Top 5 News: Gibran Bahas Persis, Indonesia di-WO All England

Menpora mengancam penyelenggara All England dan BWF setelah Indonesia dipaksa mundur.

Nafi-Humas PBSI/ANTARA
Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Melati Daeva Oktavianti (kanan) dan rekannya Praveen Jordan pada All England 2020.
Red: Karta Raharja Ucu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim bulu tangkis Indonesia dipaksa mundur dari ajang internasional All England 2021. Kabar ini membuat rakyat Indonesia kaget lantaran bulu tangkis adalah olahraga andalan dalam mendulang prestasi. Terlebih alasan diminta mundurnya Indonesia mengundang kontroversi.

Selain dari ajang All England, dalam top 5 news Republika.co.id, Kamis (18/3), ada juga kabar dari masa depan Persis Solo yang disebut akan memiliki investor baru. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bersama adiknya Kaesang Pangarep bahkan dilaporkan ikut turun tangan dalam pembahasan Persis.

1. Gibran, Kaesang, dan Calon Investor Bahas Masa Depan Persis

SOLO -- Teka-teki soal pihak yang akan mengambil alih pengelolaan klub Persis Solo semakin menemui titik terang. Direktur Utama PT Plevia Makmur Abadi Kevin Nugroho dilaporkan bakal mengakuisisi sejumlah saham PT Persis Solo Saestu (PSS), perusahaan pengelola Persis. Meskipun nama pemilik Persis baru akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Hotel Alila, Solo, Sabtu (20/3).

 

Persoalan pengelolaan Persis ini sebelumnya dibahas dalam rapat antara Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bersama adiknya Kaesang Pangarep di Balai Kota Solo, beberapa hari lalu. Hadir dalam pertemuan itu Presiden Pasoepati, kelompok suporter Persis Solo, Maryadi Suryadharma, dan sang calon investor.

Kaesang Pangarep - (Republika/Eric Iskandarsjah)

Maryadi membenarkan ihwal dirinya bersama Gibran, Kaesang, dan satu calon investor dalam pertemuan di Balai Kota. Namun, saat ditanya Kevin Nugroho sebagai investor tersebut, Maryadi tidak menyangkal ataupun membenarkan. "Bisa iya, bisa tidak. Nanti kan terjawab saat RUPSLB tanggal 20," kata Maryadi saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (17/3).

Menurut Maryadi, persoalan yang dibahas dalam pertemuan tersebut yakni keinginan agar Persis lebih meningkat, tidak seperti dulu lagi. Untuk mewujudkan itu, dimulai dengan RUPSLB yang berjalan sesuai aturan. Selanjutnya, ke depan diharapkan Persis memiliki manajemen dan pemain yang bagus serta dengan target yang baru.

"Selama ini kan kita tidak pernah punya prestasi. Inginnya nanti Persis lolos Liga 1, harapan suporter seperti itu," ujar sosok yang akrab disapa Gondrong ini.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Dipaksa Mundur dari All England, Ini Reaksi Pemerintah RI

JAKARTA -- Pemerintah Indonesia memberikan respons cepat mengenai dipaksa mundurnya tim bulu tangkis Indonesia dalam ajang All England 2021. Dalam keterangan tertulis yang dikirimkan Sesmenpora, Gatot S Dewa Broto, Kamis (18/3), Kemenpora telah berkomunikasi dengan Wakil Kepala Perwakilan KBRI, Khasan Ashari, di London, Inggris, atas sepengetahuan Dubes RI London Desra Percaya terkait kejadian yang menimpa atlet Indonesia di All England.

Poin-poin pembicaraan:

1. Timnas bulu tangkis (badminton) RI terpaksa mundur dari kejuaraan All England 2021 meskipun lima pemain timnas didampingi pelatih telah melakukan pertandingan dan menang. Ini karena 20 dari 24 anggota timnas mendapat notifikasi via e-mail dari National Health Service (NHS) untuk wajib karantina Covid-19 selama 10 hari hingga 23 Maret 2021.

2. Kewajiban karantina ini karena dalam trace and track terdeteksi berkontak dengan orang yang kemudian dinyatakan positif Covid-19.

3. Keputusan bersifat final, tidak dapat digugat, dan pemberlakuan sanksi bagi pelanggar.

4. NHS tidak diskriminatif dalam menerapkan aturan ini.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Menpora Ancam Penyelenggara All England dan BWF

JAKARTA — Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali mengatakan tidak akan tinggal diam mengetahui tim Indonesia dipaksa mundur dari turnamen bulu tangkis All England 2021.

Zainudin menyatakan, keputusan penarikan paksa tim Indonesia tidak adil. Pasalnya, pihak penyelenggara maupun BWF sebelumnya tidak pernah memberi tahu terkait kebijakan ataupun aturan karantina yang diberlakukan oleh otoritas kesehatan Inggris.

“Saya mendorong PBSI untuk melakukan langkah-langkah mempertanyakan ke BWF supaya kita tidak diperlakukan seperti ini,” kata Zainudin dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Kamis (18/3).

“Sebab, kalau diam saja ketika kita anggap ada indikasi tidak fair, maka kita akan dianggap lemah dan diperlakukan sama ketika bertanding di event seperti ini,” kata dia menambahkan.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. All England 2021 Diminta Dihentikan Sementara

BIRMINGHAM -- Dubes Republik Indonesia (RI) untuk Inggris, Desra Percaya menuntut perlakuan yang sama dari panitia penyelenggara All England. Dengan begitu, semua tim kontestan All England 2021 mendapatkan perlakuan yang sama. Penundaan ini, tutur Desra, pernah dilakukan di turnamen tenis, Australian Open 2021, awal tahun ini. 

 

 

Pada saat itu, pihak penyelenggara Australia Open 2021 memundurkan waktu penyelenggaran selama tiga pekan. Alih-alih digelar pada 18 Januari, gelaran Autralian Open 2021 baru dihelat pada 8 Februari. 

"Kala itu pihak penyelenggara memberikan waktu kepada para petenis, terutama yang berasal dari Eropa, untuk menjalani masa isolasi mandiri selama 14 hari," ujar Desra dalam konferensi pers virtual, Kamis (18/3) WIB.

Tidak berhenti sampai situ, Desra juga menyebut, telah menyarankan opsi untuk menghentikan All England 2021 apabila nantinya ada peningkatan kasus positif Covid-19 di tim-tim peserta. 

''Tentunya, hal ini penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh atlet, termasuknya juga atlet Indonesia. Intinya adalah tidak adanya diskriminasi, tidak ada unfair treatment, dan adanya transparansi. Opsi-opsi ini yang mesti dipertimbangkan secara serius oleh pihak penyelenggara dan BWF,'' tutur Desra.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Rusia Tarik Dubesnya dari AS

MOSKOW -- Rusia menarik duta besarnya untuk Amerika Serikat (AS) Anatoly Antonov, Rabu (17/3). Hal itu dilakukan setelah Presiden AS Joe Biden menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai pembunuh. 

 

 

"Kami berkepentingan untuk mencegah degradasi yang tidak dapat diubah jika Amerika menyadari risiko yang terlibat," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova.

Dia mengatakan pemerintahan Biden telah berkuasa selama hampir dua bulan. "Tonggak simbolis 100 hari sudah dekat, dan ini adalah alasan yang baik untuk mencoba menilai, di mana tim Joseph Biden berhasil, dan di mana gagal," ujarnya.

Baca berita selengkapnya di sini.

BONUS 6. Ini Kata Pengamat Soal Pencatutan Pengacara oleh Demokrat

JAKARTA -- Pengamat politik, Adi Prayitno, mengatakan pencatutan empat nama pengacara kondang oleh Partai Demokrat versi KLB adalah upaya untuk berebut SK Kemenkumham. Namun, dia menyangkal jika hal tersebut bisa melemahkan kubu AHY walaupun terjadi.

"Secara kasat mata Demokrat kubu AHY tetap kuat karena pengurus dan AD/ART yang sah sudah terdaftar di kemenkumham," ujar dia kepada Republika, Rabu (17/3).

Adi mengatakan, penunjukan pengacara kondang diartikan bahwa kubu Moeldoko sedang serius menghadapi proses hukum ke depannya. Terlebih, ketika secara hukum kubu AHY yang ia sebut jauh diuntungkan.

"Publik melihatnya nyaris tak ada celah menggugat," tutur Direktur Eksekutif Parameter Politik itu.

Oleh sebab itu, kubu AHY saat ini disebutnya tetap merasa percaya diri karena memang tak ada celah. Walaupun, Adi tak menampik jika berbagai kemungkinan ke depannya tetap bisa terjadi.

Baca berita selengkapnya di sini.

 
Berita Terpopuler