Wapres Ingatkan Tantangan Besar Kawasan Industri Halal

IHRAM.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan tantangan yang harus diantisipasi setelah pembentukan kawasan industri halal (KIH) maupun zona-zona halal di dalam kawasan industri yang sudah ada di berbagai daerah. Menurut Wapres, yang penting diperhatikan adalah bagaimana mengisi kawasan atau zona tersebut dengan berbagai industri produk halal.

"Jadi setelah kawasan industri halal ditetapkan maka tantangan berikutnya adalah bagaimana kita dapat segera mengisi kawasan industri halal ini dengan berbagai produsen industri produk halal. Inilah tantangan yang sesungguhnya," kata Ma'ruf saat menghadiri Webinar UIN Sunan Ampel Surabaya bertajuk 'Menyongsong Industri Halal Jawa Timur' secara daring, Rabu (3/3).

Karena itu, Wapres meminta hal ini menjadi perhatian berbagai pihak dalam menyusun kawasan industri halal maupun zona halal di suatu kawasan. Meskipun KIH, kata Ma'ruf, adalah implementasi dari fokus pertama pengembangan industri produk halal, namun harus tetap dipikirkan secara matang. Sebab, pembentukan kawasan industri halal bertujuan agar seluruh layanan yang berhubungan dengan kehalalan produk berada dalam satu atap atau one stop service.

Wapres pun mengaku senang dengan telah ditetapkannya salah satu kawasan industri halal oleh Kementerian Perindustrian berlokasi di Sidoarjo, Jawa timur yaitu SAFE and LOCK Halal Industrial Park (HIP). Begitu juga kawasan industri lainnya yang telah ditetapkan sebagai kawasan industri halal oleh Kementerian Perindustrian adalah Modern Cikande Industrial Estate di Serang, Banten.

Maruf menyebut, saat ini, pengembangan industri produk halal bukan semata-mata untuk produk halal itu sendiri, tetapi bertujuan untuk untuk menggerakkan industri domestik yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong perekonomian nasional.

Selain itu pengembangan industri produk halal juga bertujuan untuk melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah dalam rantai pasok industri halal global (halal value chains).

"Semua peluang ini harus ditangkap oleh seluruh pemangku kepentingan di Jawa timur dalam rangka menuju salah satu pusat produk halal di Indonesia," kata Ma'ruf.

Ia menilai, untuk KIH Provinsi Jawa timur memiliki daya saing industri karena tersedianya SDM yang baik, sumber daya alam yang melimpah, serta tersedianya infrastruktur jalan, pelabuhan dan bandara yang memadai.

Karenanya, ia mengharapkan pemerintah daerah Jawa Timur dapat segera mendorong agar semua fasilitas yang dibutuhkan di dalam suatu kawasan industri halal dapat segara terpenuhi. Ia mencontohkan fasilitas lembaga pemeriksa halal termasuk ketersediaan penyelia halal, laboratorium, instalasi pengolahan air baku halal, layanan keuangan syariah, dan fasilitas lainnya.

"Selain itu, saya harapkan agar pemerintah daerah Jawa Timur aktif dalam mempromosikan kawasan industri halal di Sidoarjo dan memberikan berbagai kemudahan agar para investor dapat segera beroperasi di kawasan ini," kata Ma'ruf.

Kemudian, Ma'ruf menilai tantangan selanjutnya pascapembentukan KIH adalah membangun management information system (MIS) yang terintegrasi. Tujuannya untuk mencatat data produksi maupun nilai perdagangan produk halal yang diproduksi dan diperdagangkan melalui kawasan industri halal ini.

Ma'ruf menilai perlu adanya kodifikasi yang bisa mengintegrasikan sertifikasi produk halal dengan data perdagangan dan data ekonomi, sehingga statistik data perdagangan produk halal melalui kawasan industri ini dapat tercatat dengan baik.

"Hal ini harus kita mulai dengan membangun traceability (ketelusuran) dari mulai raw material berupa hasil pertanian dan perkebunan, produk hewani, produk perikanan dan sumber daya kelautan, kemudian berlanjut ke produk setengah jadi, sampai dengan produk jadi yang siap pakai di tingkat konsumen," ungkapnya.

Sementara, sertifikasi produk halal kata Ma'ruf, diharapkan dapat dimaknai oleh para pelaku usaha sebagai peningkatan nilai tambah dari produk. Sebab, dengan meningkatkan competitiveness akan berujung kepada meningkatnya nilai ekspor produk halal Indonesia.

Untuk itu, ia berharap melalui webinar ini dapat dirumuskan berbagai usulan kebijakan yang dapat membantu pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, termasuk di Jawa Timur. Tujuannya, agar berkembangnya kawasan industri halal dapat menjadi penghela (pull factors) bagi berkembangnya layanan keuangan syariah maupun berkembangnya usaha syariah,  di wilayah Jawa Timur.

"Untuk Pemerintah Daerah Jawa Timur bersama pengelola Kawasan industri halal saya harapkan agar dapat lebih gencar mempromosikan dan mengundang pelaku usaha agar kawasan Industri halal ini secepatnya beroperasi dan menyerap tenaga kerja," kata Ma'ruf.