Macron dan Hariri Bahas Kendala Bentuk Pemerintahan Lebanon

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Presiden Prancis Emmanuel Macron mengadakan makan malam bersama Perdana Menteri Lebanon Saad al-Hariri pada Rabu (10/2). Mereka membahas krisis di Lebanon dan kendala dalam membentuk pemerintahan baru.

"Presiden Hariri dan Macron membahas kesulitan internal Lebanon yang menghambat pembentukan pemerintah dan kemungkinan cara untuk mengatasinya," ujar pernyataan dalam Twitter resmi Hariri.

Di sela-sela jamuan makan malam yang berlangsung selama dua jam, Macron dan Hariri telah membahas upaya Prancis untuk menyelesaikan krisis di Lebanon. Kepresidenan Prancis tidak memasukkan jamuan makan malam itu ke dalam agenda publik Macron, untuk menjaga privasi. Bahkan, sehari sebelum jamuan makan malam berlangsung, para pejabat menolak untuk memberikan komentar. 

Macron telah menjadi ujung tombak upaya internasional untuk menyelamatkan krisis terdalam Lebanon sejak perang saudara 1975-1990. Macron mencoba menggunakan pengaruh sejarah Paris di Lebanon untuk membujuk para politisi yang berselisih mengadopsi peta jalan dan membentuk pemerintahan baru. Namun upaya tersebut sejauh ini gagal. Pembentukan pemerintahan baru diharapkan dapat memberantas korupsi dan menjadi prasyarat bagi donor internasional termasuk IMF untuk memberikan bantuan senilai miliaran dolar.

Hariri diberikan tugas untuk membentuk pemerintahan baru setelah Perdana Menteri Mustapha Adib mengundurkan diri pada September. Sejauh ini, Hariri berupaya untuk menyusun kabinet dengan adil dan merata. Namun upaya Hariri menuai kendala.

Paris awalnya tidak ingin Hariri mengambil tugas sebagai perdana menteri dan membentuk kabinet. Namun kurangnya kemajuan dalam membentuk pemerintahan yang kredibel membuat Macron menyetujui penunjukkan Hariri sebagai perdana menteri.

Macron mendorong Lebanon segera membentuk pemerintahan baru untuk memperbaiki perekonomian negara yang telah terjerumus dalam krisis. Selain itu, reformasi kabinet juga dibutuhkan untuk mengatasi kemarahan publik atas ledakan di pelabuhan Beirut pada 4 Agustus 2020, yang menewaskan 191 orang.

Warga Lebanon menilai bencana tersebut diakibatkan oleh korupsi di kalangan pemerintah yang sudah berlangsung lama. Selain itu, ada ketidakmampuan di antara kelas politik yang telah gagal membangun negara dan menegakkan supremasi hukum. 

Presiden Prancis telah mengunjungi Beirut sebanyak dua kali sejak terjadi ledakan. Sebelumnya, Macron memperingatkan, Prancis akan memblokir dana pemulihan dari para donor jika tidak ada kemajuan yang dicapai.