Demokrat, Marzuki Alie dan Rencana KLB di Bali

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu pendiri Partai Demokrat Hencky Luntungan mengeklaim bahwa persiapan kongres luar biasa (KLB) sudah mencapai 80 persen. Kabarnya, pelaksanaan forum tersebut akan digelar di Bali pada Maret.

"Tinggal waktunya kita start kapan. Cuma sengaja belum diekspose karena ada hal-hal yang boleh diekspose," ujar Hencky saat dihubungi, Selasa (2/3).

Ia mengatakan, pihaknya sudah siap untuk menggelar KLB. Meski begitu, masih ada alternatif tempat gelaran KLB selain Bali, beberapa di antaranya Batam dan Lombok.

Baca Juga: Hencky: KLB Demokrat Solusinya, AHY Pasti Kami Lengserkan

KLB Demokrat, kata Hencky, terbuka bagi siapa saja yang ingin maju sebagai ketua umum, baik dari internal partai berlambang bintang mercy itu maupun eksternal.

"Kesiapan kita yang harus benar-benar siap oleh karena kehadiran dari sekian banyak DPC dari luar daerah. Mereka kan pemilik suara," ujar Hencky.

Mantan sekretaris jenderal Partai Demokrat, Marzuki Alie, mengaku bersedia menjadi calon ketua umum Partai Demokrat dalam kongres luar biasa (KLB) yang rencananya digelar di Bali. Namun, hal tersebut akan dilakukannya selama forum tersebut memenuhi aturan yang ada.

"Itu panggilan, sepanjang KLB kuorum memenuhi aturan," kata  Marzuki saat dihubungi, Selasa (2/3).

Marzuki juga menegaskan, dia akan maju menjadi caketum Partai Demokrat jika memang adanya dorongan dari para kader. Meski begitu, hingga saat ini ia masih belum mengetahui siapa yang mendorongnya maju.

"Kalau saya tidak diminta, saya tidak akan maju. Kalau diminta itu kan berarti panggilan tugas," ujar Marzuki.

Di tempat terpisah, sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra, menyindir sejumlah pihak yang mendorong digelarnya kongres luar biasa (KLB). Ia menegaskan, gerakan pengambilalihan kepemimpinan tersebut tak memiliki hak untuk melakukan hal tersebut.

"KLB itu hak pemilik suara. Ini segelintir petualang politik sisa masa lalu dan mantan-mantan kader, mentang-mentang didukung oknum orang dekat Istana, mau mengadakan KLB, memangnya punya hak suara dari mana," ujar Herzaky.

Demokrat, ditegaskan Herzaky, merupakan partai tokoh di mana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah orang yang melatarbelakangi pembentukannya. Kerja keras bersamanya juga sudah dapat terasa saat ini.

"Dulu yang ikut berjuang bersama SBY, juga sudah mendapat ganjaran. Ada yang dipercayai menjadi menteri dan banyak yang menjadi anggota legislatif," ujar Herzaky.

Herzaky menegaskan, kongres luar biasa (KLB) yang rencananya digelar di Bali oleh kader-kader yang telah dipecat adalah forum ilegal. Juga melanggar konstitusi, karena digelar tak sesuai mekanisme yang ada.

"Kalau para pelaku masih berencana melakukan KLB, sudah pasti itu inkonstitusional dan ilegal. Inkonstitusional karena KLB harus disetujui Majelis Tinggi Partai, yaitu Bapak SBY selaku ketua MTP," ujar Herzaky, Selasa (2/3).

Selain harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat, KLB juga harus mendapatkan izin dan dorongan dari 2/3 dari seluruh 34 DPD dan setengah dari 514 DPC Partai Demokrat. Padahal, 34 DPD sebelumnya sudah menyampaikan ikrar setia di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Jika KLB tetap terlaksana, mereka yang hadir dipastikan bukan merupakan pemilik suara sah. Sehingga, Herzaky menegaskan, forum tersebut ilegal dan tidak memiliki pertanggungjawaban.

"Jadi, untuk mantan kader kami yang baru saja dipecat sebagai kader, jangan umbar pepesan kosong. Sebaiknya waktu yang ada dipakai buat membantu rakyat yang sedang kesulitan," ujar Herzaky.

Partai Demokrat, kata Herzaky, saat ini solid di bawah kepemimpinan AHY. Para kader dan pemilik suara juga mengaku gembira dengan dipecatnya tujuh kader yang dinilai terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai.

"Kami Partai Demokrat sedang fokus bekerja untuk membantu rakyat terdampak Covid-19 dan bencana. Tidak perlu meladeni lagi pepesan kosong dari mantan kader yang baru saja kami pecat," ujar Herzaky.