Trenggono Laporkan Kinerja Positif KKP kepada DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan sejumlah capaian kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada Komisi IV DPR dalam rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/2).

Trenggono mengatakan Produk Domestik Bruto Perikanan tumbuh positif pada Kuartal IV 2020 yang mana pada Kuartal III terkontraksi sebesar 1,03 persen.

"Sektor perikanan pada Kuartal IV tumbuh 1,06 persen yang ditopang peningkatan produksi perikanan tangkap dan permintaan luar negeri," ujar Trenggono.

Trenggono menyampaikan angka konsumsi ikan nasional pada 2020 juga meningkat menjadi sebesar 56,39 kg per kapita atau naik sebesar 3,47 persen dibandingkan 2019 yang sebesar 54,5 kg per kapita. Kata Trenggono, Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan pada Januari 2021 juga menunjukkan peningkatan dan mencapai lebih dari 100, yakni 102,83 untuk Nilai Tukar Nelayan, dan 101,26 untuk Nilai Tukar Pembudidaya Ikan.

Dari sisi akses terhadap modal usaha, sambung Trenggono, realisasi Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan pada 2020 telah mencapai Rp 5,26 triliun yang disalurkan kepada 173.355 debitur dengan NPL hanya 0,07 persen. 

"Selama Januari 2021 ini saja, KUR yang terealisasi sebesar Rp 365,1 miliar untuk 10.213 debitur atau 11,06 persen dari target 2021 dalam RPJMN sebesar Rp 3,3 triliun," ucap Trenggono.

Kemudian, untuk realisasi penyaluran dana yang dikelola Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) periode serupa sebesar Rp 295,89 miliar kepada 5.462 pelaku usaha kelautan dan perikanan, sedangkan sepanjang Januari ini sudah tersalurkan sebanyak Rp 28,49 miliar kepada 407 pelaku usaha.

"Ini merupakan kinerja yang baik," kata Trenggono.

Trenggono menambahkan, KKP juga berhasil menangkap 109 kapal dalam kurun waktu Oktober 2019-Februari 2021 dalam rangka operasi pemberantasan illegal fishing.

Wakil Ketua Komisi IV yang juga menjadi pemimpin sidang, Dedi Mulyadi, mengapresiasi cara kepemimpinan Trenggono di KKP. Meski mendapatkan penghematan anggaran 2021 sebesar Rp 157 miliar lebih, Trenggono tetap bisa berinovasi dalam mengelola KKP.

Dedi menyebut Trenggono berhasil menginisiasi kebijakan-kebijakan yang out of the box untuk kepentingan menambah pendapatan negara dan kesejahteraan nelayan, seperti penetapan pajak perikanan tangkap dari hasil produksi bukan lagi dari perizinan, serta mencanangkan dana pensiun untuk nelayan.

"Kita paham pak menteri baru memasang target yang luar biasa. Target pendapatan yang sangat tinggi dengan pola-pola logika terbalik. Biasa yang dipajakin izin, kali ini yang dipajaki produksi. Tetapi yang dipajakin adalah nelayan skala besar, bukan yang kecil. Termasuk saya baca beberapa hari lalu tentang dana pensiun bagi para nelayan," kata Dedi.

Dia memuji komitmen Trenggono yang tidak akan mengabaikan kelestarian lingkungan dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan, termasuk cara Trenggono menyikapi isu-isu terkini salah satunya perihal ekspor benih lobster. Dedi menilai Trenggono mampu meningkatkan pendapatan tanpa menghancurkan konservasi, menghentikan ekspor benih lobster, kemudian membuat kerangka acuan untuk PNBP produksi perikanan dan kelautan. 

"Itu salah satu gagasan cerdas, tinggal ditindaklanjuti seluruh kelengkapan yang dimilikinya karena gagasan harus ada perangkat teknis yang melengkapinya," ungkap Dedi.