Jabar Butuh 1.500 Posko Covid-19 di Desa dan Kelurahan

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Selama pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mulai dari 9 Februari hingga 22 Februari 2021, semua desa dan kelurahan di Provinsi Jawa Barat harus membangun pos komando (Posko) Covid-19. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hal tersebut sesuai amanat dari pemerintah pusat yang ingin memaksimalkan PPKM skala mikro untuk mencegah penyebaran Covid-19 di masyarakat.

Menurutnya, selama pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia, mayoritas desa dan kelurahan sudah membangun posko Covid-19. Ia memperkirakan, ada 3.800-an desa dan kelurahannya yang telah memilki posko. "Sehingga butuh sekitar 1.500-an lagi desa dan kelurahan yang belum. Dan pembangunan akan dilakukan dua sampai tiga hari," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan, Senin (8/2).

Pembangunan posko Covid-19 itu, kata dia, seharusnya tidak lama. Setiap desa bisa memaksimalkan dana desa yang selama ini didapat. Penggunaan itu pun sudah sesuai dengan instruksi pemerintah pusat.

Emil mengatakan, posko tersebut nantinya memiliki tugas khusus dengan sumber daya manusia (SDM) yang ada dalam melakukan pencegahan, pelacakan, hingga rekomendasi pengobatan. Emil mengimbau, semua desa dan kelurahan melakukan PPKM skala mikro. Walaupun, tidak semuanya wajib melakukan penutupan aktivitas. "Hanya desa dan kelurahan yang masuk dalam zona merah saja yang akan diminta," katanya.

Terkait penilaian zonasi desa dan kelurahan, kata dia, masing-masing kabupaten/kota akan segera merilisinya. Jadi, nantinya setiap wali kota dan bupati bakal menentukan daerah mana saja yang masuk dalam zona merah hingga zona hijau. "Kita tidak menggunakan data pusat karena masih bercampur dengan kasus lama. Jadi akan menggunakan data lokal, sehingga petanya baru bisa hadir besok," katanya.

Desa yang melakukan penutupan, kata dia, akan ada bantuan sembako bagi masyarakat. Sehingga, mereka tidak harus repot ke luar rumah atau kawasan mencari kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, menurut Emil, pelacakan kasus Covid-19 di Jawa Barat dan daerah lainnya akan dimaksimalkan dengan bantuan dari TNI dan Polri. Sebelumnya pada akhir 2020 rasio tracing hanya 1:3. "Angka ini kemudian naik menjadi 1:5 pada awal Februari 2021," katanya.

Tim pelacakan, kata dia, akan ditambah. Yakni, ada satu tim khusus dari TNI dan Polri yang pekerjaannya hanya memantau dan melacak. Sehingga, diharapkan rasio pelacakan bisa meningkat pesat. "Dan penanggulangan COVID-19 akan baik seiring adanya vaksinasi," katanya.