NGO Myanmar: 202 Orang Tewas Sejak Kudeta Militer

REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Kelompok masyarakat sipil pengawas tahanan politik di Myanmar menyampaikan, pada Rabu (17/3), warga Myanmar yang tewas telah mencapai lebih dari 200 orang sejak kudeta militer 1 Februari lalu.

Data Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP) menyebutkan, hingga Selasa malam (15/3), 202 orang telah tewas, dengan tambahan 2 orang tewas dari data sehari sebelumnya. Korban lebih lanjut akan ditambahkan saat dikonfirmasi.

Selanjutnya, hingga 16 Maret, AAPP melaporkan total 2181 orang telah ditangkap, didakwa atau dihukum sehubungan dengan percobaan kudeta militer pada 1 Februari,.

“Tahanan belum diizinkan untuk bertemu dengan kerabat dan perwakilan hukum mereka, tidak ada yang tahu di mana, karena begitu banyak orang ditahan,” kata AAPP dalam pernyataannya.

AAPP juga melaporkan militer melakukan penggerebekan dan menembakkan senjata ke jalan di kota Dawbon dan Dagon Myothit, Wilayah Yangon. Selanjutnya di Moggok, kawasan Mandalay, beberapa orang mengalami luka-luka akibat tembakan senapan mesin pihak keamanan yang mengarh ke rumah-rumah dan jalan-jalan.

“Beberapa orang yang terluka ditangkap dan meninggal tanpa akses perawatan medis, beberapa orang meninggal karena disiksa selama interogasi,” lapor AAPP.

“Orang-orang di Burma (nama lain dari Myanmar) setiap hari diserang dan dibunuh secara tidak manusiawi oleh kudeta junta,” tambah AAPP.

Rezim kudeta Myanmar sebelumnya menambah pemberlakuan darurat militer di sembilan kota di Yangon dan Mandalay pada Senin, sehari setelah pasukan keamanan menembak mati hampir 40 pengunjuk rasa menuntut pemulihan pemerintahan sipil.

Saluran TV pemerintah MRTV dan Myawaddy mengumumkan darurat militer di kota-kota Aungmyay Thazan, Chan Aye Thazan, Maha Aung Myay, Pyi Gyi Tagon, dan Chan Mya Thazi di Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar.​​​​​​​

Darurat militer juga diumumkan di kota-kota Dagon Utara, Okalapa Utara, Dagon Selatan, dan Dagon Seik Kan Yangon.