4.321 Orang Daftar Jadi Relawan Puskesmas di Jabar

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka pendaftaran relawan yang akan bekerja di Puskesmas sebagai garda terdepan pengentasan Covid-19. Dalam program Puskesmas Terpadu dan Juara (Juara) Pemprov Jabar mencari 500 relawan yang akan ditempatkan di 100 tempat.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar Dewi Sartika, saat ini sudah ada 4.321 relawan mendaftar. Jumlahnya diperkirakan masih akan bertambah karena penutupan pendaftaran baru dilakukan pada 7 Februari 2021.

"Mereka nantinya akan diseleksi dan dilatih secara komprehensif. Relawan ini akan aktif untuk membuatkan 3T (testing, tracing, dan treatment) termasuk kepada mereka yang kontak erat dengan pasien Covid-19," ujar Dewi Sartika dalam peluncuran program Puspa (Puskesmas Terpadu dan Juara) di Puskesmas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Senin (1/2).

Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, selama tahun 2020, Puskesmas sangat keteteran ikut dalam pelacakan terpapar Covid-19. Akibatnya rasio pelacakan pun sangat kecil hanya 1:4.

Artinya, kata dia, dari satu orang yang positif hanya bisa mengecek empat orang saja. Padahal berdasarkan arahan WHO seharusnya rasio ini berada di angka 1:30.  

Untuk meningkatkan rasio, kata dia, maka dicarilah relawan yang akan bekerja di Puskesmas dan membantu pelacakan. Nantinya ada lima orang terdiri dari dua orang yang selama ini bekerja di Puskesmas dan tiga relawan dari luar Puskesmas.

"Kita tidak bisa kalau hanya mengandalkan orang yang eksisting. Makanya kita harus tambah dengan lima orang ini untuk berada di Puskesmas," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.

Emil mengatakan, jumlah Puskesmas di Jabar saat ini sekitar 1.060. Unit tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Jabar yang mencapai 50 juta jiwa. Artinya satu Puskesmas harus melayani 50 ribu jiwa.

Dari jumlah tersebut, kata dia, tidak seluruh Puskesmas bisa mendapat tambahan relawan yang bergelut dengan Covid-19. Musababnya, anggaran yang dimiliki Pemprov Jabar tidak banyak.

"Untuk 500 orang yang ada di 100 Puskemsas ini kita anggarkan Rp 80 miliar. Harapannya ada dukungan dari pak Menkes (Kementerian Kesehatan) agar programnya bisa untuk 1.000 Puskesmas," kata Emil.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi langkah Pemprov Jabar merekrut relawan untuk pelaksanaan 3T dari Puskesmas. Fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama ini bisa memiliki peran di hulu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

Para relawan Puspa diharap bisa berperan dalam penyampaian informasi mengenai Covid-19 kepada masyarakat, sehingga mereka mampu menjaga agar lebih telaten menjaga diri dari paparan virus.

"Jadi ada dua hal strategi yang menjadi peran Puskesmas. Pertama, mendidik masyarakat melakukan 3M. Kedua, melakukan pelacakan, pengetesan, dan imbauan isolasi kepada mereka yang terpapar tapi tidak berat (kondisi badannya)," kata Budi.

Saat ini, kata Budi, kondisi rumah sakit di Indonesia sudah kewalahan untuk menampung seluruh pasien Covid-19. Dari 100 persen orang terpapar hanya 20 persen saja yang bisa ditampung, dan sisanya harus isolasi secara mandiri.

Dengan demikian dua hal yang harus dilakukan para relawan Puspa diharap bisa meminimalisasi penambahan kasus baru Covid-19.

Dengan upaya untuk memutus rantai Covid-19 dari bawah, kata dia, diharapkan upaya mengobati pasien bisa semakin sedikit. Langkah preventif saat ini harus lebih baik dibadingkan kuratif.

Budi berharap, masyarakat bisa tetap sehat agar mampu melakukan berbagai aktivitas, ketimbang mereka alami sakit dan harus terbaring di rumah sakit. Secara ekonomi pun baik karena orang sehat bisa bekerja dengan baik, sedangkan orang sakit harus berdiam di rumah sakit tidak melakukan apapun.

"Maka Puskesmas harus aktif memimpin gerakan membangun rakyat sehat, bukan mengobati mereka yang sakit. Ini yang harus diperjelas," kata Budi.