Anggota Dewan Soroti Soal Keamanan Vaksin AstraZeneca

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Nur Yasin menyoroti soal adanya kasus pembekuan darah setelah divaksin AstraZeneca. Nur menilai pemerintah perlu memastikan keamanan AstraZeneca sebelum disuntikkan ke masyarakat.

"Apa itu juga ada bedanya Astrazeneca keluaran Korea dengan yang Jerman? Apa yang membeku itu keluaran Jerman misalnya, nah ini perlu dijelaskan, kami banyak dapat pertanyaan dari masyarakat di dapil kami," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, Menteri Tenaga Kerja, BPOM, Kadin, Apindo, Senin (15/3).

Hal serupa juga dipertanyakan Anggota Komisi IX Fraksi PDIP, I Ketut Kariyasa Adnyana. Kariyasa mempertanyakan sikap pemerintah terkait vaksin AstraZeneca.

"Beberapa negara di eropa dan negara di Asia Tenggara sementara menghentikan vaksin AstraZeneca, nah ini apakah sikap pemerintah apakah sama dengan sikap dengan negara negara yang di eropa terhadap vaksin ini?" ungkapnya.

Sementara itu Anggota Komisi IX Fraksi Partai Golkar Yahya Zaini beranggapan proses screening vaksin AstraZeneca berbeda dengan vaksin Sinovac yang  dilakukan secara ketat. Yahya juga menyoroti isu kehalalan pada vaksin AstraZeneca.

"Di AstraZeneca ini tidak ada isu halal pak, apakah AstraZeneca ini sudah diperiksa oleh MUI tentang kehalalannya. Saya minta selama belum ada pemeriksaan sertifikasi dari MUI mengenai kehalalan jangan didistribuskan kepada masyarakat sebab ini sensitif pak karena ini masuk ke Biofarma ini menjadi kunci juga Pak," ungkapnya.

Sebelumnya Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin angkat bicara soal ditangguhkannya vaksin AstraZeneca di beberapa negara. Terkait distribusi vaksin AstraZeneca, Budi mengatakan sampai saat ini Kemenkes masih menunggu hasil penelitian yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan World Health Organization (WHO).

"Untuk konservativismenya BPOM menunda dulu implementasi AstraZeneca sambil menunggi konfirmasi dari WHO. Mudah-mudahan dalam waktu singkat dapat keluar," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Senin  (15/3).

Sementara terkait isu kehalalan vaksin AstraZeneca, Kemenkes juga masih menunggu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Budi mengungkapkan, dalam waktu dekat MUI akan mengeluarkan fatwa terkait kehalalan vaksin AstraZeneca.

"MUI akan rapat, harusnya ada rapat dalam besok atau lusa, sehingga fatwanya bisa dikeluarkan MUI dalam dua hari kedepan ini," ucapnya.