Turki Berencana Buka Sekolah Kedokteran di Suriah

IHRAM.CO.ID, ISTANBUL -- Turki mengumumkan akan membuka sekolah kejuruan perawatan kesehatan dan fakultas kedokteran di kota Cobanbey (Al-Ra'i) Suriah, dekat perbatasan Turki. Keputusan mengejutkan itu diumumkan di saluran resmi pemerintah Turki, Jumat malam (5/2).

Cobanbey, di Suriah utara di Aleppo, adalah kota yang didominasi Turkmenistan di bawah kendali oposisi Suriah. Sekolah kedokteran akan didirikan di bawah naungan Universitas Ilmu Kesehatan Turki.

Dilansir dari Arab News, Senin (8/2), beberapa ahli menganggap langkah tersebut sebagai dorongan untuk infrastruktur sosial yang rusak di kawasan itu. Ahli lain mengatakan, Turki mungkin menghadapi tuduhan dari Suriah atas campur tangan asing yang melanggar kedaulatan teritorialnya.

Sejak 2018, Turki telah membangun fakultas di universitas Ilmu Kesehatan di Suriah, termasuk di Afrin, Al-Bab dan Idlib. Lagkah itu dilakukan untuk mendorong kembalinya pengungsi Suriah. Lira Turki juga digunakan di distrik Cobanbey dan Al-Bab.

Sebuah kampus universitas didirikan di Al-Bab oleh Universitas Harran Turki untuk menyediakan pendidikan tiga bahasa, yakni bahasa Turki, Arab dan Inggris. Yayasan Diyanet Turki membuka sekolah dasar untuk 1.100 siswa di provinsi barat laut Suriah, Idlib pada November 2020.

Kementerian Kesehatan Turki telah menyelesaikan tiga rumah sakit di Al-Bab, Marea, dan Cobanbey dengan total kapasitas tempat tidur sebanyak 475. Dengan adanya pembangunan rumah sakit ini di wilayah Suriah, Ankara berharap dapat membujuk jutaan pengungsi di Turki untuk kembali ke Suriah, meskipun sejauh ini tidak berhasil.

Menurut analis Timur Tengah Universitas Oxford, Samuel Ramani, proyek infrastruktur dan bantuan kemanusiaan Turki harus mendapat dukungan dari warga Suriah di daerah yang dikuasai pemberontak. Hal itu karena bantuan kemanusiaan melalui organisasi internasional seperti PBB bias berpihak pada rezim Assad dan Rusia.

"Tapi, pemerintah Suriah akan menolak intervensi kemanusiaan Turki dan mengklaim itu sebagai pelanggaran kedaulatan, dan Turki akan menghadapi gesekan dari Rusia dan Iran dalam masalah ini," katanya.

Ramani menilai, bahkan jika Turki merusak kedaulatan pemerintah yang diakui PBB di Suriah, hanya sedikit yang dapat dilakukan oleh komunitas internasional atau lembaga hukum.

"Selain itu, Turki mungkin dapat menggunakan varian Responsibility to Protect untuk membenarkan tindakannya, karena melindungi keamanan manusia dan kesehatan warga sipil Suriah pada saat pemerintah Suriah Assad tidak memenuhi tanggung jawab kedaulatannya untuk melindungi warga sipil," ujar Ramani.

Namun, kantor berita resmi Suriah SANA melaporkan Ahad (7/2) bahwa Suriah dengan tegas menolak keputusan rezim Turki untuk membuka fakultas dan institut, karena ini dianggap tindakan berbahaya dan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan Piagam PBB.

"Keputusan batal ini merupakan kelanjutan dari praktik rezim Turki dalam memicu dan memperpanjang krisis di Suriah," kata laporan SANA, berdasarkan sumber resmi dari Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat.

Suriah menegaskan serangan rezim Turki terhadap kedaulatannya, termasuk pembangunan apa yang disebut (tembok pemisah) dan mengadopsi kebijakan Turkifikasi di sekolah, selain berurusan dengan lira Turki dan membuka otoritas bagi Turkish Post, telah menjadi dalih yang disembunyikan rezim ini untuk membenarkan praktik terorisnya.

Jomana Qaddour, rekan senior non-residen di Dewan Atlantik, mengatakan bahwa pemerintah Turki telah menghubungkan Suriah utara ke negara Turki melalui penyediaan listrik dan air, keamanan, dan pemberian bantuan kemanusiaan secara lebih umum.

"Meskipun ada kebutuhan yang mendesak untuk proyek pendidikan terakreditasi di Suriah, mengingat fakta bahwa begitu banyak siswa telah kehilangan program pendidikan selama bertahun-tahun, penting bahwa setiap inisiatif pendidikan memasukkan pendidik lokal dan kebutuhan penduduk lokal. Kepemilikan lokal dan masukan akan diperlukan agar ini menjadi upaya yang disambut baik oleh warga Suriah," kata sumber itu.

https://www.arabnews.com/node/1805511/middle-east