PBB Sebut Kelaparan Bisa Hapus Peluang Akhiri Konflik Yaman

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyatakan kelaparan besar-besaran dapat menghapus peluang baru untuk mengakhiri perang di Yaman, Kamis (17/2). Padahal Amerika Serikat (AS) telah melakukan langkah baru untuk dengan melepas status teroris pada kelompok Houthi di negara itu.

Kepala bantuan PBB, Mark Lowcock memperingatkan memang ada peluang penting saat ini untuk membantu Yaman bergerak menuju perdamaian abadi. Hanya saja kemungkinan akan hilang.

"Itu akan sia-sia, jika Yaman mengalami kelaparan besar-besaran," kata Lowcock.

Lowcock mengatakan, sekitar 4 miliar dolar AS diperlukan pada 2021 untuk mendanai operasi kemanusiaan. "Yaman sedang menuju bencana kelaparan terburuk yang pernah terjadi di dunia dalam beberapa dekade," katanya.

Ketika kelaparan membayangi pada 2019, Lowcock mengatakan  hal itu dapat dihindari setelah PBB menerima sekitar 90 persen dari 4 miliar dolar yang diminta. Namun, tahun lalu badan dunia hanya menerima sekitar 1,9 miliar dolar AS atau sekitar setengah dari yang dibutuhkan.

Lowcock mengatakan, sekitar 16 juta orang di Yaman akan kelaparan dan 5 juta dari orang-orang itu mendekati dari kelaparan. Sekitar 400 ribu anak di bawah usia lima tahun mengalami kekurangan gizi parah.

"Anak-anak itu berada di minggu dan bulan terakhir mereka. Mereka mati kelaparan," ujar Lowcock.

Peringatan tetang kelaparan warga Yaman ini seiring dengan desakan menghentikan konflik di wilayah itu. “Dukungan internasional untuk mengakhiri konflik sangat diperlukan, dan ini menawarkan kami kesempatan baru untuk membuka kembali ruang untuk solusi yang dinegosiasikan,” kata Mediator Yaman PBB, Martin Griffiths kepada 15 anggota Dewan Keamanan PBB.

Griffiths mengunjungi Teheran bulan ini untuk pertama kalinya sejak menjadi utusan PBB tiga tahun lalu. Dia tidak menyebutkan kunjungannya selama pernyataan Dewan Keamanan publiknya.

Griffiths mengatakan, pihak yang bertikai perlu segera menyetujui gencatan senjata nasional, mengizinkan aliran bahan bakar tanpa hambatan dan komoditas lainnya ke pelabuhan Hodeidah. Kelompok-kelompok tersebut pun perlu mengizinkan lalu lintas komersial internasional untuk menggunakan bandara Sanaa. Griffiths mengatakan masalah ini telah dibahas secara teratur selama setahun terakhir.

“Yang dibutuhkan sederhana dan mendasar adalah kemauan politik untuk mengakhiri konflik ini. Kami tahu butuh keputusan," Griffiths.