Junta Militer Myanmar tak Takut Sanksi Internasional

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Junta militer Myanmar siap untuk menerima sanksi dari dunia internasional terkait kudeta yang mereka lakukan pada 1 Februari lalu. Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar Christine Schraner Burgener mengatakan, dalam percakapan dengan wakil panglima militer Myanmar Soe Win, dia telah memperingatkan bahwa militer akan menghadapi tindakan keras dari beberapa negara dan isolasi sebagai tanggapan atas kudeta,

"Jawabannya adalah, 'kami terbiasa dengan sanksi dan kami bisa selamat'. Ketika saya juga memperingatkan bahwa mereka akan diisolasi (oleh dunia internasional), jawabannya adalah 'Kita harus belajar berjalan hanya dengan beberapa teman'," ujar Burgener.

Burgener mengatakan, Soe Win menyatakan bahwa junta akan mengadakan pemilihan umum ulang setelah satu tahun. Burgener terakhir berbicara dengan Soe Win melalui sambungan telepon pada 15 Februari. Kini, Burgener berkomunikasi dengan junta militer Myanmar menggunakan surat.

Kudeta militer terjadi di Myanmar pada 1 Februari yang menggulingkan pemerintahan sipil. Militer menangkap pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan sejumlah tokoh politik berpengaruh lainnya. Selain itu, militer sempat mematikan layanan internet untuk membungkam kritik para aktivis dan masyarakat di media sosial. Kudeta militer tersebut menuai kecaman dan aksi protes besar-besaran di Myanmar.

Militer menyatakan, kudeta dilakukan karena ada kecurangan dalam pemilu 8 November, yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi. Komisi Pemilihan Umum Myanmar menolak tuduhan tersebut.

Baca juga : Indonesia Desak Militer Myanmar Hentikan Tindakan Kekerasan

Burgener menduga, militer Myanmar berupaya untuk melumpuhkan NLD dengan menangkap sejumlah tokoh-tokoh utama partai tersebut. Pada akhirnya NLD akan dilarang dan militer mengadakan pemilihan umum ulang untuk meraup suara serta berkuasa.

“Jelas, menurut saya, taktiknya sekarang adalah menyelidiki orang-orang NLD untuk memenjarakan mereka. Pada akhirnya NLD akan dilarang dan kemudian mereka mengadakan pemilihan baru, di mana mereka ingin menang, dan kemudian mereka dapat terus berkuasa," kata Burgener.

Negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat (AS), Inggris, Kanada, dan Uni Eropa (UE), telah menerapkan atau sedang mempertimbangkan sanksi yang ditargetkan untuk menekan militer Myanmar dan sekutu bisnisnya.

Dewan Keamanan PBB menyuarakan keprihatinan atas keadaan darurat di Myanmar. Namun mereka tidak mengutuk kudeta tersebut karena ditentang oleh Rusia dan China, yang memandang perkembangan itu sebagai urusan dalam negeri Myanmar.

"Saya berharap mereka menyadari bahwa ini bukan hanya urusan internal, tapi juga mengenai stabilitas kawasan," kata Schraner Burgener tentang China dan Rusia.