AS Desak Pemerintah India Gelar Dialog dengan Petani

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) mendesak pemerintah India untuk mengatasi perbedaan dengan para petani yang berunjuk rasa melalui dialog. Washington mengatakan unjuk rasa damai dan akses internet yang tak dibatasi 'ciri khas demokrasi yang berkembang'.

Puluhan ribu petani berkemah di pinggir ibu kota New Delhi selama berbulan-bulan. Mereka menuntut pemerintah mencabut undang-undang pertanian baru yang menurut mereka merugikan petani. Para petani menilai regulasi yang hanya membuat mereka semakin miskin dan menguntungkan perusahaan besar.

Unjuk rasa yang dimulai sejak bulan November tahun lalu itu mungkin tantangan terbesar Perdana Menteri Narendera Modi. Ia mengatakan undang-undang pertanian yang baru diperlukan untuk memoderenisasi pertanian India.

Di Hari Nasional India 26 Januari lalu, unjuk rasa yang biasanya damai berubah menjadi kerusuhan. Sekelompok petani yang mengikuti parade traktor keluar jalur yang sudah ditentukan sebelumnya dan menerobos masuk Benteng Merah, situs budaya India.

Peristiwa itu mengakibatkan ratusan polisi terluka dan seorang pengunjuk rasa tewas. Kabarnya puluhan petani terluka dalam insiden itu tapi polisi tidak mengungkapkan berapa jumlah pastinya. Pemimpin petani mengecam keras aksi kekerasan tapi mengatakan tidak akan menghentikan unjuk rasa.

Sejak itu, pihak berwenang memperketat keamanan di lokasi unjuk rasa. Mereka menambah kawat dan barikade besi untuk mencegah petani masuk ke ibukota New Delhi. Pemerintah India juga membatasi akses internet di lokasi demonstrasi.

"Kami menyadari akses tanpa hambatan ke informasi, termasuk internet, fundamental bagi kebebasan berekspresi dan ciri khas demokrasi yang sedang berkembang," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, seperti dikutip Aljazirah Rabu (3/2) malam.

"Secara umum Amerika Serikat menyambut langkah-langkah yang meningkatkan efisiensi pasar di India dan menarik investasi sektor swasta lebih besar lagi, AS mendorong perbedaan antara pihak diselesaikan melalui dialog," tambahnya.

Kemlu AS mengatakan Negeri Paman Sam mengakui unjuk rasa damai sebagai ciri khas demokrasi. Washington juga mencatat Mahkamah Agung India juga menyadari hal yang sama.

Pekan ini cicitan bintang pop Rihanna mengenai unjuk rasa petani memicu kemarahan pemerintah India. "Mengapa tidak ada yang membicarakan hal ini?" cicitnya pada 100 juta lebih pengikutnya di Twitter.

Aktivis perubahan iklim Swedia, Greta Thunberg dan keponakan Wakil Presiden AS Kamala Harris, Meena Harris juga mencicitkan dukungan mereka pada petani di India. Tidak lama kemudian politisi-politisi India mengajak rakyat India mengecam orang asing yang menurut mereka berusaha memecah belah negara itu.