Pasukan Militer Kepung Ibu Kota Myanmar
Aung San Suu Kyi dan tokoh senior partai dilaporkan ditangkap oleh militer Myanmar
REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYITAW -- Ibu kota Myanmar, Naypyitaw dan kota utama, Yangon dilaporkan telah dikepung tentara di tengah penangkapan para pemimpin partai berkuasa Myanmar, Senin (1/2) dini hari waktu setempat. Sejumlah media internasional melaporkan dengan mengutip para saksi, bahwa perwira militer dikerahkan di kota.
BBC melaporkan, sambungan telepon dan internet terputus di Naypyitaw. Mengutip pernyataan dari anggota keluarga para menteri, Kepala Menteri Regional Myanmar juga dibawa pergi setelah tentara mendatangi rumah mereka.
Koresponden BBC di Asia Tenggara, Jonathan Head, mengatakan, ini terlihat seperti kudeta skala penuh. Meskipun militer berjanji pekan lalu untuk mematuhi konstitusi.
Di bawah konstitusi itu, memang militer memiliki kekuatan signifikan untuk mengumumkan keadaan darurat. "Tetapi menahan para pemimpin politik seperti Suu Kyi adalah langkah yang provokatif dan sangat berisiko, yang mungkin akan ditentang keras," kata koresponden BBC tersebut.
Seperti dilansir laman Sputnik, sebuah foto yang diduga diambil saat para tokoh politik ditahan dibagikan secara online. Pada 8 November 2020, pemilihan umum di Myanmar menandai pemilihan umum kedua negara itu sejak berakhirnya kekuasaan militer pada 2011. Partai yang berkuasa di negara itu, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, menang telak.
Baca juga : Militer Diduga Kudeta, Media Myanmar tak Bisa Siaran
Militer Myanmar, yang dikenal sebagai Tatmadaw, mengeklaim ada penipuan pemilihan yang meluas. Militer mendesak pemerintah untuk menunda pertemuan parlemen. Padahal pertemuan itu dijadwalkan akan terjadi pada Senin (1/2).
Di tengah kekhawatiran kemungkinan kudeta yang bisa menyusul, tentara negara itu, menurut The Associated Press membantah bahwa ketuanya telah melakukan kudeta. Pihaknya menyatakan bahwa beberapa organisasi dan media telah menimbulkan spekulasi tentang kudeta tanpa dasar.
Pernyataan itu mengatakan bahwa kata-kata Panglima Angkatan Darat, Min Aung Hlaing, diambil di luar konteks, setelah dia mengatakan pada Rabu pekan lalu bahwa konstitusi dapat dicabut jika undang-undang tidak ditegakkan dengan benar.