Inggris Minta Akses Selidiki Pelanggaran HAM di Xinjiang

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Inggris meminta kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar diberikan akses secara "mendesak dan tidak terkekang" untuk menyelidiki laporan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uighurs di Xinjiang, China. Menteri Luar Negeri Dominic Raab akan merujuk pada laporan pelanggaran di Xinjiang, termasuk kerja paksa, penyiksaan, dan sterilisasi paksa terhadap wanita.

"Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, atau ahli pencari fakta independen lainnya, harus, dan saya ulangi harus diberikan akses yang mendesak dan tidak terkekang ke Xinjiang,” ujar Raab. 

China telah dikecam luas karena mendirikan kamp-kamp interniran di Xinjiang. Beijing mengatakan, kamp-kamp tersebut digambarkan sebagai pusat pelatihan kejuruan untuk membasmi ekstremisme.

China berkali-kali membantah bahwa kamp itu digunakan sebagai kamp konsentrasi. PBB mengatakan, setidaknya 1 juta orang etnis Uighur telah ditahan di Xinjiang. 

Sebelumnya, China melarang siaran BBC News karena menilai pemberitaan yang tidak benar tentang pemerkosaan sistematis dan pelecehan seksual terhadap perempuan etnis Uighur di Xinjiang. Administrasi Radio dan Televisi Nasional China mengatakan, penyelidikan menemukan laporan BBC World News secara serius melanggar peraturan, serta telah merugikan kepentingan nasional negara dan merusak persatuan nasional.

Administrasi Radio dan Televisi Nasional China menyatakan, atas pelanggaran tersebut BBC News tidak memenuhi persyaratan untuk saluran berita asing yang disiarkan di China. Dengan demikian BBC News tidak boleh kembali mengudara di China. Diketahui, BBC World News yang berbahasa Inggris tidak termasuk dalam sebagian besar paket saluran TV di China tetapi tersedia di beberapa hotel dan tempat tinggal.

Pada 3 Februari, BBC News menyiarkan laporan berita tentang dugaan penyiksaan dan pelecehan seksual terhadap wanita Uighur di kamp-kamp penahanan di Xinjiang. Dalam penyelidikan yang didasarkan pada kesaksian saksi, BBC melaporkan tuduhan pemerkosaan sistematis, pelecehan seksual, dan penyiksaan terhadap tahanan perempuan oleh polisi dan penjaga di wilayah barat Xinjiang, China.

Laporan tersebut menggambarkan penyiksaan dengan sengatan listrik, termasuk pemerkosaan. Menurut saksi mata, wanita menjadi sasaran pemerkosaan berkelompok dan sterilisasi paksa. BBC menyatakan kecewa dengan keputusan pemerintah Cina yang melarang siaran saluran berita tersebut. 

Tindakan China yang melarang siaran BBC News mendapatkan kecaman dari Raab. Dalam pernyataannya, Raab mengatakan, keputusan China melarang BBC World News di China daratan adalah pembatasan kebebasan media yang tidak dapat diterima. 

“China memiliki beberapa pembatasan paling parah atas kebebasan media dan internet di seluruh dunia, dan langkah terbaru ini hanya akan merusak reputasi China di mata dunia," ujar Raab.