ASEAN Desak Myanmar Cari Solusi Damai dan Cegah Kekerasan
ASEAN juga meminta militer Myanmar membebaskan semua tokoh politik yang ditahan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- ASEAN pada Selasa malam (2/3) meminta semua pihak di Myanmar mencari solusi damai melalui dialog konstruktif demi menjaga kepentingan masyarakat menyusul kekerasan yang dipicu kudeta 1 Februari.
“Kami menyatakan keprihatinan atas situasi di Myanmar dan meminta semua pihak untuk menahan diri dalam memicu kekerasan lebih lanjut,” ujar pernyataan resmi ASEAN seusai pertemuan tingkat menteri luar negeri bersama junta militer Myanmar.
ASEAN juga mengangkat seruan PBB agar militer Myanmar membebaskan semua tokoh politik yang ditahan sejak kudeta berlangsung.
“Kami juga menggarisbawahi pentingnya upaya berkelanjutan Myanmar dalam menangani situasi di Negara Bagian Rakhine, termasuk memulai proses repatriasi, secara sukarela, aman dan bermartabat sesuai dengan perjanjian bilateral dengan Bangladesh,” terang pernyataan ASEAN.
NGO pengawas tahanan politik di Myanmar menyampaikan sebanyak 1.213 orang telah ditangkap, didakwa atau dihukum sehubungan dengan kudeta militer sejak 1 Februari hingga 1 Maret 2021.
Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP) melansir sebanyak 913 orang masih dipenjara atau menghadapi tuntutan, termasuk 4 orang yang telah divonis. Selain itu, AAPP menyebut setidaknya 30 orang tewas akibat kekerasan dan tindakan keras sewenang-wenang sejak kudeta militer terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu.
“AAPP memberikan penghormatan kepada para pahlawan yang mengorbankan nyawa dan kebebasannya untuk memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia,” ujar AAPP.