AS Kembali Tekankan Solusi Dua Negara untuk Israel-Palestina

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Antony Blinken melakukan percakapan via telepon dengan Menlu Israel Gabi Ashkenazi pada Senin (22/2). Dalam kesempatan itu, mereka turut membahas isu konflik Israel-Palestina.

Blinken menyampaikan pada Ashkenazi bahwa AS masih berpegang pada solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. "Menekankan keyakinan pemerintahan (Presiden Joe) Biden bahwa solusi dua negara adalah cara terbaik untuk memastikan masa depan Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis, hidup dalam damai bersama negara Palestina yang layak serta demokratis," kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan.

Belum lama ini, AS memperingatkan pencaplokan tanah dan kegiatan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki dapat memperburuk ketegangan. Hal itu pun berpotensi menghambat proses solusi dua negara Israel-Palestina.

"Kami percaya sangat penting untuk menahan diri dari langkah sepihak yang memperburuk ketegangan dan merusak upaya untuk memajukan negosiasi tentang solusi dua negara, termasuk aneksasi tanah, kegiatan permukiman, dan penghancuran properti," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price, dikutip laman Middle East Monitor pada 13 Februari lalu.

Meski AS telah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Price menekankan status akhir dari kota tersebut akan ditetapkan dalam negosiasi. "Status akhir Yerusalem, pada kenyataannya, merupakan masalah negosiasi status akhir. Ini telah menjadi kebijakan lama AS," ujarnya.

Pernyataan Price mulai menunjukkan berubahnya kebijakan AS terkait isu Israel-Palestina. Pada masa pemerintahan mantan presiden Donald Trump, Washington diketahui sangat kentara membela kepentingan politik Israel. Salah satu kebijakan besarnya adalah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Pemerintahan Trump pun berperan penting dalam proses normalisasi Israel dengan Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), Sudan, dan Maroko. Palestina telah menggambarkan normalisasi itu sebagai pengkhianatan terhadap perjuangannya memperoleh kemerdekaan.