Kosovo Normalisasi Hubungan dengan Israel

Kosovo adalah negara mayoritas Muslim.

EPA-EFE/ABIR SULTAN
Kosovo Normalisasi Hubungan dengan Israel. Polisi menghentikan kendaraan di blokade jalan di jalan utama selama penguncian penuh di Yerusalem, Israel, 08 Januari 2021. Meskipun Israel adalah salah satu negara pertama yang menerima vaksin dan sejauh ini telah memvaksinasi satu setengah juta warganya, tingkat Infeksi virus ini meningkat secara drastis dan Israel memasuki penutupan penuh dalam dua minggu.
Rep: Kiki Sakinah Red: Ani Nursalikah

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Kosovo menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Langkah tersebut menjadikan Kosovo sebagai negara mayoritas Muslim terbaru yang menormalisasi hubungan dengan Israel dalam kesepakatan yang ditengahi Amerika Serikat (AS).

Baca Juga

Negara kecil Balkan itu juga mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Meskipun, langkah demikian bertentangan dengan dunia Islam lainnya. Menteri Luar Negeri Israel Gabi Ashkenazi dan mitranya dari Kosovo, Meliza Haradinaj Stublla menandatangani deklarasi bersama menjalin hubungan dalam acara yang diadakan melalui Zoom pada Senin (1/2) waktu setempat.

Ashkenazi mengatakan, dia telah menyetujui permintaan resmi Kosovo untuk membuka kedutaan besar di Yerusalem. Dalam sebuah pernyataan pada 29 Januari 2021, Haradinaj-Stublla juga menyebut soal pengakuan Israel atas Kosovo.

"Pengakuan oleh Israel adalah salah satu pencapaian terbesar bagi Kosovo, datang pada momen penting bagi kami, terima kasih kepada Amerika Serikat, sekutu bersama dan abadi kami," demikian pernyataan Stublla, seperti dilansir di Daily Mail, Selasa (2/2).

Tahun lalu, Israel menandatangani serangkaian kesepakatan yang ditengahi oleh mantan presiden AS Donald Trump untuk membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab, termasuk Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Maroko, dan Sudan. Perjanjian tersebut, yang secara kolektif dikenal sebagai Abraham Accords, memicu kritik di banyak negara mayoritas Muslim yang sebelumnya telah menjauhi Israel karena menentang pendudukan ilegal di Tepi Barat, serta wilayah Lebanon dan Suriah, dan blokade atas Gaza.

 

Pihak Arab dalam Abraham Accords semuanya menyatakan bahwa misi diplomatik mereka di Israel akan berada di Tel Aviv. Posisi itu sejalan dengan konsensus global yang menentang pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, sementara konflik Palestina masih belum terselesaikan.

Yerusalem menjadi sengketa antara Israel dan wilayah Palestina. Israel menganggap seluruh kota itu sebagai ibu kotanya, sedangkan Palestina mengklaim bagian timur kota sebagai ibu kota negara masa depan mereka.

Yerusalem Timur telah diduduki oleh Israel sejak 1967, tetapi Yordania memiliki kendali atas situs-situs suci Islam di seluruh kota tersebut. Pada 6 Desember 2017, Trump secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan kemudian memindahkan kedutaan AS ke sana dari Tel Aviv. Hal itu lantas menuai kecaman dari sebagian besar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pada September 2020, Trump mengumumkan pada pertemuan puncak yang awalnya diselenggarakan untuk membahas soal normalisasi yang telah lama terhenti antara Kosovo dan bekas musuh perangnya Serbia, bahwa Kosovo dan Israel akan menjalin hubungan diplomatik.

Pengumuman tersebut datang bersama dengan janji Serbia untuk mengikuti jejak Washington dalam memindahkan kedutaannya ke Yerusalem pada Juni 2021. Pengumuman itu kemudian sebagian besar menutupi tujuan yang dimaksudkan dari acara tersebut.

Serbia belum memindahkan kedutaannya, lantaran beberapa pejabat mengklaim kesepakatan itu tidak mengikat. Sementara itu, Kosovo juga berjanji untuk mendirikan misi Israel di Yerusalem, sebagai imbalan atas pengakuan Israel karena berusaha untuk lebih melegitimasi deklarasi kemerdekaan tahun 2008 dari Serbia dan status kenegaraan.

 

Pada September 2020, 98 dari 193 negara anggota PBB mengakui Kosovo, termasuk mayoritas negara Barat. Namun, Serbia tidak mengakui Kosovo sebagai negara berdaulat, begitu pula sekutunya, Rusia dan China.

 
Berita Terpopuler