PBB Desak Somalia Segera Larang Sunat Perempuan

REPUBLIKA. MOGADISHU -- Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Sabtu (6/2) menegaskan kembali seruannya kepada Somalia untuk mengesahkan undang-undang untuk mengakhiri praktik mutilasi alat kelamin perempuan (FGM) di negara itu.

“FGM adalah praktik berbahaya yang melukai anak perempuan dan perempuan dan membahayakan kesehatan mereka seumur hidup merampas hak-hak mereka dan menyangkal kesempatan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka,” Anders Thomsen, perwakilan Dana Kependudukan PBB (UNFPA) untuk Somalia, mengatakan di pernyataan pada Hari Internasional Tanpa Toleransi untuk Mutilasi Alat Kelamin Wanita.

“Saya ingin mengulangi seruan kepada pemerintah Somalia untuk meloloskan toleransi nol terhadap undang-undang FGM dan RUU Pelanggaran Seksual agar bertindak secepatnya untuk mengakhiri praktik dan melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan.”

Menurut Survei Kesehatan dan Demografi Somalia terbaru, 99 persen wanita antara usia 15 dan 49 telah menjadi sasaran praktik yang sangat berbahaya dan tidak dapat diterima ini, ujar pernyataan itu. Data UNICEF menempatkan perempuan yang pernah menjalani FGM di Somalia mencapai 98 persen.

Thomsen menunjukkan bahwa undang-undang yang melarang FGM "telah terjebak dalam proses legislatif selama beberapa tahun."

“Pemberian kerangka hukum yang melarang FGM akan memberdayakan keluarga dan masyarakat untuk berdiri teguh dan menolak untuk membiarkan anak perempuan mereka dipotong, mengakhiri pelanggaran berat hak asasi manusia ini,” kata dia.

Aktivis di Somalia telah berkampanye untuk diakhirinya praktik berbahaya dan meningkatkan kesadaran tentang masalah tersebut.

“Tujuan utama kami saat ini adalah untuk bertemu orang tua Somalia dan memberitahu mereka bahaya dan komplikasi kesehatan dari FGM, dan bagaimana hal itu sebenarnya berbahaya bagi anak perempuan mereka,” Hussein Mohamed, pendiri Stop FGM Somalia, mengatakan kepada Anadolu Agency.

“Ini adalah praktik yang mengerikan, menyakitkan, dan berbahaya yang harus diakhiri.”