Saran Pakar Agar Posko Covid Level Desa Bisa Efektif

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Haura Hafizhah, Rizky Suryarandika, Mimi Kartika, Dessy Suciati Saputri

Setelah Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dianggap tidak efektif, pemerintah menjajal cara baru menekan penyebaran kasus Covid-19. Pos komando (posko) desa/kelurahan tangguh Covid-19 menjadi strategi terkini penanganan Covid-19. Desa/kelurahan menjadi pusat komando operasi penanganan Covid-19 yang berfungsi untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi, serta mengeksekusi penanganan Covid-19 di masing-masing daerah.

Pakar Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, mengatakan posko Covid-19 level desa atau kelurahan bisa diterapkan asal pemerintah memiliki konsep yang jelas dan terstruktur kepada masyarakat. Sehingga posko ini berfungsi  sebagaimana mestinya.

"Saya kira ini bisa diterapkan asal konsepnya jelas posko ini apa. Jangan asal ada posko tapi tidak tahu nantinya konsepnya bagaimana. Masyarakat juga harus saling membantu. Di daerah seperti di desa juga harus inisiatif untuk memfasilitasi posko ini," katanya saat dihubungi Republika, Rabu (3/2).

Kemudian, ia melanjutkan Pemerintah Daerah (Pemda) tidak usah menunggu dari Pemerintah Pusat. Pemda bisa bergerak sendiri seperti berkoordinasi dengan kepala desa. Dari situ kepala desa bisa membuat balainya menjadi klinik.

"Nah, klinik itu nantinya menjadi tempat orang yang mengalami gejala ringan Covid-19 seperti tidak bisa mencium apapun dengan indra penciumannya. Jadi, ada tempat untuk karantina pasien Covid-19,"kata dia.

Nantinya, di klinik itu harus ada tenaga kesehatan juga yang mengawasi karantina pasien Covid-19 yang mengalami gejala ringan. Misalnya, ada yang dari Jakarta terus ke kampung halamannya yaitu ke daerah Jepara, Jawa Tengah. Dia mengeluh sakit dan pas diperiksa positif Covid-19.

Maka, orang itu bisa dikarantina di balai yang menjadi klinik itu. Sehingga semakin terdeteksi orang yang bergejala dan mereka bisa dikarantina selama dua minggu. Hal ini bisa mengurangi penyebaran virus Covid-19.

"Ya hal ini saya sudah usulkan dari Maret 2020. Tapi tidak apa-apa belum terlambat kalau memang benar-benar ingin diterapkan," kata dia.

Konsep penanganan yang justru dilakukan dari bawah sebenarnya bukan hal baru. Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Lisman Manurung, menduga pemerintah melihat konsep penanganan level desa dari Vietnam.

Lisman sendiri pernah menyaksikan keandalan desa di Vietnam dalam membina warganya. Keandalan itu dibuktikan dalam menekan laju infeksi Covid-19 di Vietnam. Berdasarkan perhitungan hingga Selasa (2/2), Total kasus Covid-19 di Vietnam hanya mencapai 1.850 kasus, sebanyak 1.460 di antaranya sudah sembuh. Angka kematian pun hanya 35 kasus. Kondisi ini berbeda jauh dari infeksi Covid-19 di Tanah Air yang telah mencapai lebih dari satu juta kasus.

"Konsep itu saya duga diterapkan oleh Vietnam. Vietnam berhasil terunggul di dunia mengatasi Covid bukan karena peran pemerintah, tetapi karena peran kepala desa," kata Lisman.

Lisman optimistis Indonesia sebenarnya bisa meniru Vietnam dalam penguatan desa/kelurahan dalam menekan pandemi. Menurutnya, warga Indonesia telah terbiasa dengan nilai gotong royong sehingga bisa saling bahu membahu mencegah meluasnya Covid-19 sekaligus membantu menangani mereka yang terinfeksi.

"Saya yakin nilai kegotongroyongan yang masih kuat di komunitas pedesaan akan mencapai dua tujuan. Pertama, mengalirnya bantuan langsung ke desa sehingga ada aliran dana, dan kedua, atas usaha mencegah kematian penduduk, mustahil mereka menjadi melupakan gotong royong," ujar Lisman.

Selain di pedesaan, Lisman menganggap nilai gotong royong masih ada di perkotaan atau di level kelurahan. Ia memantau kematian Covid-19 didominasi kelompok menengah hingga kelompok miskin. Sehingga ia berharap kedua kelompok itu saling bantu meredam infeksi.

"Maka langkah itu amat cocok untuk menekan kematian warga. Perkotaan kita terbanyak dihuni kaum menengah dan bawah. 30 persen lahan Jakarta merupakan kawasan kumuh dan padat, yang dihuni oleh 70 persen kalangan berpengasilan menengah dan rendah," ucap Lisman.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, memaparkan, empat fungsi prioritas posko desa/kelurahan tangguh Covid-19. "Posko ini terdiri dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, dan unsur lain yang digerakkan oleh pemerintah daerah seperti BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perekonomian, Puskesmas, PKK, dan komunitas lainnya di bawah komando Satuan Tugas Covid-19 di daerah," ujar Wiku dalam konferensi pers daring, Rabu (3/2).

Ia menjelaskan, secara operasional, fungsi prioritas posko akan mencakup sebagai pendorong perubahan perilaku, layanan masyarakat, pusat kendali informasi, dan menguatkan pelaksanaan 3T (testing, tracing, dan treatment di tingkat desa/kelurahan. Posko-posko yang tersebar secara nasional ini berfungsi mempermudah perubahan perilaku peningkatan kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan pemulihan ekonomi.

Secara struktural, posko terdiri dari kepala desa/lurah sebagai ketua. Wakil ketua dijabat ketua BPBD dan anggota diisi perangkat desa serta elemen masyarakat lainnya, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, karang taruna, bidan desa, ketua RT, serta ketua RW yang masing-masing menjalankan empat fungsi pritoritas posko, didampingi bhabinkamtibmas maupun babinsa.

Wiku melanjutkan, pembentukan posko desa/kelurahan tangguh Covid-19 mempertimbangkan aspek kriteria lokasi, personel, sistem administrasi dan pelaporannya, anggaran, serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas harian. Satgas Penanganan Covid-19 pusat akan memimpin koordinasi seluruh posko secara nasional bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta kementerian/lembaga terkait.

Ia menambahkan, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan pendanaan posko ini dari dana alokasi umum, dana bagi hasil dari anggaran pemerintah kabupaten/kota, atau dana desa. Wiku berharap, pembentukan posko desa/kelurahan tangguh Covid-19 dapat menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di daerah.

"Kiranya pemerintah daerah juga dapat berkoordinasi terkait hal tersebut dengan Kementerian Keuangan demi pembentukan posko sesegera mungkin," tutur Wiku.

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Taufik Majid, mengatakan, pihaknya masih melakukan sosialisasi kepada seluruh kepada desa/lurah terhadap pembentukan posko tangguh Covid-19 ini. Menurut dia, 56 ribu desa yang sudah mendirikan posko pun diminta tetap mempertahankan dan menjaganya.

"Kami mengharapkan seluruh warga desa mendukung apa yang dilakukan pemerintah termasuk pemerintah desa agar kita bisa mengaktifkan kembali, menjaga kembali, dan mempertahankan posko-posko di desa, yang tangguh atau lawan covid melalui relawan yang sudah terbentuk selama ini," ujar Taufik.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto, mengatakan kebijakan penanganan pandemi ini akan terus dievaluasi. Pemerintah, kata dia, akan fokus pada 98 daerah yang saat ini tengah melaksanakan PPKM.

Airlangga juga mengatakan, Presiden menekankan bahwa penanganan pandemi di negara satu dengan lainnya akan berbeda. Upaya penanganan pandemi pun tak memiliki standar yang sama. Karena itu, pemerintah akan menggunakan cara yang dinilai tepat dilaksanakan di Indonesia.

“Presiden menyampaikan bahwa penanganan Covid-19 satu negara dengan negara lain berbeda dan tidak ada rumus yang sama. Sehingga kita melakukan sesuai dengan cara yang dianggap tepat di Indonesia,” kata Airlangga.