Moeldoko yang Disebut Andi Arief Masih Ingin Kuasai Demokrat

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Ali Mansur, Rizky Suryarandika

Kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali menyuarakan upaya pengambilalihan Partai Demokrat bukan bualan. Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) Partai Demokrat Andi Arief menegaskan, menemukan sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa gerakan kudeta akan dimulai dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara.

Andi mengatakan, menemukan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko bersama Jhoni Allen Marbun, Max Sopacua, Darmizal, dan Marzuki Alie merencanakan gerakan tersebut di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Namun, pertemuan tersebut menggunakan nama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).

"Ini bukan desas-desus, Pak Moeldoko dan sebagian kader akan melakukan kudeta. Temuan tim kami terjadi di Hotel The Hill di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang," ujar Andi lewat akun Twitter yang sudah dikonfirmasi, Kamis (4/3).

Kabarnya, pertemuannya akan digelar selama tiga hari pada Kamis, Jumat, Sabtu. Namun, dalam cicitannya tersebut, Andi tak mengungkap waktu pertemuan mereka yang mengatasnamakan GAMKI.

"Rencana mereka akan check in hari Jumat, info reception. Pada jam 24.00 WIB ditemukan di lapangan ajudan Jhoni Allen, yaitu Roy Simanjuntak dan Ketua GAMKI Sumut Landen Marbun lagi meninjau hal kegiatan acara," ujar Andi.

Baca juga : 'Orang Meninggal Kok Jadi Tersangka?'

Hal tersebut terbukti dari salinan tiket pesawat yang menyebut Moeldoko menuju Bandara Kualanamu. "Mudah-mudahan Pak Jokowi dan Pak Mensesneg tidak tahu soal keberangkatan Pak Moeldoko ke Sumatra Utara dalam rangka mengambil alih kepemimpinan AHY di Partai Demokrat," ujar Andi.

Pertemuan tersebut akan terjadi pada 4 hingga 6 Maret 2021. Mereka disebut Andi akan melakukan check in ke lokasi pertemuan pada Jumat (5/3).

Di lokasi tersebut, pihak Andi tak menemukan atribut Partai Demokrat dan tidak ditemukan pula daftar nama Ketua DPC Partai Demokrat di Sumatra Utara. Ia mengkritik cara-cara yang digunakan oleh Moeldoko untuk mengambil alih kepemimpinan partai berlambang bintang mercy itu.

"Bayangkan untuk mengudeta Demokrat menggunakan dan memanipulasi nama GAMKI pun dilakukan. Seperti diketahui, DPD dan DPC Demokrat resmi semua solid tidak mengikuti KLB nekat ini," ujar Andi.

Ia juga mengatakan, ada pihak yang tengah berburu kekuasaan dengan cara tak lazim, yaitu lewat forum kongres luar biasa (KLB).

"Suara 7,8 persen Partai Demokrat yang sedang diburu dan akan dijual agar bisa nyapres," ujar Andi.

Klaim mantan-mantan kader Partai Demokrat, seperti Jhoni Allen Marbun yang menyebut KLB dapat digelar, menurutnya, salah. Pasalnya, untuk menggelar forum tersebut, perlu persetujuan Majelis Tinggi Partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca juga : Demokrat tak akan Gugat Balik yang Melaporkan

"Konsep majelis tinggi kunci agar cara brutal pengambilalihan bisa dicegah. Majelis tinggi jadi penjaga ideologi sekaligus kontinuitas partai, niat Jhoni Allen sudah kita antisipasi," ujar Andi.

Jika tak mendapatkan izin dari SBY, ia memastikan bahwa penyelenggaraan KLB ditegaskannya ilegal. "KLB harus dapat izin ketua majelis tinggi partai, dalam hal ini Pak SBY. Kalau tidak ada izin majelis tinggi, KLB adalah kerumunan ilegal," ujar Andi.

Tudingan kepada Moeldoko bukan kali ini saja diluncurkan Demokrat. Pada awal bulan lalu,  Moeldoko sudah menggelar keterangan pers membantah tudingan dari Demokrat kepadanya.

Ia mengaku marah dengan tudingan yang menyebut dirinya ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Ia memberi peringatan kepada pihak-pihak yang melayangkan fitnah kepadanya.

"Juga marah (saya), jadi saya ingatkan, hati-hati. Jangan memfitnah orang, hati-hati, saya ingatkan itu," ujar Moeldoko menegaskan di kediamannya, di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2).

Menurutnya, tidak tepat jika pertemuannya dengan kader dan mantan kader Demokrat dilihat sebagai upaya kudeta partai. Apalagi, ia bukan merupakan kader yang dapat dipilih menjadi ketua umum.

"Saya ini siapa, saya ini apa (di Demokrat), biasa-biasa saja. Di Demokrat ada Pak SBY, ada putranya Mas AHY," ujar Moeldoko.

Pertemuan tersebut disebutnya sebagai ajang perbincangan biasa tanpa embel-embel kepala KSP. Meski diakuinya, ia dan pihak yang ditemuinya membicarakan internal partai.

Hari ini Ketua umum Partai Demokrat AHY dilaporkan ke Bareskrim Polri atas kasus dugaan pencemaran nama baik Marzuki Alie. Tidak hanya AHY, Marzuki juga melaporkan tiga pejabat dan satu orang kader Partai Demokrat.

"Yang saya bisa sampaikan lima orang. Satu orang kader bukan pengurus, empat orang pengurus teras Partai Demokrat... ya salah satu yang akan kita laporkan AHY salah satunya," ungkap pengacara Marzuki Alie, Rusdiansyah saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/3).

Menurut Rusdiansyah pelaporan tersebut dilakukan usai kliennya dipecat dari Partai Demokrat beberapa waktu lalu. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi dasar Marzuki Alie ingin melaporkan kelima orang tersebut. Antaranya, Marzuki Alie merasa dituduh melakukan upaya kudeta terhadap kepemimpinan Partai Demokrat

"Sampai detik ini pihak-pihak yang menuduh belum bisa membuktikan dimana, kapan Pak Marzuki bertemu dengan siapa ingin melakukan kudeta," tegas Rusdiansyah.

Bahkan, kata Rusdiansyah, kliennya sudah menyampaikan kepada pihak-pihak tersebut untuk tidak menuduh sembarangan. Karena bagaimanapun juga, meski sebagai kader biasa, tapi Marzuki Alie pernah menjabat sebagai Ketua DPR RI, dan juga pernah menjabat sebagai Sekjen Partai Demokrat.

"Tidaklah jelek-jelek amat harusnya di mata Partai Demokrat dan beliau juga harusnya bisa dihubungi, tidak ada proses tabayun terhadap diri beliau (Marzuki Alie)," ungkap Rusdiansyah.

Lanjut Rusdiansyah, pada tanggal 24 Februari lalu, terlapor mengatakan di beberapa media akan memecat kader yang berkhianat dengan Partai Demokrat. Kemudian pada tanggal 26 Februari, Marzuki Alie dipecat dengan tidak hormat dan disampaikan melalui rilis media. Padahal di surat keputusan pemberhentian tidak ada kata-kata seperti itu.

"Judul rilisnya itu Demokrat memecat penghianat partai, padahal di surat keputusan pemberhentian klien kita tidak ada kata-kata seperti itu. Inilah yang melatarbelakangi kita sampai ke Bareskrim Polri," tutur Rusdiansyah.

Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menyarankan AHY memperkuat soliditas partai usai pemecatan terhadap tujuh kader. Karyono mengingatkan AHY akan potensi konflik internal akibat tindakan tersebut.

Karyono menganalisa tindakan pemecatan kader yang dianggap membangkang biasa terjadi di sebuah partai. Tujuannya guna menegakkan disiplin partai. Keputusan pemecatan juga demi stabilitas internal Demokrat.

"Pemecatan tersebut dilakukan di tengah dorongan KLB yang kian menguat. Tujuannya adalah untuk mengamankan status quo yakni posisi AHY sebagai ketua umum partai Demokrat," kata Karyono dalam keterangan pers, Kamis (4/3).

Karyono menilai pemecatan sejumlah kader malah memantik gelombang perlawanan di internal Demokrat. Ia menduga pihak-pihak yang tak puas atas kepemimpinan AHY bakal mencari dukungan.

"Yang mesti diantisipasi adalah menyatunya pelbagai kelompok berpengaruh yang tidak puas, baik dari dalam maupun dari luar. Jika ini tidak berhasil dikelola dengan baik, maka bisa menggoyahkan benteng pertahanan kubu Cikeas," ujar Karyono.

Karyono menduga konflik internal partai akan diredam oleh SBY yang masih cukup berpengaruh di Demokrat. Konflik ini sekaligus menjadi ajang pendewasaan politik bagi AHY.

"Diperlukan kepiawaian kubu AHY dalam mengelola konflik. Tidak hanya AHY yang diuji, tapi kelihaian dan pengaruh SBY menjadi taruhannya, SBY adalah benteng terakhir untuk mengamankan AHY sebagai ketua umum," ucap Karyono.

Demokrat baru saja memecat enam kadernya karena dugaan berusaha melengserkan AHY dari kursi ketua umum. Mereka adalah Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya. Adapun Marzuki Alie diberhentikan dengan tidak hormat karena pelanggaran etika. Marzuki pada hari ini akhirnya melaporkan AHY ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik.