Demokrat Singgung Pihak yang Mabuk Kekuasaan
Kudeta itu dapat menjadi tanda turunnya demokrasi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyayangkan adanya pihak yang berusaha mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat. Apalagi, tudingan ini, menyangkut orang di lingkar Presiden Joko Widodo, yakni Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
"Tolong kalau berdemokrasi dengan cara-cara yang baiklah, seperti yang Pak SBY sampaikan. Kalau misalnya punya kekuasaan atau mabuk kekuasaan ya jangan berlebihan," ujar Herzaky dalam sebuah diskusi, Selasa (2/2).
Menurutnya, jika benar ada oknum di lingkar pemerintahan yang berusaha melakukan kudeta, itu dapat menjadi tanda turunnya demokrasi. Sebab, pihak-pihak yang berseberangan dibungkam suaranya.
"Yang mengaku Pancasilais, sangat Indonesia, tolong kita sama-sama berikanlah ruang buat perbedaan. Jangan melihat ada berbeda, apalagi kayaknya baik apalagi bagus dan didukung rakyat," ujar Herzaky.
Di samping itu, dia menyebut, bahwa surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah dibaca oleh Presiden Joko Widodo. Namun, hingga saat ini, pihaknya belum menerima balasan atau klarifikasi darinya.
"Jadi tolong, yang bisa kita lakukan apa? Kita lakukan apa yang sesuai dengan caranya, hormatilah sistem, mekanisme, jangan berlebihan," ujar Herzaky.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, (AHY) mengatakan, saat ini ada pihak yang mengancam Partai Demokrat. Menurut dia, pihak tersebut adalah gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.
Berdasarkan kesaksian dan testimoni dari pihaknya, dia menyebut jika gerakan tersebut melibatkan pejabat penting pemerintahan. Bahkan, secara fungsional ada yang berada di lingkaran kekuasaan terdekat Presiden Joko Widodo.
Diduga ada lima orang yang menjadi pelaku gerakan ini. AHY menuturkan, lima orang tersebut terdiri atas satu kader aktif Demokrat, satu kader yang tidak aktif selama enam tahun belakang, satu mantan kader yang diberhentikan sejak sembilan tahun lalu karena kasus korupsi, dan satu lagi mantan kader yang keluar dari partai tiga tahun lalu.
"Sedangkan satunya adalah nonkader partai dan seorang pejabat tinggi pemerintahan, sedang kami mintakan konfirmasi kepada Presiden Joko Widodo,” ujar AHY.