Tren Penurunan Kasus Setelah Setahun Pandemi Melanda

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Sapto Andika Candra, Fauziah Mursid, Dessy Suciati Saputri, Febrianto Adi Saputro

Hari ini, setahun tepat, setelah kasus 01 Covid-19 muncul Indonesia masih berkutat dengan upaya mengendalikan pandemi. Namun setidaknya setahun berselang angka kasus positif Covid-19 dalam tren penurunan.

Pada Selasa (2/3) ini dilaporkan ada 5.712 kasus baru. Sudah empat hari terakhir, penambahan kasus baru tidak pernah tembus angka 7.000 orang dalam sehari. Bahkan pada Ahad (28/2) lalu tercatat penambahan kasus sebanyak 5.560 orang, terendah sejak akhir Desember 2020.

Meski kapasitas testing belum sepenuhnya pulih, namun tingkat positif atau positivity rate Covid-19 harian juga dilaporkan menurun. Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan angka positivity rate sebesar 19,04 persen pada hari ini.

Dari penambahan kasus hari ini, Jawa Barat kembali menyumbang angka tertinggi yakni 1.654 orang. Posisi kedua ditempati Jawa Tengah dengan 984 kasus baru. Menyusul kemudian, DKI Jakarta dengan 578 kasus, Jawa Timur dengan 412 kasus, dan Kalimantan Timur dengan 412 kasus.

Selain itu, tingkat kesembuhan juga membaik. Pada hari ini tercatat ada 8.948 pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh. Sehingga total pasien sembuh mencapai 1.160.863 orang.

Sementara angka kematian juga bertambah, yakni sebanyak 193 orang meninggal dunia akibat Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Sehingga jumlah kumulatif pasien yang meninggal dengan status positif Covid-19 mencapai 36.518 orang.

Secara umum, memang terlihat ada perbaikan dalam pengendalian Covid-19. Hal ini terlihat dari konsistensi penurunan jumlah kasus aktif. Pada hari ini jumlahnya berkurang 3.429 orang, menjadi 149.645 kasus aktif Covid-19 di Tanah Air. Angka ini jauh menurun dibanding awal Februari lalu, sebanyak 175.000 kasus aktif.

Sementara untuk perkembangan vaksinasi, per hari ini tecatat ada 1,93 juta orang yang sudah mendapat suntikan dosis pertama vaksin Covid-19. Pemerintah menargetkan ada 182 juta penduduk Indonesia yang perlu divaksin sebelum akhir tahun 2021.

Upaya untuk mengendalikan pandemi terus dilakukan dalam berbagai lini. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono menilai stigma masyarakat tentang Covid-19 masih menjadi kendala yang dihadapi.
Dante mengatakan, stigma masyarakat ini menjadi sangat penting karena berpengaruh dalam proses tracing maupun testing yang dilakukan Pemerintah. Sebab, stigma membuat orang menjadi takut atau menjadi merasa dikucilkan ketika dia didiagnosis sebagai Covid-19.

"Jadi akhirnya mereka akan akan mencoba untuk bersembunyi, kemudian menolak untuk ditesting, kemudian menolak untuk dilakukan tracing dan sebagainya, itu adalah suatu kendala besar yang harus dihadapi saat ini," kata Dante dalam dialog 'Ibu Pertiwi di Sewarsa Pandemi' yang disiarkan secara daring, Selasa (2/3).

Dante mengungkapkan stigma ini juga yang masih dirasakan petugas kesehatan di lapangan ketika akan melakukan tracing maupun mengetes masyarakat dari klaster tertentu. Padahal, saat ini Dante menyebut, Pemerintah sedang berupaya memperkuat proses tracing di tingkat Puskesmas dengan mengerahkan semua elemen yang ada di Puskesmas.

Seperti para kader Puskesmas, para Babinsa dan para Babinkamtibmas. "Tetapi yang menjadi kendala dalam proses tracing atau pencarian kasus baru, yang sebelumnya tidak terdeteksi itu adalah stigma masyarakat," kata Dante.

Meskipun, Dante mengakui stigma masyarakat tentang Covid-19 telah banyak berkurang dan bergeser jika dibandingkan pada awal awal pandemi lalu. Sebab, kata Dante, beberapa masyarakat akhirnya sadar untuk mengatasi pandemi Covid-19 butuh kebersamaan semua masyarakat dan Pemerintah.

Ia mengungkapkan, pergeseran stigma antara lain masyarakat sudah sadar jika mendiagnosis lebih dini itu akan mencegah kematian akibat Covid-19. Karena biasanya kematian itu timbul apabila sudah masuk ke stadium lebih lanjut  baru dibawa ke rumah sakit.

"Kesadaran kesadaran itu sudah mulai bergeser sampai sekarang dibandingkan dengan awal-awal dulu tapi mudah-mudahan makin lagi bergeser masyarakat berperan serta untuk melakukan gerakan tracing dan testing ini lebih lebih agresif," kata Dante.

Dalam kesempatan itu, Dante juga menyampaikan rasa duka cita mendalam kepada para korban yang wafat karena pandemi Covid-19. Hingga di satu tahun sejak kasus pertama Covid-19 diumumkan pada 2 Maret 2020, telah ada 1,3 juta penduduk Indonesia terpapar dan 36.525 orang diantaranya meninggal dunia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menegaskan, pemerintah terus berupaya mengendalikan pandemi melalui sejumlah kebijakan. Dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tingkat kabupaten kota, hingga PPKM berbasis mikro dengan melibatkan perangkat pemerintahan sampai unsur terkecil di tingkat RT RW.

“Dan hari-hari ini, pemerintah menggelar vaksinasi massal di seluruh Indonesia,” kata Jokowi melalui akun media sosial Instagramnya.

Vaksinasi massal secara nasional ini telah dilaksanakan sejak 13 Januari lalu. Prioritas pertama yakni diberikan kepada para tenaga kesehatan. Dan di tahap kedua yang saat ini tengah berlangsung, vaksinasi ditujukan kepada 16,9 juta pelayan dan pekerja publik serta 21,5 juta penduduk lanjut usia (lansia).

Meskipun vaksinasi telah mulai berjalan, namun Presiden mengingatkan agar masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan secara ketat seperti memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak serta menghindari kerumunan.

Secara umum penularan virus semakin tinggi terjadi saat liburan panjang. Tingginya lonjakan kasus positif bahkan sempat mengancam terjadinya kelumpuhan sistem dan fasilitas kesehatan di Indonesia. Penanganan Covid-19 di Indonesia ini hampir seluruhnya masih di bawah standar WHO.

Contohnya saja dari segi pelacakan kontak erat, Indonesia hanya memiliki sekitar 5.000 pelacak. Sementara standar pelacakan dari WHO, seharusnya Indonesia memiliki 80 ribu pelacak. Selain itu, total pemeriksaan Covid-19 juga sejauh ini mencapai 10 juta orang yang setara 4 persen populasi. Angka ini pun masih di bawah standar dari WHO.

Dari segi perekonomian, pemerintah berupaya meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi dengan sejumlah kebijakan seperti pemberian bantuan sosial bagi warga miskin yang terdampak PSBB dan juga penggelontoran kartu pra kerja untuk mengurangi dampak PHK.

Ada pula pemberian insentif untuk tenaga kesehatan dan juga santunan bagi keluarga korban Covid-19. Namun upaya tersebut tak berjalan mulus sebab penyaluran insentif bagi nakes pun juga sempat terhambat serta terjadinya kasus korupsi dana bansos oleh Mensos Juliari Batubara saat itu.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Emanuel Melkiade Laka Lena, menilai semakin hari penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah semakin baik. "Berkaitan dengan setahun pelaksanaan penanganan Covid-19 oleh pemerintah dan seluruh komponen masyarakat, tentu kalau kita cermati memang makin lama penanganan Covid di Tanah Air makin baik ya," kata Melki.
 
Ia menuturkan indikator semakin baiknya penanganan Covid itu dibuktikan dengan semakin sedikitnya angka kasus baru, serta tingginya angka kesembuhan. Selain itu angka kematian akibat Covid-19 dan penggunaan tempat tidur baik di isolasi maupun di ICU juga diklaim makin menurut.
 
"Tentu kerja sama dan sinergi antarpihak yang saya kira berjalan dengan baik," ucapnya.
 
Selain itu, dirinya juga mengapresiasi sinergitas antara Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dan Kementerian Kesehatan dalam upaya penanganan Covid-19 di Indonesia. Begitu juga satuan tugas covid-19 yang ada di daerah mulai dari tingkat RT, RW, kampung, kota, hingga provinsi.
 
"Jadi kerja sama dan sinergi semua kelompok inilah yang saya lihat makin lama makin bagus yang kemudian membuat penanganan Covid-19 makin baik di tanah air di seluruh Indonesia," ujarnya.
 
Ia juga berharap dengan sudah dimulainya program vaksinasi dapat membantu percepatan penanganan Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia. Ia optimistis dengan adanya berbagai macam akumulasi keja sama dan berbagai upaya dari semua komponen dan kalangan ini maka semakin bisa membantu mempercepat penanganan pengendalian Covid-19.
 
Sementara itu Wakil Ketua Komisi IX DPR lainnya Nihayatul Wafiroh mengungkapkan Indonesia belajar banyak terkait bagaimana pelayanan kesehatan di Indonesia. Hal itu ia sampaikan sebagai refleksi satu tahun pandemi covid-19 di Indonesia.
 
"Karena kita masih compang-camping di pelayanan kesehatan bagaimana kesiapan tenaga kesehatan kita, bagaimana kemandirian kita yang masih sangat kurang terhadap kesehatan mulai dari tenaga kesehatan, obat-obatan, peralatan kesehatan dan juga hal-hal lainnya," tuturnya.
 
Selain itu ia juga menilai integrasi antarlembaga untuk penanganan covid itu belum berjalan maksimal. "Kita berharap Covid ini memberikan pelajaran buat kita untuk mempelajari negara ini secara kesehatan," ungkap politikus PKB tersebut.