bersenjata dan dirayakan setiap tahun dengan pertunjukan kekuatan militer.

Dewan Keamanan Nasional, yang dibentuk dan dipimpin oleh panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing setelah kudeta 1 Februari, telah meningkatkan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa yang menuntut segera diakhirinya kekuasaan militer.

Setidaknya 328 pengunjuk rasa telah dibunuh oleh pasukan keamanan selama berminggu-minggu hingga Jumat, menurut Asosiasi Tahanan Politik, sebuah kelompok aktivis yang berbasis di Thailand.

Pemimpin kudeta Min Aung Hlaing, dalam pidatonya, mengutuk para pengunjuk rasa karena menciptakan ketidakstabilan.

Namun, dia menegaskan kembali janjinya untuk mengadakan pemilihan setelah status keadaan darurat berakhir.

Dalam pesan yang disiarkan televisi Jumat malam, junta memperingatkan bahwa para pengunjuk rasa berisiko ditembak di kepala dan punggung jika mereka melanjutkan demonstrasi anti-kudeta, sementara pengunjuk rasa mengabaikan ancaman tersebut dan tetap turun ke jalan di beberapa kota pada Sabtu.