Presiden Armenia Tolak Pecat Pejabat Militer Usai Isu Kudeta

REPUBLIKA.CO.ID, YEREVAN -- Presiden Armenia, Armen Sargsyan, menolak perintah Perdana Menteri, Nikol Pashinyan, memecat kepala staf umum angkatan darat untuk kedua kalinya, Selasa (2/3). Desakan pemecatan itu muncul setelah klaim kudeta yang diakui Pashinyan dilakukan oleh militer.

Kepresidenan Armenia dalam pernyataannya mengatakan, krisis politik akibat keputusan pemberhentian Kepala Staf Umum Onik Gasparyan harus diselesaikan. "Presiden telah memutuskan untuk tidak menandatangani rancangan keputusan itu," kata pernyataan itu dikutip dari Anadolu Agency.

Pernyataan tersebut menegaskan, Sargsyan bertemu dengan Pashinyan, Gasparyan, dan komandan Angkatan Bersenjata untuk membahas masalah tersebut. Presiden pun akan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi tentang masalah tersebut.

"Kesenjangan hukum yang mungkin tidak dapat diabaikan," ujar pernyataan kantor presiden.

Menurut para pengacara di Armenia, keputusan yang disetujui oleh perdana menteri dapat mulai berlaku setelah tiga hari karena masa berlaku undang-undang. Dalam konteks ini, Gasparyan diperkirakan akan meninggalkan kantor pada Kamis (4/3).

Perselisihan pemecatan Gasparyan terjadi setelah dia menyerukan pengunduran diri terhadap Pashinyan pekan lalu juga merambat ke bagian pemerintahan lainnya Pashinyan dan Sargsyan pun akhirnya berkonflik atas masalah tersebut.

Meskipun Sargsyan menolak perintah Pashinyan untuk memecat kepala staf umum, perdana menteri kembali mengirimkan keputusan yang sama kepada presiden. Pendukung pemerintah dan oposisi akan mengadakan demonstrasi di Yerevan pada waktu yang sama.

Masalah tersebut bermula pada awal pekan ini, ketika Gasparyan bersama dengan komandan senior lainnya, merilis pernyataan yang menyerukan pengunduran diri Pashinyan. Pashinyan mengecam seruan militer sebagai upaya kudeta dan mendesak para pendukungnya turun ke jalan untuk melawan. Dia kemudian mengumumkan pemecatan kepala staf umum di Facebook.