Myanmar Minta India Pulangkan Polisinya yang Melarikan Diri
Polisi Myanmar mencari perlindungan untuk menghindari perintah dari junta militer
REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYITAW — Pihak berwenang Myanmar meminta India untuk mengembalikan sejumlah petugas polisi yang dilaporkan melarikan diri dengan melintasi perbatasan menuju negara itu.
Menurut seorang pejabat di wilayah timur laut India, terdapat polisi Myanmar yang mencari perlindungan untuk menghindari perintah dari junta militer pasca kudeta terjadi awal Februari lalu. Sejauh ini ada 30 polisi dan anggota keluarga mereka datang ke seberang perbatasan dalam beberapa hari terakhir, menyusul tindakan keras militer terhadap para pengunjuk rasa yang menentang kudeta.
Dalam surat yang diberikan oleh pihak berwenang Myanmar terhadap pejabat di distrik Falam, India, disebutkan bahwa negara Asia Tenggara itu meminta pengembalian sebanyak delapan polisi. Hal itu dikatakan penting untuk menjaga persahabatan antara dua negara.
Lebih lanjut, surat tersebut menyebutkan bahwa pihak berwenang Myanmar mengatakan bahwa memiliki informasi tentang delapan personel polisi yang menyebrang ke India. Dikatakan bahwa empat polisi di antaranya berusia 22 dan 25 tahun, selain itu salah satunya adalah petugas perempuan.
“Untuk menjalin hubungan persahabatan antar kedja negara tetangga, Anda dengan hormat diminta menahan delapan personel polisi Myanmar yang telah tiba di wilayah India dan menyerahkannya kepada kami,” ujar pernyataan dalam surat tersebut, dilansir Gulf Today, Sabtu (6/3).
Sementara itu, pejabat distrik Falam masih menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri India. Hingga saat ini baik Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Luar Negeri negara Asia Selatan itu belum memberikan komentar terkait masalah ini.
Kudeta militer terjadi di Myanmar setelah ketegangan yang meningkat antara pemerintah sipil dan militer, akibat pemilihan umum yang hasilnya disengketakan. Negara yang juga dikenal sebagai Burma itu sebelumnya berada di bawah kepemimpinan militer hingga reformasi demokrasi dimulai pada 2011.
Setelah penangkapan para pemimpin pemerintahan sipil, termasuk diantaranya pemimpin de facto sekaligus penasihat negara Aung San Suu Kyi, militer Myanmar mengatakan akan menyerahkan kekuasaan kepada panglima tertinggi Min Aung Hlaing. Sengketa pemilihan dimulai setelah November 2020, di mana, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi memenangkan cukup kursi untuk membentuk pemerintahan.
Kemenangan itu dinilai oleh militer terjadi karena kecurangan dan kemudian mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan atas hal ini. NLD telah menyerukan pembebasan segera para pemimpin pemerintahan sipil yang ditangkap oleh militer. Sejumlah negara telah mengecam kudeta militer yang terjadi Myanmar.